TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata serta jajaran pemerintah dan penyelenggara pemilu lainnya membahas anggaran Pemilu 2024. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Kamis, 4 Agustus 2022.
Usai pertemuan, Mahfud Md menyebut pemerintah menjamin akan memenuhi seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pemilu.
"Saya memastikan bahwa pemerintah punya komitmen untuk menyediakan seluruh biaya yang diperlukan dalam Pemilu 2024 itu, berapa pun biayanya asal rasional. Nah, tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama antara KPU, DPR, pemerintah dan lain-lain, lalu setelah itu akan dibiayai oleh pemerintah sesuai yang disepakati," ujar Mahfud lewat keterangannya, Kamis malam, 4 Agustus 2022.
Ihwal persoalan anggaran yang lambat cair, Mahfud menilai hal tersebut hanya soal prosedur. "Tadi saya hadirkan Dirjen Anggaran Kemenkeu, beliau sudah menjamin, sejauh prosedurnya itu sudah dipenuhi, ada pembaharuan atau revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan sebagainya, pemerintah akan segera mengeluarkan anggarannya," ujar dia.
DPR bersama pemerintah telah menyetujui besaran dana pelaksanaan Pemilu 2024, yaitu Rp76,6 triliun. Adapun total anggaran yang dibutuhkan KPU untuk tahapan pemilu dan persiapan pada 2022 sebesar Rp8,06 triliun. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU 2022 yang telah teralokasi sebesar Rp2,45 triliun. Masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp5,6 triliun. Pada 26 Juli, melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor 5-336/AG/AG 5/2022, baru menyetujui tambahan anggaran KPU sebesar Rp1,24 triliun.
Dengan demikian, total anggaran yang diterima baru 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan sebesar Rp 8,06 triliun atau masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp4,3 triliun.
Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid mengingatkan pemerintah semestinya tidak lagi memperdebatkan besaran anggaran pemilu dan segera mencairkan sepenuhnya anggaran untuk kebutuhan tahun ini, karena tahapan pemilu sudah berjalan.
"Kan sudah panjang pembahasan soal anggaran itu hingga akhirnya sudah disetujui DPR dan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus mengusahakan memenuhimya, bagaimana pun caranya. Tidak ada lagi debat soal anggaran. Anggaran Pemilu 2024 harus menjadi prioritas dari segala prioritas. Jangan lagi berpolemik soal anggaran ini," ujar Anwar saat dihubungi Tempo pada Kamis, 4 Agustus 2022.
DEWI NURITA
