Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Endar Priantoro Ajukan Laporan Dugaan Maladministrasi, Ombudsman: Kami Kaji Terlebih Dahulu

Editor

Febriyan

image-gnews
Brigjen Pol. Endar Priantoro, seusai membuat laporan aduan pelanggaran etik ke Dewan Pengawas KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 4 April 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Brigjen Pol. Endar Priantoro, seusai membuat laporan aduan pelanggaran etik ke Dewan Pengawas KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 4 April 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Brigjen Endar Priantoro melaporkan dugaan maladministrasi pencopotan dirinya dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kepada Ombudsman RI. Menanggapi hal itu, Ombudsman RI menyebut pihaknya akan mengkaji laporan itu terlebih dahulu.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan laporan Endar sudah diterima oleh pihaknya. Namun, ia enggan berkomentar mengenai materi karena laporan itu masih harus diverifikasi terlebih dahulu.

"Tentu saya tidak boleh mendahului hasil nanti akan kami sampaikan ke KPK sebagai terlapor dan pak Endar sebagai pelapor," kata Jaweng pada Senin 17 April 2023.

Jaweng mengatakan Endar telah menyerahkan beberapa bukti dokumen dalam pelaporan tersebut. Ia menambahkan selain itu Endar juga telah menceritakan duduk perkara yang membelitnya.

"Tentu melihat berbagai tahapan tadi, sisi pelapor, sisi terlapor, langsung tadi ada penyerahan pengaduan dari pak Endar sebagai korban langsung kepada kami di Ombudsman," ujar dia di kantornya.

Ombudsman akan lakukan verifikasi laporan Endar terlebih dahulu

Ombudsman RI, kata Jaweng, masih harus melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti laporan Endar Priantoro. Ia mengatakan Ombudsman akan memeriksa pelbagai persyaratan yang telah dipenuhi oleh laporan tersebut.

"Nanti akan dilihat keterpenuhan laporan syarat hingga sampai kepada meja kami meja pimpinan. Nanti kita akan diskusikan apakah kasus ini bisa kami proses lebih lanjut. Kalau nanti pleno pimpinan memutuskan ini bisa dilanjutkan, itu akan masuk ke saya sebagai pengampu pimpinan yang mengampu bidang kepegawaian," ujar Jaweng. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kesempatan sama, Endar yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK berharap agar Ombudsman menindaklanjuti laporannya. Terlebih, kata dia, apabila ditemukan adanya maladministrasi terkait pencopotannya sebagai direktur penyelidikan KPK.

"Tentunya kami percaya Ombudsman RI punya kompetensi dapat dipercaya untuk membuktikan dugaan yang kami laporkan tentunya atas kewenangan Ombudsman," kata Endar.

Pencopotan Endar menyalahi aturan dan terkait kasus Formula E

Sebelumnya, Endar Priantoro dicopot sebagai direktur penyelidikan KPK pada 31 Maret 2023 lalu. Pencopotan tersebut ditengarai mengandung unsur maladministrasi dan menyalahi aturan. Meski begitu, KPK menegaskan pelaporan tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Atas pencopotan tersebut, Endar mengadukan Ketua KPK Firli Bahuri, Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa, dan Kabiro SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas kepada berbagai pihak. Salah satunya, Endar Priantoro mengadukan ketiganya kepada Dewas KPK dan Ombudsman RI.

Pencopotan Endar Priantoro itu ditenggarai buntut dari konflik terkait penanganan kasus Formula E di tubuh KPK. Endar dan sejumlah direktur dan deputi menilai kasus ini belum layak dinaikkan ke tahap penyidikan karena belum terdapat dua bukti yang cukup. Di sisi lain, Ketua KPK Firli Bahuri mendesak agar kasus ini segera naik ke tahap penyidikan. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasus Firli Bahuri Naik ke Sidang Etik, Dewas KPK: Digelar Pekan Depan

1 jam lalu

Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, menjawab pertanyaan awak media, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 11 Juli 2023. Dewas KPK telah membentuk majelis hakim etik untuk melakukan sidang etik terhadap wakil ketua KPK Johanis Tanak karena berkomunikasi dengan pihak berperkara yakni saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Firli Bahuri Naik ke Sidang Etik, Dewas KPK: Digelar Pekan Depan

Dewas KPK memutuskan untuk menaikkan status dugaan kasus pelanggaran etik oleh Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri ke persidangan.


Isi Garasi Eddy Hiariej yang Diberhentikan dari Wamenkumham

2 jam lalu

Edward Omar Sharief Hiariej alias Eddy Hiariej hadir untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan dan pengaduan terhadap dirinya, di bagian Pengaduan Masyarakat KPK, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Dalam laporan oleh Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso pada 14 Maret 2023, Eddy dituding menerima Rp 7 miliar melalui asisten pribadinya. TEMPO/Imam Sukamto
Isi Garasi Eddy Hiariej yang Diberhentikan dari Wamenkumham

Eddy Hiariej secara resmi diberhentikan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham). Mobil apa saja yang dimiliki Eddy di dalam garasi rumahnya?


