Gus Ipul Sebut Undangan Rapat Tentukan Jadwal Muktamar NU Tak Sah, Ini Alasannya

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut satu Syaifullah Yusuf. ANTARA FOTO/Rudi Mulya

    Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut satu Syaifullah Yusuf. ANTARA FOTO/Rudi Mulya

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mempermasalahkan surat undangan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU untuk menjadwal ulang penyelenggaraan Muktamar NU ke 34 di Lampung. Surat yang dikirimkan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj itu dinilai tidak sah karena tak ada tanda tangan Rais Aam dan Katib Aam PBNU.

    “Rapat gabungan Tanfidziyah dan Syuriah harus tanda tangan lengkap Rais Aam, Katib Aam, Ketum dan Sekjen,” kata Gus Ipul lewat keterangan tertulis, Sabtu, 4 Desember 2021.

    Selain tak sah, Gus Ipul menyebut undangan ini juga sudah sangat terlambat. Ia menyebut, rapat gabungan yang akan digelar pada 7 Desember 2021 itu tak akan bisa mengambil keputusan jika Rais Aam tidak hadir. "Apalagi kepastian kapan Muktamar sebenarnya sudah diputuskan oleh Rais Aam dengan mengeluarkan perintah Muktamar pada 17 Desember 2021," tuturnya.

    Gus Ipul menyebut, keputusan Rais Aam agar Muktamar NU digelar pada 17 Desember 2021 semestinya dilaksanakan, sebab telah mempertimbangkan amanat Konferensi Besar kepengurusan PBNU yang akan berakhir pada 25 Desember 2021.

    "Sehingga memundurkan Muktamar setelah 25 Desember adalah inskontitusional. Selain itu, memundurkan Muktamar 2021 juga tidak bisa dipastikan karena pandemi Covid-19 belum tentu akan lebih baik di Januari 2022 mendatang," ujar dia.

    Keputusan jadwal Muktamar NU diambil dalam Munas NU yang digelar pada 26 September 2021. Dalam konferensi itu diputuskan pelaksanaan muktamar digelar pada 18-20 Jumadil Ula 1443 H / 23-25 Desember 2021. Hasil Munas menyebut pelaksanaan muktamar dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dan mendapatkan persetujuan Satgas Covid-19 nasional maupun daerah. Jika kondisi belum memungkinkan karena perkembangan Covid-19 yang membahayakan keselamatan bersama, maka keputusan penyelenggaraan muktamar diserahkan kepada PBNU.

    Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU Rumadi Ahmad mengatakan jadwal Muktamar ke-34 NU sebetulnya sudah dibahas. Namun, keputusannya belum bulat. Rumadi menuturkan, tim kepanitiaan terus bekerja mengantisipasi berbagai kemungkinan. Penentuan jadwal, kata dia, bisa diambil dengan kesepakatan empat kiai masing-masing Rais 'Am, Katib 'Am, Ketua Umum Tanfidziah, dan Sekjen NU.

    "Kalau tidak bisa ya rapat gabungan Syuriah dan Tanfidziah," kata dia.

    Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini mengatakan, Jumat lalu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj sudah menyampaikan surat resmi kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar untuk bersama-sama menyelenggarakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU guna menjadwal penyelenggaraan Muktamar NU ke 34 di Lampung.

    Helmy berharap, Muktamar Nahdlatul Ulama dapat berjalan lancar tanpa kegaduhan. "Muktamar NU yang adem, teduh, berkualitas dan bermartabat seperti prinsip bersama dalam spirit menjaga ukhuwwah dan memegang teguh khidmah kepada jamiyyah NU," ujar Helmy, Jumat lalu.

    DEWI NURITA

    Baca: PBNU Akan Tentukan Jadwal Muktamar NU, Pertimbangkan Suara PWNU


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Sepakati Travel Bubble dengan Singapura, Ini Penjelasannya...

    Indonesia membuka pintu pariwisata melalui Travel Bubble. Wisatawan yang memenuhi syarat dapat menyeberang ke Singapura melalui Batam dan Bintan.