TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY melancarkan serangan kepada Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko yang telah mengajukan upaya Peninjauan Kembali atau PK ke Mahkamah Agung atau MA. AHY menyebut Moeldoko bersama eks Sekjen Demokrat versi KLB Jhonny Allen Marbun telah mengajukan empat novum untuk menggugat putusan kasasi MA dalam kasus Kongres Luar Biasa alias kudeta Partai Demokrat.
"Banyak senior yang saya di TNI dan senior Moeldoko merasa malu dengan perilaku Moeldoko," kata AHY yang juga mantan prajurit ini, dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat di Jakarta, Senin, 3 April 2023.
"Menurut mereka, tindakan Moeldoko tidak mencerminkan sikap kesatria, apalagi patriot sebagai orang yang pernah digembleng di Lembah Tidar," kata AHY merujuk lokasi Akmil di Magelang.
Tapi kemudian, kata AHY, perilaku yang tidak terpuji dari seorang Kepala Staf Presiden yang merupakan pembantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini dibiarkan begitu saja. Menurut AHY, situasi ini juga yang sering diperbincangkan di dalam dan luar negeri.
"Saya keluar negeri banyak yang bertanya, kok bisa begitu di Indonesia, dibiarkan begitu saja?" kata AHY.
Sebelumnya, MA telah menolak kasasi yang diajukan Moeldoko dalam kasus Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang beberapa waktu lalu. "Tolak kasasi," bunyi amar putusan MA dalam laman resmi lembaga itu di Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022.
AHY menjelaskan bahwa MA telah menolak gugatan kasasi Moeldoko lewat putusan nomor 487/K/TUN 2022 pada 29 September 2022. Tapi kini, kata AHY, Moeldoko mengklaim telah menemukan 4 novum alias bukti baru untuk mengajukan PK.
AHY membantah novum yang diajukan Moeldoko ini bukti baru. Sebab, keempatnya sudah jadi bukti dalam sidang PTUN Jakarta dengan perkara nomor 150/G/2021 pada 23 November 2021
Hari ini di Istana, Moeldoko belum bersedia berkomentar banyak soal pengajuan PK tersebut. "Nanti, belum dijawab sekarang," kata dia.
Pilihan Editor: Buruh Akan Gelar Rentetan Aksi Tolak UU Cipta Kerja: Unjuk Rasa hingga Mogok Nasional
