Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sederet Kritik BEM UI kepada Pemerintahan Jokowi, Terakhir Jokowi Milik Parpol Bukan Milik Rakyat

image-gnews
Unggahan akun Twitter BEM UI: Jokowi Milik Parpol Bukan Milik Rakyat. Instagram
Unggahan akun Twitter BEM UI: Jokowi Milik Parpol Bukan Milik Rakyat. Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI beberapa kali melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Terakhir, mereka menilai Kepala Negara tak netral dalam Pilpres 2024. Kader PDIP itu juga disebut sebagai petugas partai, meski telah menjadi Presiden Republik Indonesia.

“Apabila dibiarkan terus-menerus, presiden hanya akan menjadi petugas partai, bukan menjadi pelayan rakyat,” tulis BEM UI dalam unggahan di media sosial baru-baru ini.

Kritikan yang disampaikan BEM UI kepada pemerintah bukanlah kali pertama. Mulai dari sebut Jokowi The King of Lips Service hingga sentil badan legislatif sebagai Dewan Perampok Rakyat. Berikut deretan kritikan yang dilayangkan BEM UI kepada pemerintahan Jokowi.

1. Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat

BEM UI mengunggah kajian di akun Instagram @BEMUI_official pada Ahad, 21 Mei 2023 dengan judul “Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat”. Menurut mereka, Jokowi telah beberapa kali secara terang-terangan menunjukkan sikap yang tidak netral. Jokowi menyatakan dukungan kepada sejumlah bakal calon presiden (Bacapres) dan menggunakan fasilitas negara demi kepentingan partai politik.

Padahal sebagai seorang pemimpin pilihan rakyat, menurut BEM UI, Jokowi seharusnya mengutamakan pelayanan kepada rakyat dan menggunakan segala fasilitas yang dimiliki untuk memperlancar pelayanan kepada rakyat, bukan kepada partai politik. Oleh karena itu, BEM UI menyatakan tak bakal membiarkan penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden begitu saja.

“Kesengajaan yang dilakukan oleh presiden melalui tindakannya yang berkali-kali mementingkan partai bisa merusak demokrasi di Indonesia,” tulis BEM UI.

2. Jokowi King of Lip Service

Pada Juni 2021 BEM UI membuat heboh. Mereka mengunggah poster kritikan terhadap Jokowi. Dalam poster tersebut terdapat gambar Jokowi disertai tulisan “Jokowi: The King of Lip Service”. Mereka menilai Jokowi acap mengobral janji manis. Beberapa di antaranya, Jokowi rindu didemo, visi misi memperkuat KPK, serta merevisi UU ITE. Tetapi realitasnya berbeda.

3. Masyarakat tak bebas berpendapat di era Jokowi

Jokowi menanggapi kritikan BEM UI terkait dirinya disebut King of Lip Service. Menurut Kepala Negara, kritikan itu merupakan bentuk ekspresi mahasiswa dan sah-sah saja. “Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa berekspresi,” kata Jokowi.

Pernyataan Presiden kemudian ditanggapi BEM UI. Mereka menyebut masyarakat Indonesia tak bebas berekspresi di era Jokowi. “Presiden Jokowi pernah meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik,” tulis akun @BEMUI_OFFICIAL pada Senin, 20 September 2021. Namun, menurut mereka, kenyataan berbanding terbalik dengan ucapan sang Presiden.

Menurut BEM UI, berdasarkan survei Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES, sebanyak 52,1 persen masyarakat Indonesia merasa ancaman kebebasan sipil meningkat. Hal ini berakibat pula terhadap meningkatnya ketakutan masyarakat dalam berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat.

4. Pemerintahan Jokowi era kemunduran

BEM UI mengkritik kembali pemerintahan Jokowi pada April 2022. Mereka mengunggah sebuah video yang menampilkan sosok Jokowi di akun media sosial. Dalam video terlihat Presiden mengenakan setelan jas dan berjalan mundur hingga di pinggir jurang. Pada bagian latar belakang terdapat tulisan ‘Menuju Indonesia Mundur’.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Selamat datang di era kemunduran, saat negara hukum justru melanggengkan jahatnya kekuasaan,” tulis BEM UI dalam keterangan unggahan, Senin, 11 April 2022.

5. Kerja! Kerja! Kerja! Tapi sia-sia

Pada Oktober 2022, BEM UI membuat unggahan kritikan terhadap Jokowi. Mereka memposting video berdurasi 16 di Twitter pada Senin, 25 Oktober 2022. Video itu memuat potret Jokowi berhidung panjang mirip Pinokio. Selain Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga dikritik. Ma’ruf digambar di belakang dengan tangan memegang erat pundak Jokowi. Pada bagian latar, ada tulisan “Kerja! Kerja! Kerja! Tapi sia-sia”.

BEM UI membuat utasan dalam postingan tersebut. Utasan itu berisi pujian satire. Menurut mereka, Jokowi adalah contoh baik tentang seorang Presiden yang dipilih dengan suara rakyat. Namun, menurut BEM UI, kendati dipilih rakyat, Jokowi tak pernah berpihak kepada rakyatnya. “Tetapi tidak pernah menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dan sering memperburuk sendi-sendi kehidupan rakyat.”

BEM UI juga menyindir kedudukan Ma’ruf Amin. Menurut mereka, keberadaan sang wapres tak lebih dari sekadar simbol dan pajangan di depan kelas sekolah dasar. “Bagaimana mungkin kita menuju kemajuan jika negara ini dipimpin oleh pendusta dan sebuah foto pajangan?”

6. Dewan Perampok Rakyat

BEM UI pun pernah melayangkan kritikan ke badan legislatif. Mereka tanpa tedeng aling-aling menyebut DPR sebagai Dewan Perampok Rakyat. Bahkan mereka membuat ilustrasi berupa meme Gedung Kura-Kura terbelah dan muncul tiga tikus. Salah satu tikus berkepala Puan Maharani.

Video diawali dengan penampakan Gedung Kura-Kura DPR. Gedung tersebut terbelah dan muncul tikus berkepala Ketua DPR RI Puan Maharani bersama dua tikus lainnya. Meme Puan Maharani ini langsung jadi sorotan dan perbincangan publik.

“Keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR hari ini,” kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang saat dihubungi, Kamis, 23 Maret 2023.

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut DPR tak pantas menyandang nama sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Menurutnya, kini DPR lebih pantas disebut sebagai Dewan Perampok, Penindas ataupun Penghianat Rakyat. Kritikan ini merupakan buntut pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada 21 Maret lalu.

Sehari kemudian, 22 Maret, Aliansi BEM se-UI mengeluarkan pernyataan sikap. Mereka mengecam Jokowi dan DPR yang telah mengkhianati UUD 1945 melalui pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka mendesak Presiden dan DPR membatalkan UU Cipta Kerja ini.

“Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama menyuarakan perlawanan terhadap pengesahan RUU tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja,” bunyi tuntutan mereka.

Pilihan Editor: BEM UI Rilis Kajian Jokowi Milik Parpol Bukan Milik Rakyat, Setelah Itu Twitter-nya Diretas

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Partai Buruh Akan Unjuk Rasa Kawal Putusan soal Gugatan UU Cipta Kerja

9 menit lalu

Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Partai Buruh Akan Unjuk Rasa Kawal Putusan soal Gugatan UU Cipta Kerja

Partai Buruh akan berunjuk rasa di gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengawal putusan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023.


Survei Indikator: PDIP Masih Dominan Jelang Pemilu 2024, Pengaruh Ketokohan Jokowi

30 menit lalu

Presiden RI Joko Widodo saat berpidato dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional IV/2023 PDIP di JiExpo Kemayoran, diikuti dari Youtube PDIP Jakarta, Jumat, 29 September 2023. ANTARA/Andi Firdaus
Survei Indikator: PDIP Masih Dominan Jelang Pemilu 2024, Pengaruh Ketokohan Jokowi

Jokowi memberi pengaruh pada suara PDIP menjelang Pemilu 2024


Terkini Bisnis: Tarif Flat LRT Jabodebek, Jokowi Sebut Jumlah Waduk di Indonesia

1 jam lalu

Aktivitas perjalanan LRT Jabodebek melintas di kawasan Setiabudi, Jakarta, Senin, 11 September 2023. Setidaknya ada empat gangguan utama yang telah diterima laporannya oleh Kemenhub, yaitu terkait pintu kereta, layar informasi penumpang, kelistrikan, dan sistem operasi. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Tarif Flat LRT Jabodebek, Jokowi Sebut Jumlah Waduk di Indonesia

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 30 September 2023 dimulai dengan tarif flat LRT Jabodebek yang berakhir hari ini.


Puan Maharani Sebut Mahfud MD dan Khofifah Punya Ceruk Suara Jatim

1 jam lalu

Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberikan keterangan pers saat meninjau persiapan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023. PDI Perjuangan akan menggelar puncak peringatan Bulan Bung Karno pada sabtu, 24 Juni mendatang yang dikategorikan menjadi terbesar kedua setelah tahun 1999 di tempat yang sama. Dalam acara tersebut juga akan menjadi ajang konsolidasi partai, serta relawan dan simpatisan PDIP. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Sebut Mahfud MD dan Khofifah Punya Ceruk Suara Jatim

Puan Maharani mengatakan Mahfud Md. dan Khofifah Indar Parawansa memiliki ceruk suara masing-masing di Jawa Timur.


Puan Maharani Beberkan Alasan Ajak Kaesang Dukung Ganjar

1 jam lalu

Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly ke-44, Puan Maharani.
Puan Maharani Beberkan Alasan Ajak Kaesang Dukung Ganjar

Puan menjelaskan alasan mengajak Kaesang karena menginginkan sebanyak mungkin pihak untuk gabung mendukung Ganjar


Jokowi Sebut Waduk di Indonesia Belum Capai 10 Persen Dibanding Cina dan Korea, Begini Penjelasan PUPR

2 jam lalu

Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. [TEMPO/ Andrey Prasetyo]
Jokowi Sebut Waduk di Indonesia Belum Capai 10 Persen Dibanding Cina dan Korea, Begini Penjelasan PUPR

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyebutkan jumlah infrastuktur waduk di Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara lain.


Prabowo Ungkap Alasan Bergabung dengan Jokowi Respons Kekecewaan Pendukungnya

2 jam lalu

Prabowo Subianto menghadiri acara Seminar Nasional Kebangsaan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 September 2023. Tempo/Nur Khasanah Apriliani
Prabowo Ungkap Alasan Bergabung dengan Jokowi Respons Kekecewaan Pendukungnya

Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya memutuskan bergabung bersama Presiden Jokowi dengan menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju


Puan Maharani Nilai Jokowi Tak Cawe-Cawe Partai Selain PDIP

3 jam lalu

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Geraldi/nr
Puan Maharani Nilai Jokowi Tak Cawe-Cawe Partai Selain PDIP

Puan Maharani mengatakan pihaknya tak melihat Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan campur tangan atau cawe-cawe di partai selain PDIP.


Anies Senang Kerjasama dengan Anak Muda: Ada Terobosan-terobosan Baru

3 jam lalu

Bakal Calon Presiden Anies Baswedan usai mengisi acara Idea Fest 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Sabtu, 30 September 2023. TEMPO/Bagus Pribadi
Anies Senang Kerjasama dengan Anak Muda: Ada Terobosan-terobosan Baru

Anies Baswedan mengatakan jika dia senang bekerja dengan anak muda karena membawa pembaruan


Ahli Sejarah Ingatkan Ekonomi Biru Bisa Berujung Tak Hanya Eksploitasi Sumber Daya Kelautan, tapi..

3 jam lalu

Sejumlah nelayan bekerja sama mempersiapkan kapal yang baru selesai dibuat, sebelum berlayar mencari ikan, di Pantai Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta, 6 April 2021. Semenjak pandemi Covid-19, Askrindo memberlakukan penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk sektor maritim yang menyasar nelayan dan petambak di daerah. TEMPO/Jati Mahatmaji
Ahli Sejarah Ingatkan Ekonomi Biru Bisa Berujung Tak Hanya Eksploitasi Sumber Daya Kelautan, tapi..

Permasalahan ekplorasi dan eksploitasi sumber daya sebagai konsekuensi pengembangan ekonomi biru tidak hanya di ranah ekonomi, bisnis dan teknologi.