TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR. Adapun revisi aturan itu akan mengubah UU Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Kesepakatan itu diperoleh saat DPR menggelar rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus di Senayan, Kamis, 11 Juli 2024.
"Dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI?" kata Lodewijk yang disambut jawaban "setuju" oleh para anggota DPR RI yang menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024, dikutip dari Antara.
Dewan Pertimbangan Agung (DPA) berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen adalah lembaga tinggi negara yang berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Akan tetapi, keberadaan DPA dalam UUD 1945 dihapuskan saat amandemen keempat. Lantas, siapa saja yang akan mengisi posisi Dewan Pertimbangan Agung?
1. Joko Widodo
Di kalangan Koalisi Indonesia Maju, beredar informasi bahwa Jokowi nantinya bakal memimpin DPA setelah lengser sebagai presiden pada Oktober mendatang. Dikutip dari majalah Tempo edisi 21 Juli 2024, Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait, tak menampik informasi bahwa Jokowi akan menjadi anggota DPA. Ia juga punya kepercayaan serupa. "Beliau punya pengalaman sebagai wali kota, gubernur, dan presiden," kata Maruarar pada Rabu, 10 Juli 2024.
Kendati demikian, Jokowi menyiratkan dirinya tetap pada rencananya pulang ke Kota Solo, Jawa Tengah setelah purnatugas sebagai Presiden RI. "Sampai saat ini rencana saya masih belum berubah," kata Jokowi singkat menjelang keberangkatannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Selasa, 16 Juli 2024.
2. Megawati Soekarnoputri
Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri diperkirakan menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Agung atau DPA pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Berkenaan dengan itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto enggan menjawab dengan tegas soal sikap Megawati.
Namun, dia menegaskan bahwa kini Megawati sedang berfokus untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Lebih lanjut, Hasto menyebut perubahan nomenklatur dari Wantimpres menjadi DPA harus melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Ini bukan sekadar perubahan nama. Ketika sudah menggunakan nama DPA, maka seluruh memori kolektif kita terhadap lembaga tersebut adalah harus dilakukan amandemen konstitusi," ujarnya.
3. Susilo Bambang Yudhoyono
Keanggotaan DPA nantinya diisi oleh para mantan presiden, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sinyal itu disinyalir ketika Prabowo menyampaikan gagasan membuat “presidential club” kepada SBY. Nantinya, Presidential Club akan menjadi wadah pertemuan bagi para mantan presiden Republik Indonesia yang masih hidup. yang akan berisi para mantan presiden.
Dikutip dari majalah Tempo edisi 21 Juli 2024, keinginan membentuk presidential club diungkapkan Prabowo saat bertemu dengan presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur, beberapa hari setelah ia memenangi pemilihan presiden pada Februari 2024. Prabowo menyebutkan wadah itu bisa menyatukan ide para pendahulunya. Juga mencairkan hubungan di antara para mantan presiden.
Seorang petinggi Partai Demokrat bercerita, saat itu Yudhoyono tak terlalu menanggapi gagasan rekan seangkatannya di Akademi Militer tersebut. Ketua Majelis Tinggi Demokrat itu hanya menitipkan putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, agar bisa membantu pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
KHUMAR MAHENDRA | SAPTO YUNUS | HENDRI AGUNG PRATAMA | SAVERO ARISTIA WIENANTO | ERWAN HERMAWAN | ANDIKA DWI | EGI ADYTAMA | ANTARA
Pilihan Editor: Saling-silang Fungsi DPA
