Sederet Kritik BEM UI kepada Pemerintahan Jokowi, Terakhir Jokowi Milik Parpol Bukan Milik Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI beberapa kali melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Terakhir, mereka menilai Kepala Negara tak netral dalam Pilpres 2024. Kader PDIP itu juga disebut sebagai petugas partai, meski telah menjadi Presiden Republik Indonesia.

“Apabila dibiarkan terus-menerus, presiden hanya akan menjadi petugas partai, bukan menjadi pelayan rakyat,” tulis BEM UI dalam unggahan di media sosial baru-baru ini.

Kritikan yang disampaikan BEM UI kepada pemerintah bukanlah kali pertama. Mulai dari sebut Jokowi The King of Lips Service hingga sentil badan legislatif sebagai Dewan Perampok Rakyat. Berikut deretan kritikan yang dilayangkan BEM UI kepada pemerintahan Jokowi.

1. Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat

BEM UI mengunggah kajian di akun Instagram @BEMUI_official pada Ahad, 21 Mei 2023 dengan judul “Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat”. Menurut mereka, Jokowi telah beberapa kali secara terang-terangan menunjukkan sikap yang tidak netral. Jokowi menyatakan dukungan kepada sejumlah bakal calon presiden (Bacapres) dan menggunakan fasilitas negara demi kepentingan partai politik.

Padahal sebagai seorang pemimpin pilihan rakyat, menurut BEM UI, Jokowi seharusnya mengutamakan pelayanan kepada rakyat dan menggunakan segala fasilitas yang dimiliki untuk memperlancar pelayanan kepada rakyat, bukan kepada partai politik. Oleh karena itu, BEM UI menyatakan tak bakal membiarkan penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden begitu saja.

“Kesengajaan yang dilakukan oleh presiden melalui tindakannya yang berkali-kali mementingkan partai bisa merusak demokrasi di Indonesia,” tulis BEM UI.

2. Jokowi King of Lip Service

Pada Juni 2021 BEM UI membuat heboh. Mereka mengunggah poster kritikan terhadap Jokowi. Dalam poster tersebut terdapat gambar Jokowi disertai tulisan “Jokowi: The King of Lip Service”. Mereka menilai Jokowi acap mengobral janji manis. Beberapa di antaranya, Jokowi rindu didemo, visi misi memperkuat KPK, serta merevisi UU ITE. Tetapi realitasnya berbeda.

3. Masyarakat tak bebas berpendapat di era Jokowi

Jokowi menanggapi kritikan BEM UI terkait dirinya disebut King of Lip Service. Menurut Kepala Negara, kritikan itu merupakan bentuk ekspresi mahasiswa dan sah-sah saja. “Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa berekspresi,” kata Jokowi.

Pernyataan Presiden kemudian ditanggapi BEM UI. Mereka menyebut masyarakat Indonesia tak bebas berekspresi di era Jokowi. “Presiden Jokowi pernah meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik,” tulis akun @BEMUI_OFFICIAL pada Senin, 20 September 2021. Namun, menurut mereka, kenyataan berbanding terbalik dengan ucapan sang Presiden.

Menurut BEM UI, berdasarkan survei Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES, sebanyak 52,1 persen masyarakat Indonesia merasa ancaman kebebasan sipil meningkat. Hal ini berakibat pula terhadap meningkatnya ketakutan masyarakat dalam berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat.

4. Pemerintahan Jokowi era kemunduran

BEM UI mengkritik kembali pemerintahan Jokowi pada April 2022. Mereka mengunggah sebuah video yang menampilkan sosok Jokowi di akun media sosial. Dalam video terlihat Presiden mengenakan setelan jas dan berjalan mundur hingga di pinggir jurang. Pada bagian latar belakang terdapat tulisan ‘Menuju Indonesia Mundur’.

“Selamat datang di era kemunduran, saat negara hukum justru melanggengkan jahatnya kekuasaan,” tulis BEM UI dalam keterangan unggahan, Senin, 11 April 2022.

5. Kerja! Kerja! Kerja! Tapi sia-sia

Pada Oktober 2022, BEM UI membuat unggahan kritikan terhadap Jokowi. Mereka memposting video berdurasi 16 di Twitter pada Senin, 25 Oktober 2022. Video itu memuat potret Jokowi berhidung panjang mirip Pinokio. Selain Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga dikritik. Ma’ruf digambar di belakang dengan tangan memegang erat pundak Jokowi. Pada bagian latar, ada tulisan “Kerja! Kerja! Kerja! Tapi sia-sia”.

BEM UI membuat utasan dalam postingan tersebut. Utasan itu berisi pujian satire. Menurut mereka, Jokowi adalah contoh baik tentang seorang Presiden yang dipilih dengan suara rakyat. Namun, menurut BEM UI, kendati dipilih rakyat, Jokowi tak pernah berpihak kepada rakyatnya. “Tetapi tidak pernah menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dan sering memperburuk sendi-sendi kehidupan rakyat.”

BEM UI juga menyindir kedudukan Ma’ruf Amin. Menurut mereka, keberadaan sang wapres tak lebih dari sekadar simbol dan pajangan di depan kelas sekolah dasar. “Bagaimana mungkin kita menuju kemajuan jika negara ini dipimpin oleh pendusta dan sebuah foto pajangan?”

6. Dewan Perampok Rakyat

BEM UI pun pernah melayangkan kritikan ke badan legislatif. Mereka tanpa tedeng aling-aling menyebut DPR sebagai Dewan Perampok Rakyat. Bahkan mereka membuat ilustrasi berupa meme Gedung Kura-Kura terbelah dan muncul tiga tikus. Salah satu tikus berkepala Puan Maharani.

Video diawali dengan penampakan Gedung Kura-Kura DPR. Gedung tersebut terbelah dan muncul tikus berkepala Ketua DPR RI Puan Maharani bersama dua tikus lainnya. Meme Puan Maharani ini langsung jadi sorotan dan perbincangan publik.

“Keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR hari ini,” kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang saat dihubungi, Kamis, 23 Maret 2023.

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut DPR tak pantas menyandang nama sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Menurutnya, kini DPR lebih pantas disebut sebagai Dewan Perampok, Penindas ataupun Penghianat Rakyat. Kritikan ini merupakan buntut pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada 21 Maret lalu.

Sehari kemudian, 22 Maret, Aliansi BEM se-UI mengeluarkan pernyataan sikap. Mereka mengecam Jokowi dan DPR yang telah mengkhianati UUD 1945 melalui pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka mendesak Presiden dan DPR membatalkan UU Cipta Kerja ini.

“Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama menyuarakan perlawanan terhadap pengesahan RUU tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja,” bunyi tuntutan mereka.

Pilihan Editor: BEM UI Rilis Kajian Jokowi Milik Parpol Bukan Milik Rakyat, Setelah Itu Twitter-nya Diretas

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.