Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Permohonan Perlindungan dari Kepolisian Meningkat, LPSK: Korban Kekerasan Seksual dan TPPO

image-gnews
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas mengenai kasus penembakan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas mengenai kasus penembakan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyebut lembaganya menerima 403 permohonan perlindungan yang diajukan oleh aparat penegak hukum pada 2022. Sebanyak 319 laporan atau mayoritas berasal dari institusi Polri.

Hasto menyebut kenaikan jumlah permohonan perlindungan dari kepolisian ini meningkat sebanyak 56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

"Kasus yang banyak (dilaporkan aparat kepolisian ke LPSK) itu kekerasan seksual dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," ujar Hasto di kantor LPSK, Jakarta Timur, Jumat, 13 Januari 2023. 

Baca juga: LPSK Bantah Tanyakan Hubungan Spesial Putri Candrawathi dengan Brigadir Yosua

Hasto menjelaskan kenaikan permohonan perlindungan dari polisi bukan karena faktor kasus Brigadir Yosua. Menurut dia, sejak dulu institusi kepolisian memang paling banyak memberikan rekomendasi agar ada perlindungan terhadap saksi dan korban yang dirasa perlu dilindungi LPSK. 

"Sebelumnya kita sudah bekerja sama dengan baik dengan berbagai institusi termasuk aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan," kata Hasto. 

Permohonan Perlindungan ke LPSK Meningkat 232 Persen

Pada 2022, LPSK mengalami peningkatan jumlah penerimaan laporan dari masyarakat hingga 232 persen atau menjadi 7.777 laporan dibandingkan tahun 2021 yang hanya 2.341 laporan. Komisioner LPSK Achmadi menyebut kenaikan pesat ini karena masifnya publikasi tentang keberhasilan LPSK melindungi saksi. 

"Sejak beberapa tahun lalu, kami sudah menduga dalam dua-tiga tahun mendatang permohonan bisa naik tiga hingga kali lipat. Itu setelah diskusi panjang dengan pimpinan," ujar Achmadi. 

Achmadi menjelaskan, dari 7.777 permohonan yang diajukan, sebanyak 1.673 permohonan ditolak karena berkas permohonan yang tidak lengkap. Permohonan itu tak lengkap, kata Achmadi, karena berasal dari pihak yang bukan saksi, korban, pelapor, ahli, atau saksi pelaku secara langsung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Achmadi menyebut ribuan laporan itu masuk ke LPSK melalui surat, datang langsung, dan mengirimkan pesan melalui WhatsApp. 

"Kenaikan jumlah pengaduan datang langsung ke LPSK pada 2022 tidak lepas dari kondisi pandemi Covid-19 di 2022 yang cukup stabil," kata Achmadi. 

Komisioner yang dulunya menjabat sebagai polisi ini menjelaskan, mayoritas masyarakat yang meminta bantuan ke LPSK karena menjadi korban kasus pencucian uang, tindak pidana lain, pelanggaran HAM berat, hingga kekerasan seksual terhadap anak. Achmadi menyebut kasus pencucian uang melejit pesat dari hanya 8 laporan di 2021, pada 2022 menjadi 3.725 laporan. 

Meningkatkan kategori laporan itu karena terkuaknya kasus investasi ilegal atau robot trading. Sementara jumlah korban kategori terorisme mengalami penurunan dari 527 kasus pada 2021 menjadi 91 kasus di 2022.

"Penurunan jumlah pemohon hingga 83 persen dilatarbelakangi telah habis masa korban terorisme masa lalu untuk mengajukan kompensasi kepada LPSK," kata Achmadi. 

 Baca juga: LPSK Ungkap Awal Keraguan Soal Laporan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

M JULNIS FIRMANSYAH 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polda Metro Jaya Periksa 2 Korban Dugaan Pelecehan Seksual Eks Rektor Universitas Pancasila Hari Ini

5 jam lalu

Pengacara dua korban kekerasan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila nonaktif Edie Toet, Amanda Manthovani. Tempo/Ricky Juliansyah
Polda Metro Jaya Periksa 2 Korban Dugaan Pelecehan Seksual Eks Rektor Universitas Pancasila Hari Ini

Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap dua perempuan yang diduga menjadi korban kekerasan seksual eks Rektor Universitas Pancasila.


Cegah Anggotanya Terpapar Judi Online, Polisi di Pelbagai Daerah Lakukan Ini

7 jam lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Cegah Anggotanya Terpapar Judi Online, Polisi di Pelbagai Daerah Lakukan Ini

Tidak ada toleransi bagi siapa pun anggota Polri yang terbukti terlibat dalam judi online.


Kompolnas Desak Polri Tindak Tegas Anggota yang Lindungi Bandar Judi Online

19 jam lalu

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat di Istana Negara pada Jumat 14 Agustus 2022. Tempo/Hamdan C Ismail
Kompolnas Desak Polri Tindak Tegas Anggota yang Lindungi Bandar Judi Online

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyebut penyelesaian kasus judi online menjadi lebih sulit karena adanya dugaan keterlibatan anggota kepolisian.


