Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Jokowi King of Lip Service, Akademikus UNJ: BEM UI Sudah Benar

image-gnews
Kampus UI (twitter/UI)
Kampus UI (twitter/UI)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Akademikus Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun melihat langkah Rektorat Universitas Indonesia memanggil Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI sebagai upaya intervensi. Sebab, pemanggilan itu menyangkut unggahan akun Instagram BEM yang mengkritik Presiden Joko Widodo sebagai King of Lip Service.

"Itu cara Rektorat untuk meminta penjelasan kepada mahasiswa, tetapi ini karena berhubungan dengan kritik mahasiswa pada Presiden maka upaya Rektorat itu memungkinkan dimaknai sebagai upaya intervensi terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi mahasiswa," kata Ubedilah dalam keterangannya, Ahad, 27 Juni 2021.

Ubedilah menduga pemanggilan itu bisa terjadi karena dua sebab. Yakni adanya teguran dari Istana kepada Rektor UI Ari Kuncoro atau inisiatif Rektorat UI karena khawatir ditegur Istana. "Pola semacam itu mirip-mirip dengan saat beberapa bulan sebelum kejatuhan rezim Soeharto," kata Ubedilah.

Sebagai akademisi, Ubedilah yakin unggahan BEM UI yang menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service bukan kesimpulan sembarangan. Ia menilai kesimpulan itu menggunakan pendekatan keilmuan dan berbasis data yang akurat.

"BEM UI benar, sebab terlalu banyak data untuk membuktikan bahwa Jokowi terlalu banyak kata-katanya sekadar pemanis bibir. Banyak janji yang tidak terpenuhi," kata Ubedilah. Dia mencontohkan, yang tak terpenuhi misalnya janji Presiden untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi serta ekonomi yang meroket.

Sementara itu, Anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Robertus Robet mengatakan Rektorat UI seharusnya jangan bersikap seperti orde baru. "Pimpinan UI berhentilah menciptakan kesan, perasaan, seakan ini zaman Orde Baru," kata Robet dalam keterangan tertulis, Ahad, 27 Juni 2021.

Robet mengatakan, sekalipun diangkat oleh pemerintah, para pimpinan universitas mestinya lebih berperan sebagai pendidik dan civitas akademika. "Bukan sebagai aparatus kekuasaan. Apalagi ini zaman demokrasi," kata dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta ini.

Robet mengatakan kritik yang berbentuk mockery atau ejekan dan semacamnya memang membuat siapapun merasa tak nyaman. Namun, kata dia, hal itu tak perlu direspons secara represif. "Sejauh sebagai kritik apalagi disampaikan oleh mahasiswa tidak perlu direspons dengan gaya represi apalagi disertai sanksi," kata Robet.

Rektorat UI memanggil jajaran pengurus BEM UI pada Ahad, 27 Juni 2021 petang. Pemanggilan ini buntut unggahan meme Presiden Jokowi di akun Instagram BEM UI disertai tulisan "Jokowi The King of Lip Service".

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Unggahan itu mengkritik Jokowi yang dinilai kerap mengobral janji manis, tetapi realitanya tak selaras. Di antaranya pernyataan Jokowi rindu didemo, keinginan memperkuat KPK, merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan lainnya. BEM UI juga menulis, "Berhenti membual, rakyat sudah mual!"

Dalam keterangannya, Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI Amelita Lusia mengatakan unggahan meme itu menyalahi aturan. Amelita mengatakan kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi memang dilindungi undang-undang, tetapi harus menaati koridor hukum yang berlaku.

Amelita mengatakan Presiden RI adalah simbol negara. Dia menyebut BEM UI melanggar beberapa peraturan yang ada, tetapi tak merinci peraturan apa saja yang dimaksud.

Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mengatakan tak akan menghapus unggahan Jokowi The King of Lip Service. Leon mengatakan unggahan itu adalah bentuk kritik yang berlandaskan argumen dan data. "Kami akan mempertahankan postingan itu dan itu bentuk kritik kami, karena kami juga punya dasar," kata Leon kepada Tempo, Ahad, 27 Juni 2021.

