Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wali Kota Sukabumi Bantah Larang Muhammadiyah Gunakan Lapang Merdeka untuk Salat Id

image-gnews
Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi (kanan) bersama Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi, Ade Rahmatullah/Deden Abdul Azis/Tempo
Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi (kanan) bersama Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi, Ade Rahmatullah/Deden Abdul Azis/Tempo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, membantah pemberitaan yang menyebutkan pihaknya menolak permintaan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi menggunakan Lapang Merdeka untuk pelaksanaan Salat Id. Fahmi mengkalim hal itu hanya kesalahpahaman. 

"Tak ada larangan atau penolakan penggunaan Lapang Merdeka untuk Salat Id. Kami hanya mengatakan melalui surat balasan bahwa pelaksanaan Salat Id akan dilakukan oleh pemerintah daerah," ujar Fahmi kepada wartawan di Sukabumi, Senin 17 April 2023. 

Menurut Fahmi, pihaknya sudah bertemu dengan PDM Kota Sukabumi dan sepakat untuk saling mendukung kegiatan pelaksanaan Salat Id. 

Sebelumnya, Fahmi menyebutkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk menutup beberapa ruas jalan yang akan digunakan Salat Id Muhammadiyah. 

"Namun, kami juga tetap mendukung dan mempersilakan kalau Muhammadiyah mau menggunakan Lapang Merdeka untuk Salat Id," kata Fahmi. 

Fahmi menegaskan bahwa pemberitaan yang ramai soal Wali Kota Sukabumi mengeluarkan larangan warga Muhammadiyah melaksanakan Salat Id di Lapang Merdeka terlalu mengada-ada. 

"Sebab larangan atau penolakan itu tak ada. Bahkan kami sudah melalukan komunikasi dengan pihak Muhammadiyah," tutur Fahmi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi, Ade Rahmatullah, menegaskan bahwa tidak ada masalah antara organisasi yang dipimpinnya dengan Wali Kota Sukabumi soal pelaksanaan Salat Id. Menurut Ade, selain Lapang Merdeka, pihak Muhammadiyah menyiapkan alternatif beberapa lokasi untuk pelaksanaan Salat Id. 

"Selain Lapang Merdeka, kami juga menyiapkan di sekitar Jalan Syamsudin dan kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi," kata Ade. 

Ade juga menampik adanya penolakan dari Wali Kota Sukabumi soal permintaan izin penggunaan Lapang Merdeka. "Kami tak pernah menerima pernyataan penolakan dari Pak Wali Kota (Sukabumi) sebagaimana yang ramai dalam pemberitaan. Itu hanya salah komunikasi saja," ujar Ade. 

Pilihan Editor: Muhammadiyah Jawa Tengah Tanggapi Penolakan Izin Salat Id di Lapangan Mataram Pekalongan

DEDEN ABDUL AZIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

3 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?


Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

5 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat


Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

5 hari lalu

Ilustrasi pendidikan di sekolah.
Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.


Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

9 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

10 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.


Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

11 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.


Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

11 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.


Sederet Fakta Khatib Salat Id di Bantul Singgung Dugaan Kecurangan Pemilu dan Berujung Minta Maaf

21 hari lalu

Ilustrasi salat Idul Fitri. REUTERS
Sederet Fakta Khatib Salat Id di Bantul Singgung Dugaan Kecurangan Pemilu dan Berujung Minta Maaf

Khatib salat Id di Bantul, Yogyakarta, mendadak viral di media sosial karena mengangkat materi dugaan kecurangan Pemilu 2024. Berikut sederet faktanya


Bahas Kecurangan Pemilu 2024 Saat Salat Id di Bantul, Untung Cahyono Minta Maaf

21 hari lalu

Ilustrasi salat Idul Fitri. REUTERS
Bahas Kecurangan Pemilu 2024 Saat Salat Id di Bantul, Untung Cahyono Minta Maaf

Untung Cahyono, penceramah yang viral karena mengangkat materi kecurangan Pemilu 2024 saat salat Id di Bantul memberikan klarifikasi.