Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

Reporter

Editor

Amirullah

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 November 2022. Rapat tersebut membahas penyampaian penyempurnaan RKUHP hasil sosialisasi pemerintah. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengadopsi usulan Komisi Hukum DPR dan kelompok masyarakat sipil untuk memasukkan pasal mengenai rekayasa kasus dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pemerintah mengakomodasi pasal ini dengan mereformulasi pasal 278-280 draf RKUHP 24 November 2022.

Pasal 278 draf RKUHP berisi 3 ayat. Pasal ini mengatur hukuman pidana bagi setiap orang yang menyesatkan proses peradilan dengan pidana paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Salah satu poin dalam pasal ini menyebutkan bahwa perbuatan penyesatan proses peradilan di antaranya memalsukan, membuat, atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan. Selain itu, setiap orang yang mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti juga bisa dipidana.

Reformulasi pasal ini diapresiasi oleh anggota DPR Komisi Hukum. Anggota DPR Frraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah mengakomodasi masukan ini.

Baca: Desakan Penundaan Pengesahan RKUHP, DPR: Kalau Presiden Nolak, Minta Menterinya Tak Usah Datang

“Kami menghargai betul pemerintah bisa masukkan ini, karena ini juga suara masyarakat,” kata Hinca dalam rapat bersama pemerintah, Kamis, 24 November 2022.

Setali tiga uang dengan Hinca, anggota DPR Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, turut mengapresiasi reformulasi ini. “Pasal rekayasa kasus diakomodasi, kami ucapkan terima kasih,” kata dia.

Sebelumnya anggota Komisi Hukum DPR mengusulkan penambahan pasal yang mengatur tindak pidana rekayasa kasus dalam RKUHP. Anggota Komisi Hukum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menyebut komisinya telah menerima banyak masukan dari berbagai elemen masyarakat soal rekayasa kasus.

“Mungkin ada satu sampai dua pasal tindak pidana baru. Jadi ini kira-kira saya tidak tahu persis tapi mungkin jadi bagian dari bab atau sub bab di bawah obstruction of justice,” kata Arsul dalam rapat kerja bersama Kemenkumham, Rabu, 9 November 2022.

Arsul mencontohkan banyaknya tindak pidana narkotika yang kerap direkayasa. “Sering terjadi tindak pidana narkotika tapi ditaruh di mana, ini untuk mengcover, untuk memastikan bahwa penegakan hukum kita adil dan tidak dibuat-buat,” ujarnya.

Senada dengan Arsul, anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mengusulkan penambahan pasal soal rekayasa kasus berkaca dari pengalaman sebelumnya. Menurut dia, tindakan fabrikasi bukti harus dipidana.

“Kami usulkan ada (pasal) fabrikasi bukti di mana ketika ada orang yang memasukkan bukti, membuat bukti-bukti palsu yang digunakan dalam proses pengadilan, maka itulah yag dimaksud rekayasa kasus dan harus dipidana,” kata dia.

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menilai penyidik di Indonesia punya power penuh yang mesti dikontrol. Menurut dia, pasal soal rekayasa kasus ini merupakan upaya untuk mengontrol power yang terlalu besar di tangan penyidik.

“Penyidik kita yang puya power penuh harus dikontrol, power must be controlled by another power. Kita sering sampaikan setajam-tajamnya pistol peluru polisi, lebih tajam pulpennya. Mau jadi apa ini barang, ini pengalaman yang panjang,” kata dia.

Adapun DPR Komisi Hukum bersama pemerintah menggelar rapat dengan agenda penyempurnaan draf RKUHP hari ini. Pemerintah telah merangkum daftar inventarisasi masalah (DIM) tiap fraksi yang diserahkan, sehingga ada 23 poin yang dibahas.

Rapat membahas RKUHP sebelumnya digelar pada 9 November 2022 lalu. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut di draf RKUHP 24 November 2022 tidak ada penambahan pasal, melainkan reformulasi dan penyesuaian definisi.

“Bahwa dialog publik setelah dilakukan di 11 kota (RKUHP) masih tetap sama 627 pasal dari yang sebelumnya 632,” kata Edward.

Baca: Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Wamenkumham Enggan Tanggapi Tindakan Represi Aparat terhadap Massa Aksi Tolak RKUHP

7 jam lalu

Wamenkumham Enggan Tanggapi Tindakan Represi Aparat terhadap Massa Aksi Tolak RKUHP

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej enggan berkomentar ihwal tindakan represi aparat terhadap massa aksi yang menolak pengesahan RKUHP.


Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

7 jam lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Pemerintah Umumkan Pasal Pencemaran Nama Baik Dihapus dari UU ITE

9 jam lalu

Pemerintah Umumkan Pasal Pencemaran Nama Baik Dihapus dari UU ITE

Pemerintah mengumumkan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan dihapus lewat RKUHP.


Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

11 jam lalu

Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

Dave Akbarshah Fikarno mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan paling lambat Rabu pekan ini.


Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

14 jam lalu

Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS terombang-ambing. Kenapa?


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

19 jam lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Demo Tolak RKUHP di CFD Dibubarkan Polisi, LBH Jakarta: Apalagi Kalau Sah

1 hari lalu

Demo Tolak RKUHP di CFD Dibubarkan Polisi, LBH Jakarta: Apalagi Kalau Sah

Tindakan penghalangan oleh polisi kemali terjadi saat anggota koalisi membagikan brosur soal bahaya RKUHP kepada warga yang melintas.


Aksi Demo Tolak RKUHP saat Car Free Day Diwarnai Ketegangan dengan Polisi

1 hari lalu

Aksi Demo Tolak RKUHP saat Car Free Day Diwarnai Ketegangan dengan Polisi

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP. Aksi itu diwarnai ketegangan dengan polisi dengan alasan tidak berizin


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

1 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

2 hari lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.