TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengimbau perguruan tinggi melakukan identifikasi dan verifikasi data terhadap mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Hal ini karena serangan siber ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 berimbas pada sistem layanan KIP Kuliah.
“Koordinasi erat dengan perguruan tinggi juga terus kami lakukan untuk menjamin hak mahasiswa penerima KIP Kuliah berkelanjutan dan pendaftar KIP Kuliah baru,” kata Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, melalui keterangan tertulis pada Senin, 1 Juli 2024.
Serangan pada Pusat Data nasional membuat sejumlah penerima KIP Kuliah yang sedang berlangsung pada semester genap 2023/2024, belum cair. Karena itu, Kemendikbudristek meminta perguruan tinggi untuk berkoordinasi dengan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek agar segera memproses pencairan.
Suharti mengklaim data penerima dan pendaftar KIP Kuliah aman di data pusat kementeriannya. Sehingga, mahasiswa tetap akan menerima haknya.
Dia menjelaskan proses pemindahan dan pemulihan membutuhkan waktu, termasuk rekonfigurasi interkoneksi sistem KIP Kuliah dengan sistem lain. Sistem itu akan kembali beroperasi sepenuhnya paling lambat 29 Juli 2024.
Ia menjelaskan pada semester genap 2023/2024, proses pencairan KIP Kuliah yang sedang berlangsung sudah mencapai 98,9 persen. Hasilnya, masih ada 16.316 mahasiswa penerima KIP Kuliah yang belum diajukan pencairannya oleh perguruan tinggi.
Meski begitu, Suharti meminta para mahasiswa penerima tak khawatir. “Selama proses pemulihan sistem ini, semua proses pencairan KIP Kuliah bagi mahasiswa penerima sedang berlangsung dan akan selesai sesuai jadwal tanpa keterlambatan pada bulan Agustus 2024,” katanya.
Pilihan Editor: Survei LSI Sebut Efek Jokowi Masih Kuat di Jawa Tengah, Begini Kata Hasto PDIP