Baca juga: BEM UI Tak akan Hapus Unggahan Jokowi The King Of Lip Service

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menko Perekonomian Bantah Sinyal Pembatasan BBM Bersubsidi dari Luhut, Ini Profil Airlangga Hartarto

1 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 24 Juli 2023. Pemeriksaan Airlangga terkait dengan penggalian informasi lebih lanjut pascapenetapan 3 perusahaan sawit sebagai tersangka korporasi perkara dugaan korupsi minyak goreng pada 15 Juni 2023 lalu. TEMPO/Subekti.
Menko Perekonomian Bantah Sinyal Pembatasan BBM Bersubsidi dari Luhut, Ini Profil Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah sinyal yang diberikan Luhut soal adanya pembatasan BBM bersubsidi dalam waktu dekat.


Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

2 jam lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

Jokowi menandatangani Keppres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari. Begini bunyinya.


Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

2 jam lalu

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU.
Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

Sejumlah pihak menanggapi keputusan Jokowi yang resmi memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini respons Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR


Program Studi Vokasi di UI dan Biaya Kuliahnya Tahun 2024/2025

2 jam lalu

Gedung Rektorat Universitas Indonesia. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Program Studi Vokasi di UI dan Biaya Kuliahnya Tahun 2024/2025

Program pendidikan vokasi di UI bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi tenaga ahli atau profesional.


Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

2 jam lalu

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo menghawatirkan pengelolaan fiskal era Prabowo yang dibebani pembangunan IKN dan utang jatuh tempo


Simak Biaya UKT UI Periode 2024/2025 bagi Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Bahasa

3 jam lalu

Ilustrasi Kampus Universitas Indonesia 2022. (DOK. HUMAS UI)
Simak Biaya UKT UI Periode 2024/2025 bagi Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Bahasa

Universitas Indonesia (UI) telah mengumumkan besaran uang kuliah tunggal atau UKT tahun akademik 2024/2025.


Istana Respons Tudingan Djarot PDIP Soal Keluarga Jokowi di Pilkada 2024

3 jam lalu

Grace Natalie Diberi Tugas di Pemerintahan oleh Presiden Jokowi
Istana Respons Tudingan Djarot PDIP Soal Keluarga Jokowi di Pilkada 2024

Istana tanggapi pernyataan Djarot PDIP tentang Jokowi menyiapkan keluarganya maju di kontestasi politik. Isu dinasti politik sengaja digelindingkan.


Saling Silang Menko Kabinet Jokowi Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Apa Kata Luhut dan Airlangga Hartarto?

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo berjalan didampingi Menko Perekonmian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan) dan Ketua KADIN yang juga ketua ASEAN Business Advisory Council (ABAC) Arsjad Rasjid saat acara pembukaan ASEAN Business Investment Summit (ABIS) 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 1 September 2023. ABIS 2023 mengangkat tema ASEAN Centralilty: Inovating Toward Greater Inclusivity. ANTARA FOTO/Media Center KTT ASEAN 2023/Akbar Nugroho Gumay
Saling Silang Menko Kabinet Jokowi Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Apa Kata Luhut dan Airlangga Hartarto?

Dua pernyataan Menko kabinet Jokowi yang saling bertolak belakang soal pembatasan BBM mulai 17 Agustus. Apa kata Airlangga dan Luhut?


Istana Jawab Kritik PDIP soal Politik Keluarga Jokowi: Dalam Demokrasi, Rakyat yang Menentukan

4 jam lalu

Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Istana Jawab Kritik PDIP soal Politik Keluarga Jokowi: Dalam Demokrasi, Rakyat yang Menentukan

Staf Khusus Presiden Grace Natalie mengatakan zaman sekarang setiap partai politik pasti bakal menimbang popularitas dan elektabilitas setiap calon.


Sehari Setelah Jokowi Teken Perpres Percepatan IKN, Otorita Gelar Rapat di PUPR

4 jam lalu

Gedung Kementerian PUPR. Foto : Kementerian PUPR
Sehari Setelah Jokowi Teken Perpres Percepatan IKN, Otorita Gelar Rapat di PUPR

Otorita IKN langsung menggelar rapat di PUPR pada hari ini, sehari setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Percepatan Pembangungan ibu kota baru itu.