Sekjen Kemnaker: Komunikasi Tripartit untuk Penerapan Konvensi ILO

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi

INFO NASIONAL--Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, mengemukakan langkah penting dalam melakukan Konsultasi Tripartit pada laporan penerapan Konvensi International Labour Organization (ILO) adalah melalui komunikasi dengan perwakilan kelompok pekerja dan pengusaha. 

“Konsultasi Tripartit ini bertujuan mencermati draft laporan pemerintah atas penerapan Konvensi dan Rekomendasi ILO yang belum diratifikasi periode tahun 2022,” ujarnya ketika memberikan sambutan secara virtual pada acara Konsultasi Tripartit Finalisasi Laporan Penerapan Konvensi ILO yang Belum Diratifikasi Tahun 2022. 

Anwar Sanusi mengatakan, negara-negara anggota ILO wajib menyampaikan laporannya sebagai langkah melaksanakan ketentuan Konvensi dan Rekomendasi yang belum diratifikasi. 

Untuk pelaporan periode 2022, kata Anwar Sanusi, Konvensi dan Rekomendasi ILO yang perlu dilaporkan penerapannya mencakup, Konvensi ILO nomor 111 dan Rekomendasi ILO nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan; Konvensi ILO nomor 156 dan Rekomendasi ILO nomor 165 tentang Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga; serta Konvensi ILO nomor 183 dan Rekomendasi ILO nomor 191 tentang Perlindungan Maternitas. 

"Dari ketiga Konvensi tersebut, terdapat satu Konvensi telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu Konvensi ILO nomor 111  yang diratifikasi melalui Undang-Undang nomor 21 Tahun 1999," katanya. 

Anwar Sanusi mengharapkan,  kerja sama untuk mengimplementasikan Konvensi ILO yang belum diratifikasi oleh Indonesia  periode 2022. "Hal-hal yang masih menjadi pending issue dalam draf yang disusun pemerintah agar dapat dicermati dan dilengkapi pada Konsultasi Tripartit ini," ujarnya. Menurutnya, perlu komitmen dan upaya bersama agar dapat mempererat kerja sama unsur Tripartit di Indonesia khususnya di bidang Ketenagakerjaan. (*)






Kericuhan di PT GNI, Kemnaker Beberkan Target Pemeriksaan Tim Investigasi

8 hari lalu

Kericuhan di PT GNI, Kemnaker Beberkan Target Pemeriksaan Tim Investigasi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan target pemeriksaan tim investigasi atas kericuhan di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang menewaskan pekerja.


Menaker Minta Usut Tuntas Kerusuhan Pekerja Nikel di Morowali Utara

10 hari lalu

Menaker Minta Usut Tuntas Kerusuhan Pekerja Nikel di Morowali Utara

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta kerusuhan di lokasi PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Desa Bunta, Petasia Timur, Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu malam, 14 Januari 2023 diusut tuntas.


Usai Paparkan Penjelasan Perpu Cipta Kerja di DPR, Menaker Minta Pendalaman Dibahas Tertutup

15 hari lalu

Usai Paparkan Penjelasan Perpu Cipta Kerja di DPR, Menaker Minta Pendalaman Dibahas Tertutup

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah memaparkan Perpu Cipta Kerja di depan Komisi IX DPR RI. Setalah itu, ia minta pendalaman dibahas secara tertutup.


Aturan Hari Libur di Perpu Cipta Kerja: Istirahat 1 Hari untuk 6 Hari Kerja

17 hari lalu

Aturan Hari Libur di Perpu Cipta Kerja: Istirahat 1 Hari untuk 6 Hari Kerja

TEMPO.CO, Jakarta- Perpu Cipta Kerja mengatur tentang waktu istirahat (hari libur) dan cuti pekerja/buruh. Aturan tersebut termaktub dalam pasal 79.


Aturan Libur 1 Hari Seminggu di Perpu Cipta Kerja, Kemnaker: Itu Hoaks

19 hari lalu

Aturan Libur 1 Hari Seminggu di Perpu Cipta Kerja, Kemnaker: Itu Hoaks

Kemnaker menjelaskan soal Perpu Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Perpu ini menghapus waktu istirahat atau waktu libur. "Itu hoaks."


Kemnaker Sebut Uang Kompensasi Masih Ada dalam Perpu Cipta Kerja

20 hari lalu

Kemnaker Sebut Uang Kompensasi Masih Ada dalam Perpu Cipta Kerja

Kemnaker menyatakan aturan tentang uang kompensasi pekerja tidak dihilangkan di dalam Perpu Cipta Kerja.


Perpu Cipta Kerja, Kemnaker Bakal Ubah Formula Pengupahan Menjadi Lebih Adaptif

20 hari lalu

Perpu Cipta Kerja, Kemnaker Bakal Ubah Formula Pengupahan Menjadi Lebih Adaptif

Kemnaker bakal memperbaiki formula untuk kenaikan upah minimum melalui revisi PP Nomor 36 Tahun 2021.


Outsourcing Dibatasi dalam Perpu Cipta Kerja, Kemnaker Bakal Revisi PP Nomor 35 Tahun 2021

20 hari lalu

Outsourcing Dibatasi dalam Perpu Cipta Kerja, Kemnaker Bakal Revisi PP Nomor 35 Tahun 2021

Perpu Cipta Kerja mengatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan atau outsourcing.


Soal Protes Perpu Cipta Kerja, Kemnaker: Yang Penting Tidak Menganggu Ketertiban

20 hari lalu

Soal Protes Perpu Cipta Kerja, Kemnaker: Yang Penting Tidak Menganggu Ketertiban

Aliansi Aksi Sejuta Buruh telah memberikan pernyataan sikap soal Perpu Cipta Kerja.


Kemnaker: Perpu Cipta Kerja Tidak Hilangkan Cuti Haid dan Cuti Melahirkan

20 hari lalu

Kemnaker: Perpu Cipta Kerja Tidak Hilangkan Cuti Haid dan Cuti Melahirkan

Kemnaker menegaskan bahwa pemerintah tidak menghapus cuti haid dan cuti melahirkan bagi pekerja, terkait Perpu Cipta Kerja.