Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BEM UI Rilis Kajian Jokowi Milik Parpol Bukan Milik Rakyat, Setelah Itu Twitter-nya Diretas

image-gnews
Unggahan akun Twitter BEM UI: Jokowi Milik Parpol Bukan Milik Rakyat. Instagram
Unggahan akun Twitter BEM UI: Jokowi Milik Parpol Bukan Milik Rakyat. Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI)  atau BEM UI telah merilis sebuah kajian yang menarik perhatian publik.

Kajian tersebut membahas tentang dugaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang diklaim berpihak pada partai politik atau parpol dan calon presiden tertentu menjelang pemilu 2024.

Kajian yang diunggah di akun Instagram @BEMUI_official pada Ahad, 21 Mei 2023 dengan judul "Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat" ini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan mahasiswa dan masyarakat, terlebih kemudian twitter BEM UI diretas.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Melki Sedek Huang menyebut media sosial Twitter organisasinya diretas oleh orang tak dikenal setelah mereka melontarkan kritik terhadap Presiden Jokowi. BEM UI mempermasalahkan sikap presiden yang dinilai tak netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Melki menyatakan mereka mengunggah kritikan berjudul "Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat" pada Ahad kemarin. Setelah itu, mereka menemukan semua gawai yang terhubung dengan akun twitter tersebut melakukan aktivitas log out atau keluar. 

"Semua perangkat yang login twitter resmi BEM UI tiba-tiba ter-logout semalam dan hingga kini kami masih berkutat di proses masuk," ujar Melki kepada Tempo, Senin, 22 Mei 2023.  

Mereka menyoroti isu sensitif ini dengan tujuan mendorong diskusi dan pemikiran kritis terkait integritas politik dan netralitas Presiden dalam konteks pemilihan umum mendatang.

Isu apa yang disorot?

BEM UI sebagai lembaga mahasiswa yang memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan mahasiswa dan masyarakat, telah melakukan kajian mendalam terkait potensi pengaruh politik dalam kebijakan pemerintahan saat ini.

Dalam unggahan tersebut, BEM UI menyebut bahwa Jokowi berat sebelah ke partai yang diikutinya serta salah satu nama yang akan mencalonkan diri sebagai presiden di pemilu 2024 mendatang.

“Presiden Jokowi telah menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu orang untuk menjadi calon presiden melalui beberapa sikap dan pernyataannya,” tulis BEM UI dalam unggahannya.

Disebutkan juga bahwa Jokowi secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya terhadap partai dan bakal capres dalam berbagai kesempatan.

Salah satunya adalah ketika menyebutkan ciri-ciri fisik “pemimpin yang memikirkan rakyat adalah yang berambut putih”. Selain itu, Jokowi juga pernah mengungkapkan calon presiden adalah kader PDIP ketika acara HUT ke-50 PDIP.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di samping dua bukti tersebut, di beberapa kesempatan juga Jokowi sempat melakukan hal serupa. Hal ini membuat BEM UI merasa miris karena presiden yang seharusnya berlaku netral malah dengan sukarela “melayani partai”.

Bahkan dalam kajian pun BEM UI mempertanyakan milik siapakah sebenarnya presiden Jokowi, apakah milik rakyat, atau milik partai.

Pemimpin harus adil

Lebih lanjut, kajian BEM UI menjelaskan bahwa presiden sebagai pemimpin yang dipilih rakyat wajib adil dan independen dalam mendukung pemilu mendatang.

“Independensi presiden adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil dan bebas dari campur tangan politik yang tidak sah. Dengan menjaga independensi dan netralitasnya, presiden dapat mengurangi polarisasi politik dan konflik yang mungkin terjadi selama masa kampanye pemilihan,” tulis kajian tersebut.

BEM UI mengingatkan bahwa sebagai pemimpin negara, seorang presiden mempunyai dampak yang besar dalam mempengaruhi perjalanan suatu pemerintahan.

Oleh karena itu, perlakuan yang diberikan seorang presiden terhadap seorang calon dapat memberikan keuntungan yang tidak adil bagi calon lainnya. Sebab bisa memengaruhi pandangan publik dan menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi pemilihan.

Meskipun tidak ada larangan untuk mendukung seorang calon presiden, BEM UI menyarankan dukungan tersebut lebih baik disampaikan melalui hak suara dalam pemilihan ketimbang harus dilakukan secara terbuka ditampilkan kepada masyarakat.

PUTRI SAFIRA PITALOKA  I  M JULNIS FIRMANSYAH

Pilihan Editor: Ragam Kritik BEM UI: Jokowi King of Lip Service, Meme Tikus Puan Maharani hingga Jokowi Milik Partai

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI
Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 jam lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

12 jam lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

12 jam lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

12 jam lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.


Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

13 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.


Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

13 jam lalu

Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.


Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

14 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.


Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.


Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

15 jam lalu

Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka masih hadir di kantor Wali Kota Solo di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 24 April 2024, usai penetapan oleh KPU kemarin. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.