Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moeldoko Soal Food Estate Jokowi Terbengkalai: Ada yang Belum Tepat

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menjelaskan kasus penipuan dengan modus mengatasnamakan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu, 6 April 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menjelaskan kasus penipuan dengan modus mengatasnamakan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu, 6 April 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko merespons  laporan utama Koran Tempo bertajuk "Aib di Lumbung Pangan Jokowi" pada 11 Juli. Laporan tersebut memuat tulisan soal pembangunan kawasan sentra pangan alias food estate di sejumlah daerah terindikasi berantakan dua tahun setelah dicanangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Biasa di dalam hal yang baru itu, ada sesuatu yang biasanya, biasanya dalam mengelola hal-hal yang baru itu mungkin ada sesuatu yang belum tepat," kata mantan Panglima TNI ini saat ditemui dalam acara seleksi wawancara Sekolah Staf Presiden di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Juli 2022.

Dia mengatakan, berbagai kekurangan itu harus dibenahi, untuk perbaikan ke depannya. 

Dalam laporannya, salah satu yang disorot Koran Tempo adalah food estate di Desa Ria-Ria, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang dimulai September 2020. Di sana, ada bak penampungan air yang kering kerontang hingga bangsal bibit bawang merah yang terbangkalai.

Belum lagi pipa untuk pengairan dari embung ke lahan yang belum dipasang. "Tapi pipa saja belum terpasang sampai sekarang," kata Haposan Siregar, Ketua Kelompok Tani Ria Bersinar, kepada Tempo. 

"Bayangkan ambil air perlu 1 kilometer. Bagaimana caranya? Itulah yang bikin semakin malas," kata dia. Target komoditas food estate di lokasi ini pun adalah kentang, bawang merah, atau bawang putih. Tapi kini kebanyakan petani beralih menanam kol dan jagung.

Selain infrastruktur yang terbangkalai, audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga mengungkap seabrek permasalahan, dari perencanaan hingga pelaksanaan program strategis nasional. Audit itu tak hanya menyasar proyek food estate di Humbang Hasundutan, tapi juga di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, serta di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur.

Hasilnya, seperti diumumkan di situs web lembaga saat itu, "BPK menyimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan atau Food Estate Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III 2021 dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan dalam semua hal yang material.

Selanjutnya Moeldoko jelaskan soal food estate di Humbang Hasundutan...

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PUPR Mengaku Ada Keterlambatan Material Proyek IKN

10 jam lalu

Training Center Timnas Indonesia di IKN. (fifa.com)
PUPR Mengaku Ada Keterlambatan Material Proyek IKN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku ada keterlambatan material proyek Ibu Kota Negara (IKN).


BPK: Indonesia Kehilangan Rp3 Triliun jika Berlakukan Lagi Bebas Visa bagi 169 Negara

1 hari lalu

Sejumlah wisatawan membawa papan selancar berjalan menuju ke tengah laut saat berlibur di Pantai Kuta, Badung, Bali, Senin, 25 September 2023. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan untuk retribusi sebesar Rp150 ribu kepada turis asing yang masuk Pulau Dewata diterapkan mulai Februari 2024 dan mekanismenya serta tata cara pungutan uang kepada turis asing hingga saat ini masih disusun dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
BPK: Indonesia Kehilangan Rp3 Triliun jika Berlakukan Lagi Bebas Visa bagi 169 Negara

BPK mengingatkan pemerintah, jika kebijakan Bebas Visa Kunjungan kembali diterapkan bagi 169 negara, pemerintah bisa kehilangan Rp3 triliun setahun


BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Terkait Perjalanan Dinas Senilai Rp39 Miliar

3 hari lalu

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Terkait Perjalanan Dinas Senilai Rp39 Miliar

KPU menyatakan telah mengembalikan biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp10,5 miliar seperti temuan BPK.


Walhi Prediksi Deforestasi Meningkat di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Indikatornya

3 hari lalu

'Petani memetik jagung saat panen perdana di kawasan lumbung pangan (food estate) Kampung Wambes, Distrik Mannem, Keerom, Papua, Kamis, 6 Juli 2023. ANTARA/Sakti Karuru
Walhi Prediksi Deforestasi Meningkat di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Indikatornya

Komitmen Prabowo-Gibran untuk melanjutkan food estate dan hilirisasi nikel juga menjadi indikator bahwa laju deforestasi bakal meningkat.


Karen Agustiawan, Perjalanan Kasus Korupsi Eks Dirut Pertamina

3 hari lalu

Terdakwa mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Karen Agustiawan, mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Penasehat hukum menghadirkan Wakil Presiden RI ke 10 Jusuf Kalla, sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa Karen Agustiawan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Karen Agustiawan, Perjalanan Kasus Korupsi Eks Dirut Pertamina

Karen Agustiawan terdakwa perkara korupsi pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) di PT Pertamina telah menjalani pleidoi


Ketua KPU Sebut Lembaganya Telah Kembalikan Kelebihan Anggaran Perjalanan Dinas ke Kas Negara

4 hari lalu

Ketua KPU Sebut Lembaganya Telah Kembalikan Kelebihan Anggaran Perjalanan Dinas ke Kas Negara

Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa KPU telah mengembalikan kelebihan anggaran perjalanan dinas yang menjadi temuan BPK ke kas negara


Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Tuding KPK dan BPK Rekayasa Kasusnya

4 hari lalu

Terdakwa Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009 - 2014, Galaila Karen Agustiawan, mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Karen Agustiawan, pidana penjara badan selama 11 tahun dan pidana denda sebesar Rp.1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp.1,09 miliar dan 104 USDollar subsider 2 tahun penjara, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Tuding KPK dan BPK Rekayasa Kasusnya

"Proses dakwaan kepada saya adalah sebuah rekayasa kriminalisasi melalui kerja sama antara KPK dan BPK," kata Karen Agustiawan saat membacakan pleidoi


Terkini: Jokowi Beli Sapi Milik Polisi Rp 100 Juta, Deretan Masalah Pembangunan IKN Temuan BPK

5 hari lalu

Sapi jenis PO dengan berat hampir satu ton milik peternak dari Kelurahan Wonolelo, Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibeli Presiden Jokowi untuk hewan kurban Idul Adha 1445/2024. ANTARA/Hery Sidik
Terkini: Jokowi Beli Sapi Milik Polisi Rp 100 Juta, Deretan Masalah Pembangunan IKN Temuan BPK

Berita terkini: Presiden Jokowi membeli sapi milik polisi di Bantul Rp 100 juta. Deretan masalah pembangunan IKN berdasarkan temuan BPK.


Deretan Masalah Pembangunan IKN yang Ditemukan BPK: Rencana Pendanaan, Lahan Infrastruktur hingga..

5 hari lalu

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Deretan Masalah Pembangunan IKN yang Ditemukan BPK: Rencana Pendanaan, Lahan Infrastruktur hingga..

Dalam auditnya, BPK menemukan sejumlah permasalahan atas pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Apa saja masalah yang ditemukan BPK itu?


Tidak Setuju Tapera Disamakan dengan Asabri, Dirjen Perumahan: Di Sana Ada Penyalahgunaan Wewenang

6 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Tidak Setuju Tapera Disamakan dengan Asabri, Dirjen Perumahan: Di Sana Ada Penyalahgunaan Wewenang

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR minta publik tidak membandingkan Tapera dengan kasus Asabri.