Inilah Perbedaan Sidang Disiplin dan Sidang Etik Polri

Reporter

Editor

Nurhadi

Sejumlah anggota Kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Bandung menjalani sidang disiplin di Mapolrestabes Bandung, Jawa Barat. (17/10). TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri belakangan ini tidak mencerminkan slogan yang diusungnya. Sebaliknya, Polri kerap kali menyalahgunakan wewenangnya dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Penyalahgunaan wewenang ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Polri ataupun Kode Etik Polri. Anggota yang ditengarai melanggar akan menjalani sidang disiplin dan sidang etik.

Perbedaan mendasar dari dua sidang tersebut berasal dari perbedaan lembaga yang memberikan aturan. Peraturan Disiplin Polri diatur negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Sedangkan Kode Etik Polri dibentuk sendiri Polri melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006.

Sidang Disiplin

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003, sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan menindak anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran ini dapat berupa ucapan, tindakan, atau tulisan yang menyalahi serangkaian norma disiplin yang diamanatkan kepada Polri.

Norma-norma ini mengatur kewajiban dan larangan Polri dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara umum serta pelaksanakan tugas secara khusus. 

Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 2 Tahun 2016, pemeriksaan melalui sidang disiplin dilakukan secara internal dalam setiap satuan kerja atau sub satuan kerja yang menaungi polisi yang melanggar.

Dalam sidang, sanksi pelanggaran ditentukan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum). Pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah Ankum menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D).

Laporan atau pengaduan pelanggaran dapat dilakukan dengan dasar tertangkap tangan, temuan oleh petugas, laporan petugas, dan laporan masyarakat. Tergantung jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan sidang ini bisa terbuka atau tertutup.

Sidang Etik  

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Nomor Polisi 7 Tahun 2006, sidang etik dilakukan oleh komisi kode etik Polri terhadap polisi yang melanggar kode etik profesi Polri atau Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran lain sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

Sementara itu kode etik profesi Polri merupakan seperangkat aturan yang berlandaskan etika dan filosofis. Nilai-nilai etikanya bersumber dari kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang berjiwa Pancasila. Sedangkan bentuk pelaksanaannya adalah komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat.

PRAMODANA

Baca juga: Ini Sanksi Terberat Polisi yang Melanggar Kode Etik Profesi






Ramai Digunakan Usai Tragedi Kanjuruhan, Apa Arti Kode 1312 ACAB?

2 jam lalu

Ramai Digunakan Usai Tragedi Kanjuruhan, Apa Arti Kode 1312 ACAB?

Frasa ACAB dan kode 1312 merupakan bentuk ekspresi amarah dan kekecewaan masyarakat terhadap tindakan brutal dari aparat kepolisian.


Polri Segera Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan

3 jam lalu

Polri Segera Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan menyebabkan 131 orang meninggal. Sebanyak 35 orang telah diperiksa Polri.


15 Tugas Steward dalam Pertandingan Sepak Bola, Siapakah Steward Ini?

7 jam lalu

15 Tugas Steward dalam Pertandingan Sepak Bola, Siapakah Steward Ini?

Steward merupakan lini terdepan dalam mengamankan para pemain dan penonton dalam pertandingan sepak bola. Apa tugasnya?


Tragedi Kanjuruhan, Bagaimana Aturan Penggunaan Gas Air Mata oleh Polisi?

8 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Bagaimana Aturan Penggunaan Gas Air Mata oleh Polisi?

Penggunaan gas air mata tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.


Penuhi Syarat dan Ketentuan Menerima BSU Tahap 4

21 jam lalu

Penuhi Syarat dan Ketentuan Menerima BSU Tahap 4

Bantuan Subsidi Upah atau BSU merupakan bantuan senilai Rp 600 ribu yang diberikan pemerintah. Ini syarat penerima BSU tahap 4.


Perampokan di Toko Kue Ruben Onsu, 6 Laptop, 5 Ponsel, dan Uang Amblas

1 hari lalu

Perampokan di Toko Kue Ruben Onsu, 6 Laptop, 5 Ponsel, dan Uang Amblas

Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan menerima laporan dari karyawan toko kue Thabenia milik selebritas Ruben Onsu mengenai perampokan di toko itu.


7 Tahun Kematian Akseyna, Ayahanda Sodorkan Motif, Dugaan, dan Terduga Pelaku

1 hari lalu

7 Tahun Kematian Akseyna, Ayahanda Sodorkan Motif, Dugaan, dan Terduga Pelaku

Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas hari ini mengadakan rapat untuk menindaklanjuti kasus kematian mahasiswa Universitas Indonesia Akseyna Ahad Dori.


Mulai Tahun Depan, Mobil dan Motor Patroli Polisi Bakal Pakai Kendaraan Listrik

1 hari lalu

Mulai Tahun Depan, Mobil dan Motor Patroli Polisi Bakal Pakai Kendaraan Listrik

Korlantas Polri mengonfirmasi bahwa mulai tahun depan, seluruh mobil dan motor patroli lalu lintas akan menggunakan kendaraan listrik.


Tahun 2022 Polri Anggarkan Rp 159,8 Miliar untuk Pengadaan Gas Air Mata

1 hari lalu

Tahun 2022 Polri Anggarkan Rp 159,8 Miliar untuk Pengadaan Gas Air Mata

Menggunakan sumber dana APBN 2022, Polri melakukan pengadaan gas air mata senilai Rp 152 miliar. Berikut rinciannya.


Diresmikan Anies Baswedan, Rusun Polri Menteng Bernilai Rp 200 Miliar Punya 400 Unit Hunian

1 hari lalu

Diresmikan Anies Baswedan, Rusun Polri Menteng Bernilai Rp 200 Miliar Punya 400 Unit Hunian

Rusun Polri Menteng dibangun dengan dana hibah dari tiga tahun anggaran APBD DKI 2020-2022. Diresmikan Anies Baswedan.