Iklan
TEMPO.CO, Semarang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah Mustain Ahmad menyebut tak ada jajarannya yang terlibat dalam dugaan bancakan dana operasional pendidikan atau BOP untuk pondok pesantren. Praktik itu diduga terjadi pada 2020 dan 2021.
Indonesia Corruption Watch atau ICW menduga terjadi penyelewengan dana BOP untuk pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Kementerian Agama. Hasil penelusuran ICW menemukan sejumlah pesantren fiktif tercatat sebagai penerima hingga adanya potongan oleh pejabat Kanwil Kemenag dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Menurut Mustain, tak ada jajarannya yang terlibat dugaan bancakan dana BOP tersebut. "Sejauh ini saya pastikan, tidak ada pejabat di Kanwil Kemenag Jateng yang melakukan itu," kata dia pada Ahad, 29 Mei 2022.
Badan Pemeriksa Keuangan juga telah mengaudit penyaluran BOP kepada lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Terkait temuan BPK itu Mustain enggan menanggapi. "Tentang Audit BPK 2020-2021, itu obyek auditnya Pusat, kami tidak berwenang menanggapi," ujarnya.
Dalam laporan ICW BOP tersebut ditujukan kepada 21.173 pesantren di Indonesia. Rinciannya 14.906 pesantren kategori kecil alokasi bantuan Rp 25 juta, 4.032 sedang alokasi Rp 40 juta, dan 2.235 besar alokasi Rp 50 juta.
Kemudian 62.154 madrasah diniyah takmiliyah alokasi bantuan Rp 10 juta, 112.008 lembaga pendidikan Al-Quran alokasi 10 juta, dan 14.115 lembaga keagamaan Islam alokasi Rp 15 juta serta Rp 5 juta setiap bulan.
JAMAL A. NASHR
Iklan
