TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa, mengatakan bakal bertanya ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang merupakan mitra kerjanya, ihwal dugaan intervensi verifikasi faktual partai politik kepada KPU daerah. Menurut dia, sebagai penyelenggara Pemilu, KPU mesti menjaga integritas dan profesionalitasnya
“Kami akan tanyakan ke KPU terkait hal itu. KPU harus menjaga integritas, kredibilitas, independensi, dan profesionalitasnya,” kata Saan kepada Tempo, Selasa, 13 Desember 2022.
Oleh sebab itu, kata Saan, KPU mesti transparan saat menetapkan partai peserta Pemilu. “Maka ketika KPU melakukan penetapan partai peserta Pemilu harus transparan, akuntabel, dan mandiri,” ujarnya.
Baca juga: KPU RI Telusuri Dugaan Intimidasi dan Kecurangan Verifikasi Faktual Tiga Parpol
Menyitir dari laporan Koran Tempo bertajuk Compang-camping Penyaring Partai edisi 13 Desember 2022, pejabat KPU pusat diduga memerintahkan anggota KPU daerah untuk meloloskan sejumlah partai politik. Partai tersebut di antaranya Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Adapun dugaan intervensi untuk memanipulasi hasil verifikasi ini disinyalir turut disertai ancaman dan intimidasi.
Dugaan ini mencuat pekan lalu. Anggota KPU daerah mempertanyakan hasil rekapitulasi yang tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol dan berita acara verifikasi faktual yang diteken sebelumnya. Beberapa partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS).
Anggota Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai hal tersebut perlu diklarifikasi oleh KPU. “Semua masyarakat yang punya info bisa melaporkan ke DPR atau pihak yang berhubungan. Semua mesti ikut aturan,” kata Mardani.
Dia menyebut komisinya bakal segera mendalami kasus ini. “Komisi II akan dengan seksama dan detail mendalami kasus ini,” kata dia.
Selanjutnya bantahan KPU...
