Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Calon Anggota Komnas HAM 2022-2027 Atnike Nova Sigiro saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 30 September 2022. Komisi III DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test 14 calon anggota Komnas HAM perioder 2022-2027. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -  Komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 yang baru terpilih harus bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.

"Misalnya mencari jalan untuk dialog damai dengan Papua termasuk mendorong bagaimana kasus Paniai segera selesai," kata Ketua Tim Pansel Calon Anggota Komnas HAM RI  2022-2027 Prof Anwar Makarim di Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2022.

Makarim melihat sembilan nama yang dipilih oleh Komisi III DPR merupakan yang terbaik dari 14 nama yang disodorkan panitia seleksi saat uji kelayakan dan kepatutan.

Apalagi, untuk periode 2022-2027 terdapat perubahan signifikan di antaranya keterwakilan 30 persen perempuan dengan terpilihnya tiga komisioner perempuan serta adanya perwakilan dari penyandang disabilitas.

"Periode yang lalu tidak ada perwakilan dari disabilitas namun periode sekarang sudah ada yakni Hari Kurniawan," kata dia.

Menurutnya, dengan adanya perwakilan dari penyandang disabilitas dan keterwakilan tiga komisioner perempuan, Komnas HAM periode baru bisa bekerja lebih baik dan menegakkan HAM di Tanah Air sebagaimana mestinya.

Tidak hanya itu, dari sembilan nama yang dipilih Komisi III tersebut beberapa di antaranya memiliki latar belakang atau pernah memimpin suatu instansi penting misalnya Pramono Ubaid Tanthowi yang pernah mengabdi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemudian Abdul Haris Semendawai juga pernah berkecimpung di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tepatnya sebagai ketua, dan Anis Hidayah yang merupakan aktivis perempuan serta berdedikasi tinggi terhadap isu-isu HAM dan buruh migran Indonesia di luar negeri.

Dengan modal latar belakang yang cukup mumpuni tersebut, Makarim menyakini Komisioner Komnas HAM 2022-2027 bisa membuat organisasi lebih hidup berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Hari ini DPR menggelar rapat paripurna dengan salah satu agendanya adalah persetujuan 9 nama calon anggota Komnas HAM yang telah dipilih Komisi III. Sembilan nama yang terpilih adalah Atnike Nova Sigiro, Abdul Haris Semendawai, Anis Hidayah, Hari Kurniawan, Prabianto Mukti Wibowo, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, Saurlin P. Siagian, dan Uli Parulian Sihombing.

Baca juga: Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM






KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

5 jam lalu

KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

LBH Jakarta menilai pengesahan KUHP memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh kaum elit tertentu menyelipkan agenda kekuasaan mereka.


Keluarga Korban Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Sudah Ramalkan Isak Sattu Akan Divonis Bebas

8 jam lalu

Keluarga Korban Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Sudah Ramalkan Isak Sattu Akan Divonis Bebas

Keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat Paniai sejak awal sudah meramalkan vonis bebas untuk Isak Sattu.


Komnas HAM Kecewa Atas Vonis Bebas Kasus Paniai

10 jam lalu

Komnas HAM Kecewa Atas Vonis Bebas Kasus Paniai

Komnas HAM menyatakan putusan Kasus Paniai membuat keluarga korban kehilangan harapan untuk mencari keadilan.


Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

14 jam lalu

Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

Dewan Pers menyatakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru


Hakim Vonis Bebas Terdakwa Pelanggaran HAM Kasus Paniai

15 jam lalu

Hakim Vonis Bebas Terdakwa Pelanggaran HAM Kasus Paniai

Terdakwa pelanggaran HAM kasus Paniai divonis bebas Pengadilan Negeri Makassar. Hakim menilai pelanggaran HAM tidak terbukti.


Komnas HAM Meminta Pengusutan Tuntas Kasus Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

22 jam lalu

Komnas HAM Meminta Pengusutan Tuntas Kasus Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Komnas HAM mengutuk keras peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar kemarin. Mereka meminta pengusutan kasus ini secara tuntas.


Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

1 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana mengusut tuntas tragedi bom Polsek Astana anyar yang terjadi pagi ini.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

1 hari lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

1 hari lalu

Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

Sri Mulyani menyebut operasi penambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah berkontribusi sebesar $2 miliar bagi penerimaan negara


Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

1 hari lalu

Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan akan membentuk tim sosialisasi KUHP yang baru disahkan kemarin. Tim akan ke daerah-daerah.