TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia alias Komnas HAM melakukan pemantauan pra pemilu untuk menemukan potensi kerawanan hilangnya hak warga negara dalam pelaksanaan Pemilu tahun depan. Komnas melakukan pemantauan di 5 provinsi, serta melakukan pemantauan terhadap kelompok rentan seperti kelompok LGBT, kelompok pengidap HIV/AIDS, kelompok tahanan dan disabilitas.
Temuan ini nantinya akan diserahkan kepada para pemangku kebijakan terkait untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Lalu, apa saja hasil temuan Komnas HAM tersebut?
Dinasti politik Banten buat pemilih rentan
Komnas HAM menyatakan dinasti politik di Provinsi Banten masih sangat kuat. Kuatnya dinasti politik tersebut membuat kerentanan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi tinggi.
“Kami telah melakukan diskusi dengan beberapa akademisi dan pengamat politik, juga teman-teman dari organisasi lainnya, dinasti politik di Banten memang masih sangat kuat,” kata Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, dalam konferensi pers Hasil Pengamatan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Jumat, 12 Mei 2023.
Politik dinasti berpotensi adanya mobilisasi birokrasi
Pramono mengatakan dinasti politik tersebut memungkinkan terjadinya mobilisasi birokrasi untuk kepentingan mendukung calon dari dinasti politik tersebut. Selain mobilisasi birokrasi, kata dia, dinasti politik juga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan pemenangan pemilu.
