TEMPO Interaktif, Jakarta:Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Djoko Santoso menegaskan TNI netral pada pemilihan umum. Prajurit TNI tak mungkin mengarahkan keluarganya pada pilihan politik tertentu.
"TNI sama sekali tak punya hubungan organisatoris maupun struktural dengan partai politik atau lembaga politik. Jadi tak ada kompetensi kami untuk mengarahkan pada siapapun," kata dia di Departemen Pertahanan Jakarta kemarin.
Markas Besar TNI telah menerbitkan buku saku guna menjaga netralitas pada tahun politik ini. Salah satu klausul dalam buku saku menyebutkan bahwa tentara dilarang mengantar keluarganya lebih dari 250 meter dari tempat pemungutan suara.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard
10 Oktober 2016
Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard
Ryamizard mengatakan kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi TNI untuk memiliki hak politik.
Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR
10 Oktober 2016
Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak setuju jika TNI ikut dalam politik praktis.
Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI
7 Oktober 2016
Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan TNI harus netral.
Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing
4 Oktober 2016
Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing
Menurut Gatot, anggota TNI memang belum siap diberi hak politik untuk menyalurkan hak pilihnya.
Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral
4 Oktober 2016
Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral
Pemberian hak pilih kepada anggota TNI berpotensi memecah belah soliditas TNI.
