Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

NasDem dan PAN Berebut Kursi Keenam di Sengketa Pileg, Saldi Isra: Dari Pilpres Sudah Berbeda

image-gnews
Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menuturkan sentilan humornya dalam sidang lanjutan sengketa Pemilihan Legislatif atau sengketa Pileg DPR pada Selasa, 7 Mei 2024. Saldi menyindir perselisihan antara Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem), yang menjadi bahan perdebatan dalam sidang tersebut.

"Ini NasDem versus PAN ya. Ini dari pilpres juga sudah berbeda kok," kelakar Saldi dalam Sidang Panel 2 di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Adapun PAN dalam gelaran Pilpres 2024 merupakan pendukung Prabowo-Gibran dan NasDem yang pada saat itu mengusung Anies-Muhaimin. Saat ini, mereka bersengketa memperebutkan kursi DPR di Dapil Jawa Tengah X.

PAN menyoroti 2.055 suara tidak sah di 7 TPS di 6 desa di Kabupaten Pemalang karena masalah daftar pemilih yang memengaruhi peringkat mereka di dapil tersebut. Mereka mendapat 121.128 suara, sedangkan PKS 122.066 dan NasDem 123.092 suara. PAN mengajukan gugatan ke MK, yang jika dikabulkan dapat mempengaruhi suara NasDem.

Kuasa hukum NasDem, Ardyan, menegaskan bahwa PAN tidak pernah melakukan langkah hukum terhadap pelanggaran yang mereka klaim kepada KPU atau Bawaslu Kabupaten Pemalang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nasdem pun meminta agar permohonan PAN tidak diterima oleh MK dalam eksepsinya, dan meminta MK menolak seluruh permohonan PAN dalam pokok perkara, serta mengakui kebenaran perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU RI dalam Surat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024. 

Saldi mencatat bahwa perselisihan antara PAN dan Nasdem untuk kursi keenam ini, menurut dia, di luar pola karena biasanya pihak bersengketa berlomba-lomba untuk kursi terakhir (ketujuh). “Kursi ketujuhnya tidak dipersoalkan, yang dipersoalkan kursi keenam. Nanti kita buktikan, kita akan dengarkan keterangan semuanya," kata Saldi.

Kuasa hukum KPU, Yubi Supriatna, juga menyatakan pendapat serupa dengan NasDem. Dia meminta agar MK menolak permohonan PAN karena dianggap tidak memiliki legal standing dan gugatan tersebut juga dianggap kabur atau tidak jelas. KPU juga menyebut persoalan daftar pemilih bukan kewenangan MK.

Pilihan Editor: Hakim MK Arsul Sani Guyon Soal Kekalahan MU di Sidang PHPU Pileg 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Nasdem Aceh Usung Kembali Surya Paloh Jadi Ketua Umum

6 jam lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Alasan Nasdem Aceh Usung Kembali Surya Paloh Jadi Ketua Umum

Keinginan mengusung Surya Paloh kembali memimpin Nasdem adalah aspirasi politik dari seluruh kader dan simpatisan di Aceh.


PAN Masih Kukuh Ajukan Zita Anjani di Pilkada Jakarta

15 jam lalu

Steering Committe Rakernas 4 PAN Viva Yoga Mauladi memberikan keterangan saat konferensi pers menjelang Rakernas ke-4 di DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni 2024. Rakernas 4 PAN yang diselenggarakan pada 29 Juni ini akan membahas tentang strategi partai termasuk evaluasi Pemilu dan pelaksanaan Pilkada di sejumlah wilayah, Selain itu PAN juga mengusung anak dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Zita Anjani menjadi kontestas Pilkada Jakarta 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PAN Masih Kukuh Ajukan Zita Anjani di Pilkada Jakarta

Viva mengatakan, PAN mengutamakan berkoalisi dengan KIM di Pilkada Jakarta. Namun, tak menutup kemungkinan PAN berkoalisi dengan partai di luar KIM.


Syahrul Yasin Limpo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi dan Surya Paloh Usai Divonis 10 Tahun Penjara, Apa Isi Pesannya?

22 jam lalu

Terdakwa I bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, berbicra dengan awak media seusai mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi dan Surya Paloh Usai Divonis 10 Tahun Penjara, Apa Isi Pesannya?

KPK masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Syahrul Yasin Limpo.


Prediksi Pertarungan antara PDIP dan Kaesang di Pilgub Jateng

1 hari lalu

Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di Ombe Kofie, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Oktober 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
Prediksi Pertarungan antara PDIP dan Kaesang di Pilgub Jateng

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya tidak gentar jika Kaesang disandingkan dengan Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng.


Kata Gerindra dan PAN Soal Wacana Duet Kaesang-Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng

1 hari lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di kantor Muhammadiyah DKI Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan dirinya tidak akan berduet dengan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kata Gerindra dan PAN Soal Wacana Duet Kaesang-Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng

Gerindra menyatakan kemungkinan mengusung Kaesang-Luthfi di Pilgub Jateng terbuka karena keduanya adalah tokoh di Jateng.


PAN soal Wantimpres jadi DPA: Untuk Perkuat Penasihat Presiden

1 hari lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
PAN soal Wantimpres jadi DPA: Untuk Perkuat Penasihat Presiden

PAN menyebut revisi UU Wantimpres akan memperkuat kelembagaan dewan pertimbangan yang membantu presiden.


Menanti Sikap Golkar dan PAN di Pilgub Jateng: Luthfi-Taj Yasin atau Luthfi-Kaesang

1 hari lalu

Baliho bergambar Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi bersanding dengan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin terpasang di Jalan Letjen Soeprapto, Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Foto diambil Sabtu, 29 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Menanti Sikap Golkar dan PAN di Pilgub Jateng: Luthfi-Taj Yasin atau Luthfi-Kaesang

Golkar dan PAN awalnya memberi sinyal dukungan kepada Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin untuk maju di Pilgub Jateng.


Sekjen NasDem Enggan Komentari Sidang Putusan SYL

1 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan kesaksian untuk terdakwa Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Dalam sidang ini, SYL menjadi saksi mahkota  atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. TEMPO/Imam Sukamto
Sekjen NasDem Enggan Komentari Sidang Putusan SYL

Sekjen NasDem Hermawi Taslim mengatakan semua orang mesti menghormati putusan hakim terhadap kasus SYL.


Pengacara Syahrul Yasin Limpo Pertanyakan Soal Transfer Uang Rp 2 Miliar ke Rekening KPK

2 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Pengacara Syahrul Yasin Limpo Pertanyakan Soal Transfer Uang Rp 2 Miliar ke Rekening KPK

Pengacara Syahrul Yasin Limpo mempertanyakan transfer uang Rp 2 miliar yang terjadi saat kliennya sudah berada dalam tahanan.


Jaksa Sebut Syahrul Yasin Limpo Suka Biduan di Pantunnya, Kuasa Hukum: Harusnya Hargai Profesi Nayunda Nabila

2 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Jaksa Sebut Syahrul Yasin Limpo Suka Biduan di Pantunnya, Kuasa Hukum: Harusnya Hargai Profesi Nayunda Nabila

Kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo menyebut jaksa tak bisa membuktikan honor Nayunda Nabila bersumber dari korupsi.