TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak penundaan Pemilu 2024 dinilai tidak cukup hanya diwakili oleh sekretaris jenderal atau pengurus pusat DPP PDIP. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyebut, Megawati harus turun gunung dan berbicara langsung kepada publik menegaskan sikap partai berlambang banteng itu.
"Megawati perlu membuat pernyataaan secara langsung sebagai Ketua Umum PDIP, supaya clear," ujar Ujang, Jumat, 25 Maret 2022.
Menurut Ujang, rakyat masih ragu dengan sikap PDIP jika yang berbicara hanya Sekjen, begitu pula dengan partai-partai. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar misalnya, menyatakan masih menunggu dipanggil Megawati saat ditanya kemungkinan dirinya menarik usul penundaan pemilu setelah mendapat tentangan dari berbagai elemen masyarakat.
"Wajar Cak Imin menunggu dipanggil Megawati, karena penentu atau gong soal penundaan pemilu itu Megawati," tutur Ujang.
Sikap PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR dinilai sangat berpengaruh terhadap jadi tidaknya amandemen UUD 1945. Wacana amandemen konstitusi ini dikhawatirkan akan membuka kotak pandora untuk mengubah pasal-pasal krusial dari konstitusi, seperti pembatasan masa jabatan presiden. Fraksi PDIP di MPR sudah balik badan dari agenda amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan haluan negara, karena khawatir agenda itu disusupi pasal perpanjangan masa jabatan presiden. Partai NasDem, Gerindra, dan PPP sepakat dengan PDIP.
Sikap yang sama disampaikan oleh dua partai di luar pemerintah, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional--yang dua ketua umumnya ikut menggulirkan isu penundaan pemilu, belum terdengar lagi suaranya.
Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar masih menunggu dipanggil Megawati saat ditanya kemungkinan menarik usulan penundaan pemilu. "Saya menunggu dipanggil Bu Mega dulu," ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 24 Maret 2022.
Anggota DPD Jimly Asshiddiqie setuju agenda amandemen sebaiknya ditunda karena khawatir ditunggangi pasal perpanjangan masa jabatan presiden.
DEWI NURITA
Baca: Ditanya soal Wacana Penundaan Pemilu, Ini Jawaban Wapres Ma'ruf Amin
