Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fakta-Fakta Bab Aliran Kesucian, Kelompok yang Diduga Aliran Sesat di Gowa

image-gnews
Yayasan yang diduga ajarkan aliran sesat Bab Kesucian. Istimewa
Yayasan yang diduga ajarkan aliran sesat Bab Kesucian. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat kembali dihebohkan dengan adanya dugaan aliran sesat di Gowa, Sulawesi Selatan. Aliran sesat yang bernama Aliran Bab Kesucian tersebut dianggap sesat oleh Majelis Ulama indonesia (MUI) Sulawesi Selatan. 

Aliran Bab Kesucian ini berada di bawah naungan Yayasan Nur Mutiara Ma`rifatullah dan berlokasi di Kampung Butta Ejayya, Kelurahan Romang Lompoa, kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.

Lalu, apa saja fakta-fakta di balik dugaan aliran sesat Bab Kesucian?

1. Dianggap sesat oleh MUI Sulawesi Selatan

Melansir laman resmi MUI Sulawesi Selatan, disebutkan bahwa Bab Kesucian termasuk aliran sesat. Hal ini karena salah satu ajaran dalam Bab Kesucian adalah melarang memakan daging dan melarang melakukan salat.

"Di MUI ada ruang tanya jawab MUI dan ada salah satu jamaah yang bertanya terkait dengan ajaran yang melarang makan daging ikan, konsumsi susu, dan melarang salat. Kami di MUI melihat kalau ada ajaran seperti itu, sudah pasti termasuk ajaran sesat," kata Ketua Bidang Fatwa MUI Sulsel KH Ruslan Wahab, dikutip dari laman MUI Sulsel.

2. Berasal dari Sumatera-Malaysia

MUI Sulsel juga mengungkapakan bahwa ajaran tersebut bukan asli berasal dari Gowa, Sulawesi Selatan. 

"Ajaran tersebut berasal dari Tanah Datar, Sumatera dan juga berkembang di Malaysia. Kita konfirmasi ada maklumat di Tanah Datar dan maklumat dari Majelis Ulama Malaysia yang menyatakan bahwa ajaran tersebut menyesatkan," kata Ruslan Wahab.

3. Kementerian Agama akan Lakukan Veriifikasi dan Dialog

Merespons ramainya pemberitaan tentang Bab Kesucian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan meminta jajaran Kemenang Sulawesi Selatan melakukan verfikasi lapangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Verifikasi ini menjadi penting supaya langkah yang diambil nanti dapat didasari oleh informasi yang benar," kata Yaqut, dikutip dari laman Kementerian Agama.

Selain melakukan verifikasi, Yaqut akan melakukan pendekatan menggunakan dialog dengan kelompok tersebut untuk mendapatkan penjelasan terkait ajaran dan keyakinan yang mereka anut.

4. Jangan Ada Tindak Kekerasan

Berkaitan dengan ramainya pemberitaan terkait aliran tersebut, Menag Yaqut Cholil Qoumas juga meminta supaya masyarakat menahan diri dan tidak melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang terindikasi tergabung dalam kelompok tersebut."Saya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan jangan main hakim sendiri," kata Yaqut.

5. DPR Minta Kemenag Turun Tangan

Ace Hasan Syadzily Wakil Ketua Komis VIII DPR turut memperhatikan munculnya Bab Kesucian yang diduga aliran sesat ini. Ia meminta Kementerian Agama (Kemenag) turun tangan, menurutnya aliran tersebut memerlukan pembinaan lantaran kuat dugaan mereka tidak mengetahui ajaran Islam secara mendalam.

EIBEN HEIZIER  I  SDA

Baca juga: Setelah Kerajaan Ubur-ubur Muncul Aliran Hakekok, Ini 6 Aliran Sesat Lainnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

11 jam lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) meminta penambahan anggaran untuk tahun 2025. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang membidangi hukum di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Mei 2024.


DPR Setujui Usul Kejagung Tambah Anggaran Rp 15,57 Triliun untuk 2025

11 jam lalu

Wakil Jaksa Agung Sunarta saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas LKPP APBN TA 2021 serta LHP BPK 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui Usul Kejagung Tambah Anggaran Rp 15,57 Triliun untuk 2025

Kejaksaan Agung mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Mei 2024. Dalam rapat tersebut, Kejaksaan Agung meminta tambahan anggaran untuk tahun 2025.


Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

13 jam lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan tambahan anggaran dalam pagu 2025 sebesar Rp 804,47 miliar untuk gaji pegawai baru tahun 2025


Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Tambah Rp 25 Triliun

16 jam lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Tambah Rp 25 Triliun

Nadiem menyampaikan usulan penambahan anggaran itu dalam rapat dengan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.


Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

17 jam lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

Komnas HAM memiliki sejumlah strategi dalam mengawal pembangunan IKN.


Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

18 jam lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

DPR berharap pemerintah tidak sembrono dalam menghapus sistem kelas BPJS Kesehatan


Komisi VI DPR RI Apresiasi Kinerja Pertamina Sepanjang 2023

18 jam lalu

Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro pada RDP Komisi VI DPR RI, 12 Juni 2024
Komisi VI DPR RI Apresiasi Kinerja Pertamina Sepanjang 2023

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan apresiasi tinggi atas kinerja operasional dan keuangan PT Pertamina (Persero) sepanjang tahun 2023.


Rapat dengan DPR, Nadiem Minta Tambah Anggaran Rp 25 Triliun untuk 2025

19 jam lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Rapat dengan DPR, Nadiem Minta Tambah Anggaran Rp 25 Triliun untuk 2025

Dalam rapat tersebut, Mendikbudristek Nadiem Makarim beserta jajarannya meminta tambahan anggaran triliunan rupiah untuk tahun 2025.


MUI Sarankan Indonesia Siapkan Diplomasi Jalur Kedua untuk Bela Palestina, Apa Itu?

20 jam lalu

Ratusan massa menggelar aksi bela Palestina di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS), Sabtu, 8 Juni 2024. Massa aksi membawa bendera hitam dan putih dan kain hiam Panjang bertuliskan kalimat syahadat yang dibentangkan di depan Kedubes AS. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
MUI Sarankan Indonesia Siapkan Diplomasi Jalur Kedua untuk Bela Palestina, Apa Itu?

MUI menyayangkan ada pihak-pihak yang memanfaatkan penderitaan rakyat Palestina untuk melancarkan agenda khilafah.


Legislator PKS Minta Pembagian IUPK untuk Ormas Keagamaan Dibatalkan

21 jam lalu

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto
Legislator PKS Minta Pembagian IUPK untuk Ormas Keagamaan Dibatalkan

Menurut anggota Komisi VII DPR, ormas keagamaan adalah pendatang baru dalam dunia pertambangan. Sehingga spesialisasi dan kompetensinya belum terbukti