Sejumlah modus penyalahgunaan APBD
Pramono menuturkan timnya menemukan sejumlah modus yang kerap digunakan untuk menyalahgunakan APBD tersebut. Di antaranya pemberian hibah atau bantuan sosial kepada lembaga yang sebenarnya dimiliki oleh keluarga sendiri.
“Atau organisasi yang dipimpin oleh keluarga mereka,” ujar Pramono.
Menurut Pramono, modus lainnya yang ditemukan lembaganya adalah pemberian hibah dan bansos kepada lembaga yang tidak jelas profilnya alias hibah fiktif. “Itu beberapa modus penyalahgunaan APBD yang lingkarannya di dinasti politik tersebut,” kata dia.
Dinasti politik buat ketimpangan pembangunan
Selain menciptakan kerentanan dalam pemenuhan hak pemilih, Pramono menuturkan kuatnya dinasti politik di Banten juga menyebabkan ketimpangan pembangunan antara daerah utara dan selatan. Menurut dia, penyalahgunaan anggaran yang disebabkan oleh dinasti politik membuat pembangunan wilayah Banten utara lebih pesat ketimbang pembangunan yang dilakukan di daerah selatan.
“Ketimpangan yang ada di Provinsi Banten antara wilayah selatan dan utara itu sangat tinggi, ketimpangan soal pendidikan misalnya,” kata dia.
Kelompok LGBT di Medan insecure hadapi Pemilu 2024
Komnas HAM juga menemukan sejumlah permasalahan pemenuhan HAM soal penyelenggaraan Pemilu 2024 di Sumatera Utara. Salah satunya permasalahan tersebut ditemukan di Kota Medan.
Pramono menuturkan timnya menemukan bahwa kelompok-kelompok LGBT di kota tersebut khawatir dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Kekhawatiran itu, kata dia, muncul karena adanya pernyataan terbuka dari Wali Kota Medan Bobby Nasution yang menyatakan Medan adalah kota anti-LGBT.
“Teman-teman LGBT merasa semakin insecure karena ada pernyataan dari pimpinan daerahnya bahwa Kota Medan sebagai kota bebas LGBT,” kata Pramono.
