Sekolah kemudian berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru. "Karena penemuan tersebut, KK peserta PPDB dengan sistem zonasi kami kirimkan ke Disdukcapil. Hasil verifikasi ditemukan 31 KK telah dipalsukan," kata Reni, Selasa, 4 Juli 2023.
Beberapa KK tersebut ternyata berdomisili cukup jauh dan di luar sistem zonasi SMA 8. Bahkan, di antara KK palsu tersebut aslinya berada di luar Kota Pekanbaru. "Beberapa ada yang langsung mengaku, namun ada pula diam-diam saja," kata Reni.
Kepri
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menemukan adanya oknum pejabat hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menitipkan calon siswa dalam seleksi PPDB 2023. Mereka diketahui menitipkan kerabatnya untuk masuk ke SMA atau SMK tertentu.
"Temuan kami sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Masih ada intervensi pejabat hingga DPRD dalam PPDB 2023," kata Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari di Kota Tanjungpinang, Kamis, 6 Juli 2023.
Lagat menyebut intervensi tersebut cukup masif. Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat maupun satuan pendidikan.
Menurutnya, permasalahan itu hanya terjadi di dua kota, yaitu Batam dan Tanjungpinang. Batam meliputi SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 5. Sementara di Tanjungpinang, SMA Negeri 2.
Ia mencontohkan di SMA Negeri 2 Tanjungpinang, sejumlah anggota dewan memaksakan atau menitip handai taulan sampai anak dari konstituennya agar bisa masuk ke sekolah tersebut.
"Jumlah siswa titipan oknum anggota DPRD bisa mencapai puluhan orang. Ini fakta yang kita temukan di lapangan," ujarnya.
MUHAMMAD SIDIK PERMANA | ADI WARSONO | DEVY ERNIS
Pilihan Editor: Sederet Modus Kecurangan PPDB Zonasi, Pakai KK Palsu Hingga Kontrakan Kosong Jadi Alamat Rumah
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