Sama-sama Ditetapkan Tersangka, Apa Beda Langkah Eddy Hiariej dan Firli Bahuri?

3 jam lalu

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023. Firli diperiksa oleh penyidik gabungan Bareskrim dan Polda Metro Jaya selama 9 jam, selebihnya Firli akan mengikuti aturan hukum yang masih berjalan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sama-sama Ditetapkan Tersangka, Apa Beda Langkah Eddy Hiariej dan Firli Bahuri?

Setelah ditetapkan tersangka KPK, Eddy Hiariej mundur sebagai Wamenkumham. Bagaimana dengan Firli Bahuri tersangka kasus pemerasan SYL?


Eddy Hiariej Tak Hadiri Panggilan KPK, IPW Duga Ada Bocoran Informasi Soal Penahanan

3 jam lalu

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharief Hiariej, hadir untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan dan pengaduan terhadap dirinya, di bagian Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Ia memberikan klarifikasi dan bantahan atas laporan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp.7 miliar terkait konsultasi dan bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan. TEMPO/Imam Sukamto
Eddy Hiariej Tak Hadiri Panggilan KPK, IPW Duga Ada Bocoran Informasi Soal Penahanan

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menduga ada kebocoran informasi KPK sehingga Eddy Hiariej mangkir dalam panggilan kemarin.


Eks Kepala Bea Cukai Yogya Eko Darmanto Penuhi Panggilan KPK Usai Ditetapkan Tersangka

5 jam lalu

Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Maret 2023. Eko menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat atas kegaduhan soal dirinya yang viral karena disebut kerap memamerkan harta kekayaannya di media sosial Instagram. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Kepala Bea Cukai Yogya Eko Darmanto Penuhi Panggilan KPK Usai Ditetapkan Tersangka

Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto memenuhi panggilan KPK di Gedung Merah Putih pada Jumat, 8 Desember 2023.


Firli Bahuri Belum Ditahan Sejak Jadi Tersangka Pemerasan, Begini Tanggapan Aktivis Antikorupsi dan Alasan Polri

9 jam lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Belum Ditahan Sejak Jadi Tersangka Pemerasan, Begini Tanggapan Aktivis Antikorupsi dan Alasan Polri

Banyak aktivis antikorupsi mempersoalkan Polda Metro Jaya belum menahan Firli Bahuri setelah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ada apa?


KPK Tahan Helmut Hermawan, Penyuap Wamenkumham Eddy Hiariej

17 jam lalu

Wamenkumham Eddy Hiariej foto bersama Helmut Hermawan seusai makan malam di Restoran Jepang di Kawasan Jakarta Pusat. Istimewa
KPK Tahan Helmut Hermawan, Penyuap Wamenkumham Eddy Hiariej

KPK menahan Helmut Hermawan sebagai penyuap Wamenkumham Eddy Hiariej. Disebut setor uang hingga Rp 8 miliar.


Firli Bahuri Belum Ditahan, IM57+ Institute Khawatir Barang Bukti Hilang

21 jam lalu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non aktif, Firli Bahuri sampai di Bareskrim Polri untuk diperiksa kedua kali setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo, Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Firli Bahuri Belum Ditahan, IM57+ Institute Khawatir Barang Bukti Hilang

Selain itu, lanjut Praswad, penahanan Firli Bahuri akan meminimalisir berbagai kontroversi politik


Jika Terpilih jadi Presiden, Anies Akan Bentuk Satgasus Berantas Mafia Daging dengan Merekrut Eks Pegawai KPK

23 jam lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (tengah) memberikan pidato politik di pasar Minggu Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Rabu, 6 Desember 2023. Dalam kunjungan tersebut, warga dan pedagang berharap Anies Baswedan untuk menurunkan harga sembako serta biaya pendidikan dan kesehatan yang dinilai masih mahal jika terpilih nanti. ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi
Jika Terpilih jadi Presiden, Anies Akan Bentuk Satgasus Berantas Mafia Daging dengan Merekrut Eks Pegawai KPK

Anies meyakini eks pegawai KPK yang tak lolos TWK merupakan kumpulan orang-orang yang berani dan berintegritas.


3 Terdakwa Perkara Suap Basarnas Dituntut Hukuman di Bawah 4 Tahun Penjara

23 jam lalu

Komisaris Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan, seusai menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 4 September 2023. Mulsunadi Gunawan, diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi pemberian suap sebesar Rp.88,3 miliar kepada Kepala Basarnas RI periode 2021-2023, Henri Alfiandi dan Koorsmin Basarnas RI, Afri Budi Cahyanto terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas Tahun 2021 - 2023. TEMPO/Imam Sukamto
3 Terdakwa Perkara Suap Basarnas Dituntut Hukuman di Bawah 4 Tahun Penjara

Ketiga terdakwa itu dianggap terbukti menyuap eks Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi.