Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Fuad Hasan Masyhur, Mertua Dito Ariotedjo yang Hadiahi Menantunya Rp 162 Miliar

image-gnews
Fuad Hasan Masyhur. wikipedia.org
Fuad Hasan Masyhur. wikipedia.org
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harta kekayaan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Ariotedjo disorot usai namanya dikaitkan dengan kasus korupsi proyek pembangunan BTS 4G di Kementerian Kominfo. Dalam LHKPN, Dito melaporkan memiliki 5 bangunan, 4 di antaranya merupakan hadiah. Belakangan menteri termuda ini mengaku harta senilai Rp 162 miliar itu hadiah dari mertua, Fuad Hasan Masyhur.

Lantas siapa sosok Fuad Hasan Masyhur yang memberikan menantunya, Dito Ariotedjo, harta ratusan miliar ini?

Untuk diketahui, Dito melaporkan harta kekayaan senilai Rp 282 miliar. Harta itu terdiri dari 5 bangunan dan mobil. Empat bangunan hadiah yaitu tanah dan bangunan 3.623 meter persegi di Jakarta Timur senilai Rp 114,1 miliar; properti 488 meter persegi senilai Rp 10 miliar; properti 346 meter persegi di Jakarta Pusat seharga Rp 17,35 miliar; dan properti 382 meter persegi di Jakarta Selatan seharga Rp 20 miliar.

Profil Fuad Hasan Masyhur

Fuad Hasan Masyhur dikenal sebagai pengusaha dan politisi. Sebagai pengusaha, dia adalah pendiri sekaligus pemimpin perusahaan biro perjalanan haji dan umrah terkemuka di Tanah Air, Maktour Indonesia. Sementara di politik, sosok kelahiran Makassar, 29 Juni 1959 ini merupakan kader senior Partai Golkar.

Masyhur, sapaannya ,telah memulai bisnis biro haji dan umrahnya sejak usia 20-an tahun. Ide usaha ini didapatnya saat dirinya menjalani ibadah haji pada 1980-an. Fuad merasa kurang puas dengan pelayanan biro haji yang didapatkannya. Dia berharap bisa mengubah citra pelayanan biro haji menjadi lebih baik. Untuk itu, dia mendirikan PT Maktour.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Puluhan tahun berdiri, Maktour tumbuh pesat sebagai perusahaan biro perjalanan haji terkemuka. Bahkan kini perusahaan tersebut telah menjadi sebuah grup. Salah satu anak perusahaannya adalah industri perkebunan, PT. Menthobi Karyatama Raya Tbk ( MKTR ) yang berpusat di Jakarta. Pada 2022, perusahaan ini sukses melangsungkan initial public offering atau IPO.

Selain mendirikan Maktour, di tahun yang sama, Masyhur juga menduduki posisi presiden komisaris PT Kayu Meridian. Ini adalah produsen produk kayu keras dan lunak untuk ekspor. Kayu Maridian telah menjadi eksportir kayu Indonesia selama lebih dari 14 tahun. Perusahaan ini memiliki pengalaman yang luas di seluruh Eropa, Australia, dan Asia. Total omzet saat ini sekitar Rp 64 milyar per tahun.

Lalu pada 1990 Masyhur juga mendirikan PT. Trinunggal Kharisma dan menjabat jabatan sebagai presiden komisaris. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan induk dari tiga badan usaha, yaitu energi, properti dan perkebunan. Perusahaan ini juga bergerak di bidang perdagangan, agen, layanan bisnis seperti transportasi, keuangan, perjalanan, dan iklan.

Selain aktif di dunia bisnis, Fuad Hasan Masyhur juga nyemplung ke dunia politik. Ia sempat menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan partai. Karier politiknya makin meningkat dengan menjabat sebagai wakil ketua umum MPN Pemuda Pancasila.

Pilihan Editor: Dito Ariotedjo Mengaku 4 Rumah dan 1 Mobil sebagai Hadiah, KPK Selidiki Asal Usulnya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

17 jam lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.


Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal

21 jam lalu

Mahasiswa ITB menggelar aksi menolak skema pembayaran uang kuliah melalui platform pinjaman online di depan gedung Rektorat ITB, Bandung, Senin, 29 Januari 2024. Keluarga Mahasiswa ITB mencatat ada 120 orang mahasiswa yang menunggak Uang Kuliah Tunggal atau UKT dan terancam tidak bisa mengikuti kuliah atau dipaksa cuti kuliah. TEMPO/Prima Mulia
Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal

Berbagai reaksi muncul dari berbagai pihak, perdebatan terkait kenaikan UKT tinggi masih terus berlangsung.


Golkar Bicara dengan Khofifah Besok, Bahas Nama Bakal Cawagub Jatim

22 jam lalu

Mantan Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa saat ditemui di sela acara Lanjutan Rakornas PAN menuju Pilkada 2024 di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat 10 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Golkar Bicara dengan Khofifah Besok, Bahas Nama Bakal Cawagub Jatim

Khofifah mengatakan mengaku nyaman dan produktif bekerja sama dengan Emil Dardak, yang menjadi wakil Gubernur mendampingi dia.


PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

1 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung


Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

1 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.


82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo menerima laporan pertanggung jawaban dari Wapres Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.


Ridwan Kamil Diberi 2 Surat Tugas Maju di Pilkada 2024, Airlangga: Dia Menjanjikan

1 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Kolese Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 11 Mei 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Ridwan Kamil Diberi 2 Surat Tugas Maju di Pilkada 2024, Airlangga: Dia Menjanjikan

Partai Golkar memberi dua surat tugas kepada Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada 2024.


Isu Dico - Raffi Ahmad Maju Pilgub Jateng, Airlangga Golkar: Kalau Hasil Survei Bagus, Jalan Terus

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketika ditemui usai Salat Idulfitri 1445 H di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta pada Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Defara
Isu Dico - Raffi Ahmad Maju Pilgub Jateng, Airlangga Golkar: Kalau Hasil Survei Bagus, Jalan Terus

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto buka suara soal isu Bupati Kendal Dico Ganinduto dan artis Raffi Ahmad maju dalam Pilgub Jawa Tengah


Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

1 hari lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Aroza di Kantor DPC Partai Gerindra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. ANTARA/M. Fikri Setiawan
Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.


Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

2 hari lalu

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.