Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eks Pegawai KPK Masuk, Kapolri Segera Bentuk Korps Pemberantasan Korupsi

Reporter

image-gnews
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin pelantikan Sejumlah mantan pegawai KPK di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 9 Desember 2021. Kapolri Listyo Sigit Prabowo melantik sebanyak 44 mantan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin pelantikan Sejumlah mantan pegawai KPK di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 9 Desember 2021. Kapolri Listyo Sigit Prabowo melantik sebanyak 44 mantan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan merombak Direktorat Tindak Pidana Korupsi menjadi Korps Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut disampaikan dalam acara pengangkatan 44 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara di Polri.

“Saat ini kami sedang melakukan perubahan terhadap Dirtipikor, akan kami jadikan korps,” kata Sigit dalam pidatonya di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 9 Desember 2021.

Sigit mengatakan Korps Pemberantasan Korupsi nantinya akan terdiri dari beberapa divisi. Di antaranya pencegahan, penindakan, hingga kerja sama luar negeri.

“Dengan kehadiran rekan-rekan dengan rekam jejaknya, saya yakin akan memperkuat organisasi Polri,” kata dia.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan untuk sementara eks pegawai KPK akan dimasukkan ke dalam satuan kerja yang sudah ada di Mabes Polri. Sambil menunggu terbentuknya korps tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mengatakan korps pemberantasan korupsi itu nantinya akan seperti status Detasemen Khusus 88 Antiteror. Korps akan dipimpin oleh jenderal polisi bintang dua dan bertanggung jawab langsung ke Kapolri.

Dedi mengatakan tidak semua eks pegawai KPK akan masuk dalam korps tersebut. Menurut dia, jabatan pegawai akan disesuaikan dengan latar belakangnya. “Uji kompetensi itu untuk menyiapkan jabatan sesuai kompetensi,” kata dia.

Baca juga: Kapolri Yakin Eks Pegawai KPK Bisa Dongkrak Indeks Persepsi Korupsi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bupati Fakfak Dorong ASN Realisasikan Visi Pemda

1 hari lalu

Bupati Fakfak Untung Tamsil
Bupati Fakfak Dorong ASN Realisasikan Visi Pemda

Bupati Fakfak, Untung Tamsil, mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) fokus laksanakan program yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Fakfak.


Dari Polri hingga BIN, Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Masuk Satgas Judi Online

1 hari lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Dari Polri hingga BIN, Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Masuk Satgas Judi Online

Satgas judi online yang dibentuk Presiden Jokowi akan terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga. Dikomandani Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.


Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

4 hari lalu

Staf Pengelola Kegiatan Anggaran dan Kepegawaian di Kementerian BUMN, Huwaida,  menceritakan pengalamannya kerja empat hari dalam seminggu lewat unggahan di Instagram, Sabtu, 8 Juni 2024 (Sumber: IG @lifeatkbumn)
Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan mengatakan penerapan empat hari kerja sepekan melanggar aturan. Kenapa?


Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun

5 hari lalu

Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto (tengah) berbincang dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo (kiri) dan Kabiddokkes Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Syamsul Bahar (kedua kanan) saat meninjau pelaksanaan bakti kesehatan Polri Presisi untuk Negeri di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC), Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan 9 November 2023. Bakti kesehatan yang diikuti 1.500 orang tersebut sebagai bentuk dukungan Polri dalam membantu masyarakat kurang mampu di Sumatera Selatan. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun

Diketahui, pagu indikatif tahun anggaran 2025 untuk Polri awalnya adalah sebesar Rp 104,67 triliun. Polri usul agar naik jadi Rp 165,98 triliun.


Setkab Minta Tambah Anggaran Rp 164,3 M karena Pindah ke IKN

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjabat tangan dengan Seskab Pramono Anung (kedua kiri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas (kiri), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango (ketiga kiri) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) saat acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 12 Desember 2023. Peringatan Hakordia 2023 mengusung tema Sinergi Berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Setkab Minta Tambah Anggaran Rp 164,3 M karena Pindah ke IKN

Tambahan dana untuk Setkab dibutuhkan di antaranya untuk memfasilitasi ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara.


Adik Mantan Ajudan Jokowi Ajukan Cuti Usai Daftar jadi Bakal Calon Bupati Boyolali dari Gerindra

6 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Adik Mantan Ajudan Jokowi Ajukan Cuti Usai Daftar jadi Bakal Calon Bupati Boyolali dari Gerindra

Adik kandung Devid Agus Yunanto yang merupakan mantan ajudan Jokowi saat masih menjadi Wali Kota Solo telah ajukan CLTN.


Jakarta Kampanyekan Jalan Kaki untuk Perbaiki Kualitas Udara, Terutama untuk ASN

7 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Jakarta Kampanyekan Jalan Kaki untuk Perbaiki Kualitas Udara, Terutama untuk ASN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengampanyekan kebiasaan berjalan kaki untuk kesehatan masyarakat dan mewujudkan kualitas udara yang lebih baik.


Gerindra Klaim Adik Mantan Ajudan Jokowi Siap Mundur jadi ASN Demi Pilkada Boyolali

7 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Gerindra Klaim Adik Mantan Ajudan Jokowi Siap Mundur jadi ASN Demi Pilkada Boyolali

Adik kandung mantan ajudan Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Devid Agus Yunanto, daftar sebagai bakal calon Bupati Boyolali ke Gerindra.


Profil Irjen Pol Risyapudin Nursin yang Dilantik Menhub Budi Karya Jadi Dirjen Perhubungan Darat

9 hari lalu

 Irjen Pol Risyapudin Nursin. (ANTARA/Abdul Fatah)
Profil Irjen Pol Risyapudin Nursin yang Dilantik Menhub Budi Karya Jadi Dirjen Perhubungan Darat

Menhub Budi Karya lantik Irjen Pol Risyapudin Nursin sebagai Dirjen Perhubungan Darat , Ini profil eks Kapolda Maluku Utara.


DPR Cecar Basuki Hadimuljono soal Tapera: Subsidi Itu Kewajiban Negara, Bukan Sesama Warga Negara

10 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 dan membahas program atau kegiatan tahun anggaran 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Cecar Basuki Hadimuljono soal Tapera: Subsidi Itu Kewajiban Negara, Bukan Sesama Warga Negara

Anggota DPR mempertanyakan narasi pemerintah soal iuran Tapera dengan logika masyarakat mampu memberi subsidi ke masyarakat yang membutuhkan rumah.