Terima SP2HP 2 Kali, Keluarga Akseyna Sebut Belum Ada Progres Berarti

23 jam lalu

Akseyna Ahad Dori, seorang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang ditemukan tewas di Danau Kenanga UI pada 26 Maret 2015. Saat ditemukan, Akseyna menggunakan tas yang diisi batu sebagai pemberat. Hingga delapan tahun berlalu, polisi belum dapat menemukan tersangka pembunuhan.  Facebook/Peduli Akseyna
Terima SP2HP 2 Kali, Keluarga Akseyna Sebut Belum Ada Progres Berarti

Dia meminta agar kasus kematian Akseyna menjadi atensi bagi institusi Polri, karena selama sembilan tahun tidak ada perkembangan.


Pengamat Nilai Polri Sulit Berantas Judi Online karena Ada Simbiosis Mutualisme

1 hari lalu

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi
Pengamat Nilai Polri Sulit Berantas Judi Online karena Ada Simbiosis Mutualisme

Pengamat nilai pengusutan kasus judi online di internal Polri akan sangat susah dilakukan karena terdapat hubungan saling menguntungkan.


Kabareskrim Berikan Asistensi untuk Usut Kasus Pembunuhan Vina

2 hari lalu

Kepala Bareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada dan Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri menunjukan barang bukti saat konferensi pers kasus Penggelapan (International Mobile Equipment Identity) IMEI di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023. Kabareskrim Badan Reserse Kriminal (Bareskirm) Polri menetapkan enam tersangka dalam kasus pelanggaran IMEI di Indonesia, aksi ilegal ini dilakukan pada 10-20 Oktober 2022 lalu. TEMPO/ Febri Angga PalgunaKepala Bareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada dan Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri menunjukan barang bukti saat konferensi pers kasus Penggelapan (International Mobile Equipment Identity) IMEI di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023. Kabareskrim Badan Reserse Kriminal (Bareskirm) Polri menetapkan enam tersangka dalam kasus pelanggaran IMEI di Indonesia, aksi ilegal ini dilakukan pada 10-20 Oktober 2022 lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kabareskrim Berikan Asistensi untuk Usut Kasus Pembunuhan Vina

Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, menyebut memberikan asistensi untuk mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat.


Satgas Operasi Damai Cartenz Tembak Mati 1 Anggota KKB Pimpinan Undius Kogoya di Paniai Papua Tengah

2 hari lalu

Satgas Operasi Damai Cartenz tembak mati satu anggota KKB di Bibida, Paniai, Papua Tengah. Dokumentasi Satgas Operasi Damai Cartenz
Satgas Operasi Damai Cartenz Tembak Mati 1 Anggota KKB Pimpinan Undius Kogoya di Paniai Papua Tengah

Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 menembak mati satu orang yang diduga sebagai anggota KKB di Distrik Bibida, Paniai.


Kasus Edie Toet ke Tahap Penyidikan, Polisi Agendakan Pemeriksaan Dua Korban Kekerasan Seksual

2 hari lalu

Rektor nonaktif Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno (kiri) didampingi kuasa hukumnya usai menjalani pemeriksaan dugaan kasus pelecehan seksual di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. Dalam keteranganya, tudingan adanya pelecehan seksual tersebut hanya asumsi karna tidak ada bukti yang sah, ia juga mengaku kasus ini bagian dari politisasi menjelang pemilihan rektor. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kasus Edie Toet ke Tahap Penyidikan, Polisi Agendakan Pemeriksaan Dua Korban Kekerasan Seksual

Penyidik Polda Metro Jaya telah mengagendakan pemeriksaan terhadap dua perempuan yang diduga menjadi korban kekerasan seksual Edie Toet Hendratno.


Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Eks Rektor Universitas Pancasila Ke Tahap Penyidikan, Ini Kilas Balik Kasusnya

3 hari lalu

Rektor nonaktif Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno (kiri) didampingi kuasa hukumnya usai menjalani pemeriksaan dugaan kasus pelecehan seksual di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. Dalam keteranganya, tudingan adanya pelecehan seksual tersebut hanya asumsi karna tidak ada bukti yang sah, ia juga mengaku kasus ini bagian dari politisasi menjelang pemilihan rektor. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Eks Rektor Universitas Pancasila Ke Tahap Penyidikan, Ini Kilas Balik Kasusnya

Polda Metro Jaya naikkan kasus dugaan pelecehan seksual Rektor Universitas Pancasila nonaktif Edie Toet Hendratno ke tahap penyidikan.


Polisi Terpapar Judi Online, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Saran Polri Periksa Rutin Ponsel Anggotanya

4 hari lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Polisi Terpapar Judi Online, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Saran Polri Periksa Rutin Ponsel Anggotanya

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta Polri agar rutin memeriksa gawai anggotanya demi mencegah praktik judi online.