Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jaga Kredibilitas, Pemerintah Bayar Pokok dan Bunga Utang Tepat Waktu

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL - Pemerintah selalu memenuhi kewajiban dalam membayar pokok dan bunga utang tepat waktu serta sesuai dengan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN). Kemampuan bayar Pemerintah atas kewajiban utang ini menjadi prioritas untuk menjaga kredibilitas.

Pembayaran bunga utang tahun ini dipengaruhi outstanding utang tahun sebelumnya serta penambahan outstanding utang tahun 2022, termasuk di dalamnya penambahan dalam menangani dampak pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembiayaan utang yang meningkat merupakan bagian dari kebijakan counter-cyclical yang sesungguhnya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat selama ini. Terlebih di masa pandemi, butuh dukungan anggaran yang besar untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, subsidi, maupun dukungan bagi dunia usaha.

Kebijakan yang bersifat countercyclical (kebijakan proaktif untuk melawan tren penurunan) ini diambil untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di saat kondisi perekonomian melemah. Oleh karena itu, penggunaan utang sebagai salah satu sumber pembiayaan tidak terlepas dari kebijakan defisit APBN yang diambil Pemerintah untuk tujuan countercyclical. Kegiatan perekonomian masyarakat di pasar tradisional tetap berjalan selama pandemi Covid-19.

Melalui upaya pengendalian utang, defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama pandemi berhasil ditekan di bawah target semula. Pada tahun 2020 misalnya, defisit APBN terhadap PDB menjadi 6,1 persen (dari target sebesar 6,3 persen). Angka ini terus turun menjadi 4,6 persen di 2021 dan lebih kecil dari target APBN sebesar 5,7 persen. Berdasarkan outlook Laporan Semester I 2022, defisit APBN hingga saat ini pun menunjukkan tren penurunan, yaitu menjadi berkisar 3,92 persen berdasarkan outlook laporan Semester I 2022 (dari target 4,85 persen).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara secara global, hampir semua negara mengambil kebijakan melebarkan defisit untuk menjaga ekonominya selama pandemi. Sebagai konsekuensinya, rasio utang terhadap PDB berbagai negara pun meningkat.

Dibandingkan dengan negara lain, kenaikan rasio utang di Indonesia periode 2020-2021 yang mencapai 10,8 persen itu masih relatif rendah. Pada periode yang sama, Thailand mengalami kenaikan rasio utang terhadap PDB sebesar 17 persen, Filipina 22,1 persen, China 11,8 persen, Malaysia 13,6 persen, dan India bertambah sebesar 16,5 persen terhadap PDB masing-masing negara.

Upaya pemerintah pada instrumen fiskal terus diakselerasi untuk mendukung pemulihan ekonomi dan agar rasio utang terhadap PDB dapat perlahan turun dan tentu diharapkan akan berdampak pada penurunan bunga utang kedepannya, seperti pertama, peningkatan pendapatan negara dilanjutkan dengan reformasi struktural melalui penetapan Undang-Undang UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kedua, pada sisi belanja negara, Pemerintah konsisten menerapkan spending better dengan melanjutkan proses realokasi dan refocusing anggaran. ketiga, pemenuhan pembiayaan dari sumber dengan risiko dan cost of fund yang rendah.

Pengelolaan fiskal yang hati-hati dan kredibel membuat outlook kinerja fiskal memberikan sinyal positif. Hasil yang positif itu terlihat pada penerimaan dan belanja negara, khususnya pada 2021. Selain itu, dukungan optimalisasi penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) dan kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) berhasil menekan biaya utang. Semuanya itu berhasil memenuhi kebutuhan pembiayaan utang. Bahkan, Pemerintah melakukan pembatalan enam kegiatan lelang Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana pada akhir 2021. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Industri Pertambangan untuk Kebangkitan Ekonomi dan Keberlanjutan

4 jam lalu

Industri Pertambangan untuk Kebangkitan Ekonomi dan Keberlanjutan

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara pada 2022 mencapai Rp 127,90 triliun atau 301,88 persen dari rencana target penerimaan tahun 2022, yakni Rp 42,37 triliun.


