Jadi Tersangka Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Minta Fee ke ASN hingga 150 Juta

Ketua KPK Firli Bahuri mengumumkan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji yang menjerat Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 8 Desember 2022. Tempo/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron meminta fee kepada aparatur sipil negara (ASN) yang ingin lulus dalam seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Besaran fee itu hingga Rp 150 juta.

"Untuk dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok mulai Rp 50 juta sampai dengan Rp 150 juta," ujar Ketua KPK Firli Bahuri di gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Desember 2022.

Abdul Latif diduga mengatur jalannya seleksi jabatan. Fee diterima melalui orang kepercayaannya.

Adapun ASN yang sepakat memberikan sejumlah uang agar dinyatakan lulus untuk posisi yang bervariasi oleh Abdul Latif Amin Imron adalah  AEL, WY, AM, HJ, dan SH. Para ASN itu turut ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

Setelah Abdul Latif Amin menjadi tersangka, KPK kemudian melakukan penahanan terhadap bupati tersebut. Abdul Latif Amin ditahan rutan KPK selama 20 hari ke depan setelah lebih dulu menjalani penyidikan di Markas Besar Polda Jawa Timur.

Selain menerima suap lelang jabatan, Abdul Latif Amin diduga memperoleh sejumlah duit atas cawe-cawenya dalam mengatur beberapa proyek di dinas Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Dia mematok fee 10 persen dari setiap nilai proyek.

Firli menuturkan Abdul Latif Amin telah menerima total duit Rp 5,3 miliar dalam perkara tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.

Baca juga: Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Kekosongan Jabatan Terjadi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Open Bidding Masih Digodok

13 hari lalu

Kekosongan Jabatan Terjadi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Open Bidding Masih Digodok

Kekosongan jabatan terjadi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Proses lelang jabatan masih digodok.


KPK Periksa Sekda Bangkalan di Kasus Suap Jual Beli Jabatan Bupati Bangkalan

23 hari lalu

KPK Periksa Sekda Bangkalan di Kasus Suap Jual Beli Jabatan Bupati Bangkalan

KPK menduga Bupati Bangkalan Abdul Latif mematok harga dalam pengangkatan pejabat di kabupaten yang ia pimpin tersebut.


3.303 KK Terdampak Banjir Bangkalan, Puluhan Hektare Sawah Terendam

37 hari lalu

3.303 KK Terdampak Banjir Bangkalan, Puluhan Hektare Sawah Terendam

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Mohni menyatakan, sebanyak 3.303 kepala keluarga terdampak banjir akibat hujan deras.


9 Pejabat DKI dan 1 Kepala Perwakilan BPK Bali Lolos Seleksi Administrasi Sekda DKI

37 hari lalu

9 Pejabat DKI dan 1 Kepala Perwakilan BPK Bali Lolos Seleksi Administrasi Sekda DKI

Badan Kepegawaian Daerah DKI mengumumkan 10 nama calon Sekda DKI yang lulus seleksi administrasi. 9 orang adalah pejabat DKI dan sisanya dari BPK RI.


Heru Budi Sebut Sudah Ada 7 Pelamar Jabatan Sekda DKI, Ada dari Luar Jakarta

42 hari lalu

Heru Budi Sebut Sudah Ada 7 Pelamar Jabatan Sekda DKI, Ada dari Luar Jakarta

Pendaftaran lelang jabatan Sekda DKI telah ditutup pada 27 Desember 2022.


DKI Resmi Buka Lelang Jabatan Sekda DKI hingga 27 Desember 2022, Simak 15 Syaratnya

49 hari lalu

DKI Resmi Buka Lelang Jabatan Sekda DKI hingga 27 Desember 2022, Simak 15 Syaratnya

BKD DKI resmi membuka lelang jabatan Sekda DKI per hari ini hingga 27 Desember 2022. Ada 15 syarat yang harus dipenuhi calon pelamar.


Proses Panjang Lelang Jabatan Sekda DKI Jakarta, Diputuskan Presiden Jokowi

59 hari lalu

Proses Panjang Lelang Jabatan Sekda DKI Jakarta, Diputuskan Presiden Jokowi

Tiga nama calon Sekda DKI diberikan kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan satu nama.


Sekda DKI Jakarta Kosong, Guru Besar IPDN Beberkan Syarat dan Tahapan Seleksi Jabatan

59 hari lalu

Sekda DKI Jakarta Kosong, Guru Besar IPDN Beberkan Syarat dan Tahapan Seleksi Jabatan

Eks Dirjen Otonomi Daerah itu mengatakan orang-orang yang berhak mendaftar posisi Sekda DKI harus JPT Pratama, Eselon II.


Pemprov DKI Bersiap Buka Lelang Jabatan Sekda Pengganti Marullah Matali

9 Desember 2022

Pemprov DKI Bersiap Buka Lelang Jabatan Sekda Pengganti Marullah Matali

Berdasarkan undang-undang, presiden bakal memutuskan sekda terpilih berdasarkan usulan dari Pemprov DKI


PSI Anggap Heru Budi Tidak Bijaksana Copot Jabatan Sekda DKI Marullah Matali

9 Desember 2022

PSI Anggap Heru Budi Tidak Bijaksana Copot Jabatan Sekda DKI Marullah Matali

Kritikan datang dari berbagai pihak soal pencopotan jabatan Sekda DKI Marullah Matali. PSI DKI menganggap Pj Gubernur DKI Heru Budi tidak bijaksana.