TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan, ada potensi pemborosan dana dari rencana kenaikan biaya haji yang belakangan tengah dibahas legislatif. Sehingga dia menawarkan beberapa solusi untuk menekan biaya haji.
Bukhori menyebutkan ada enam solusi, di antaranya adalah menurunkan biaya penerbangan. Seperti yang diketahui biaya penerbangan menjadi biaya paling besar dalam pengeluaran haji.
Lalu kata Bukhori, pemerintah dapat memangkas durasi haji. Menurut Bukhori, haji yang biasanya 40 hari menjadi 30 hari saja. Selain itu biaya konsumsi menjadi sorotan Bukhori untuk dikurangi.
Baca juga: Naik Biaya Haji, Ini Penyebabnya
"Memangkas biaya katering dengan estimasi jika lama tinggal 30 hari, katering bisa dipangkas jadi 36 hari makan tidak perlu sampai 50 hari," ucap dia, Kamis, 26 Januari 2023.
Tak hanya itu saja, Bukhori pun memberikan masukan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selektif terhadap zonasi penginapan. Bukhori menimbang kalau kawasan hotel atau penginapan dekat dengan tempat ibadah biasanya akan lebih mahal.
"Kemenag tidak perlu mencari hotel zonasi yang dekat dengan tempat-tempat ibadah. Lantaran hotel zonasi ini membebankan biaya tambahan sebesar 30 persen," ucapnya.
Kemudian Bukhori mengatakan transportasi yang digunakan jamaah bisa manfaatkan fasilitas yang disediakan hotel sehingga tidak perlu menyewa sendiri. Karena biasanya jamaah haji, kata Bukhori menggunakan Bus Shalawat.
Terakhir kata Bukhori, solusinya dengan melakukan pemangkasan komponen asuransi yang ganda, karena menurut dia ada asuransi kesehatan, serta asuransi jiwa dan kecelakaan.
Wapres Minta Biaya Haji Rasional untuk Jamaah
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut biaya haji 2023 perlu dilakukan penyesuaian karena subsidi ongkos haji tahun 2022 dinilai terlalu besar, yakni mencapai 59 persen. Ma'ruf menyebut subsidi yang besar tersebut menggerus nilai manfaat jemaah haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Menurut Ma'ruf jika nilai manfaat tergerus habis, maka nilai pokok dana haji akan ikut tergerus dan BPKH tak bisa lagi memberikan subsidi haji pada tahun-tahun berikutnya.
"Karena itu, perlu ada penyesuaian harga, yang kalaupun disubsidi itu tidak membuat terhentinya subsidi itu nanti. Jadi sustainability pemberian subsidi itu supaya tidak terganggu," kata Ma'ruf dalam keterangannya, Rabu, 25 Januari 2023.
Mengenai usulan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas soal komposisi subsidi dana haji menjadi 70:30, yakni 70 persen merupakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditanggung jemaah dan 30 persen subsidi yang ditanggung nilai manfaat, Ma'ruf mengatakan usulan tersebut masih akan dibahas bersama DPR RI untuk dicarikan solusi.
Terakhir dia berharap, pembiayaan haji 2023 dapat lebih rasional serta dapat dipahami oleh calon jamaah haji ke depan agar berkeadilan dan berkelanjutan untuk semua antrean jamaah haji di Indonesia.
"Saya harapkan nanti ketemu lah besaran yang lebih rasional, yang bisa dipahami oleh para jamaah yang akan berhaji dan juga sustainability subsidi yang diberikan tidak terganggu," kata Ma'ruf.
Baca juga: Menag Usulkan Biaya Haji Naik, Anggota DPR Ungkap Alasannya
