Begini Nasib Aset Kementerian di Jakarta setelah Pindah ke IKN

Editor

Amirullah


TEMPO.CO, Jakarta - Nasib aset milik kementerian atau lembaga di Jakarta pasca ditinggalkan setelah Ibu Kota pindah ke Otorita IKN, turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Dalam aturan itu, pengelolaan aset yang ditinggalkan bakal dipegang oleh Kementerian Keuangan.

"Dalam rangka pembangunan di Ibu Kota Nusantara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan," bunyi Pasal 28 Ayat 1 seperti dikutip Tempo dari UU tentang IKN, Senin, 21 Februari 2022.

Dalam UU tersebut, pengelolaan yang dapat Kementrian Keuangan lakukan terhadap aset milik Pemerintah Pusat itu dapat berupa pemindahtanganan dan/atau pemanfaatan.

Namun, pemindahtanganan ini tidak boleh dilakukan terhadap barang milik negara yang memiliki kriteria cagar budaya, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Adapun pengalihan aset negara itu nantinya dilakukan dengan cara diserahkan kepada badan usaha milik negara yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan untuk badan usaha dengan kriteria lainnya, pengalihan aset dilakukan melalui pembukaan tender.

Untuk aset yang bernilai sampai dengan Rp100 miliar, pengalihan harus disetujui oleh Menteri Keuangan. Sedangkan untuk aset yang nilainya lebih dari Rp100 miliar harus dengan persetujuan Presiden.

"Seluruh mekanisme pemanfaatan terhadap aset negara yang sudah ditinggal ini harus dilaporkan ke DPR RI sesuai mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara," bunyi Pasal 29 ayat 4.

M JULNIS FIRMANSYAH






Profil Singkat Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia dan Riwayat Pekerjaannya

4 menit lalu

Profil Singkat Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia dan Riwayat Pekerjaannya

Sri Mulyani Indrawati digadang-gadang menjadi calon Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI, menggantikan Gubernur BI Perry Warjiyo.


Sri Mulyani, Dulu Dianggap Layak Jadi Presiden Bank Dunia, Kini Masuk Bursa Calon Gubernur BI

1 jam lalu

Sri Mulyani, Dulu Dianggap Layak Jadi Presiden Bank Dunia, Kini Masuk Bursa Calon Gubernur BI

Sri Mulyani diisukan masuk bursa calon Gubernur Bank Indonesia. Pada tahun 2019, Sri Mulyani juga dianggap layak menjadi Presiden Bank Dunia.


Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan, Ini Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN

3 jam lalu

Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan, Ini Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN

Kepala Otorita IKN digaji Rp 172,7 juta perbulan. Ini Harta kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN.


Punya Deposit Puluhan Juta Kubik Pasir Erupsi Semeru, Lumajang Tawarkan untuk Proyek IKN

3 jam lalu

Punya Deposit Puluhan Juta Kubik Pasir Erupsi Semeru, Lumajang Tawarkan untuk Proyek IKN

Perusahaan Daerah (PD) Semeru menawarkan pasir Semeru kepada PT Adhi Karya sebagai pihak yang menggarap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).


Profil Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan

4 jam lalu

Profil Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan

Kepala Otorita IKN bakal memperoleh gaji Rp 172,7 juta per bulan. Berikut profil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono.


Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta, Apa Saja Tugasnya Menurut UU IKN?

4 jam lalu

Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta, Apa Saja Tugasnya Menurut UU IKN?

Dengan gaji yang cukup besar, apa saja tugas Kepala Otorita IKN menurut UU IKN?


Jokowi Teken Perpres Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta dengan Dana Operasional Rp178 Juta

6 jam lalu

Jokowi Teken Perpres Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta dengan Dana Operasional Rp178 Juta

Jokowi baru saja meneken Perpres Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.


Soal Potensi Gempa M7,0, BMKG: Mangkalihat, Bukan IKN

20 jam lalu

Soal Potensi Gempa M7,0, BMKG: Mangkalihat, Bukan IKN

Pemberitaan potensi gempa di IKN setelah BMKG mencatat gempa terkini di Kalimantan Timur, yakni 25 dan 29 Januari lalu.


Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

1 hari lalu

Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

Dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G, Kejagung kali ini memeriksa Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.


Sri Mulyani: Belajar dari Kisah Nabi Yusuf, Kita Harus Mampu Antisipasi Siklus Ekonomi

1 hari lalu

Sri Mulyani: Belajar dari Kisah Nabi Yusuf, Kita Harus Mampu Antisipasi Siklus Ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kisah Nabi Yusuf memuat pengelolaan siklus ekonomi.