Bank Mandiri Gelar Gala Fashion Night dengan Pemandangan Candi Prambanan

5 jam lalu

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi berfoto bersama dalam acara bertajuk Gala Fashion Night. Yogyakarta, 24 Juni 2024
Bank Mandiri Gelar Gala Fashion Night dengan Pemandangan Candi Prambanan

Acara ini dipersembahkan khusus untuk nasabah utama aktif segmen prioritas dan private.


Keputusan MKD, Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak Temukan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua MPR

5 jam lalu

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K. Harman
Keputusan MKD, Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak Temukan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua MPR

Substansi pembicaraan Ketua MPR Bamsoet seperti yang dipermasalahkan MKD DPR RI masih dalam batas kepantasan


MPR RI Sikapi Keputusan MDK DPR

5 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai rapat pimpinan MPR RI, di ruang rapat pimpinan MPR, Jakarta, Selasa (25/6/24).
MPR RI Sikapi Keputusan MDK DPR

Rapat Pimpinan MPR memutuskan pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Ketua DPR, sebagai upaya dalam membangun hubungan baik antara MPR dan DPR.


Plt Sekjen MPR: Keputusan MKD DPR Terkait Bamsoet tidak Memenuhi Unsur Materiil

7 jam lalu

Plt Sekjen MPR Siti Fauziyah
Plt Sekjen MPR: Keputusan MKD DPR Terkait Bamsoet tidak Memenuhi Unsur Materiil

Keputusan MKD tidak memenuhi ketentuan prosedural dan unsur materiil.


Mentan Tekankan Pentingnya Sinergi untuk Pembangunan Pertanian

7 jam lalu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2024
Mentan Tekankan Pentingnya Sinergi untuk Pembangunan Pertanian

Pertanian menjadi sektor vital sehingga sinergi menjadi hal yang penting untuk menghadapi ancaman krisis pangan dunia.


Nikson Nababan: Jadi Pemimpin Tak Cukup Nama Besar

7 jam lalu

Nikson Nababan
Nikson Nababan: Jadi Pemimpin Tak Cukup Nama Besar

Rekam jejak Nikson membangun Tapanuli Utara selama 10 tahun menjadi landasan untuk menarik simpati masyarakat.


Bank BJB Berkomitmen Dukung Kemajuan Ekonomi Desa

8 jam lalu

CEO Regional IV bank bjb Adie Arief Wibawa beserta jajaran serta Ketua APDESI Provinsi Banten Uhadi S.H. beserta jajaran, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Ameriza M. Moesa, DPMD Provinsi Banten, DPMPD Kab di wilayah Banten, dan DISKOMINFO Kab di Wilayah Banten saat acara
Bank BJB Berkomitmen Dukung Kemajuan Ekonomi Desa

Kegiatan ini selaras dengan misi bank bjb untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan optimal.


Kurs Rupiah Melemah, Apindo: Indonesia yang Terparah Dibanding 5 Negara ASEAN

8 jam lalu

Kurs Rupiah Melemah, Apindo: Indonesia yang Terparah Dibanding 5 Negara ASEAN

Apindo mencatat deprisiasi nilai tukar rupiah adalah yang terparah di 5 negara ASEAN. Apa saja dampaknya bagi industri?


Fadel Muhammad: Keputusan MKD DPR Beri Sanksi Ketua MPR Cacat Prosedur

9 jam lalu

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad saat memberikan keterangan soal MKD DPR RI memutuskan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melanggar kode etik di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis.
Fadel Muhammad: Keputusan MKD DPR Beri Sanksi Ketua MPR Cacat Prosedur

Dalam tata tertib pemanggilan anggota DPR biasanya terdapat tiga kali pemanggilan dan ada jarak masing-masing tujuh hari