Menpan RB Terbitkan Surat Edaran, Berikut Aturan Baru WFH dan WFO Bagi ASN

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 April 2021. Rapat tersebut membahas RUU tentang ASN Tingkat I ke-2, mendengarkan pandangan pemerintah atas penjelasan DPR RI, penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM), pembentukan Panja RUU tentang ASN. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 April 2021. Rapat tersebut membahas RUU tentang ASN Tingkat I ke-2, mendengarkan pandangan pemerintah atas penjelasan DPR RI, penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM), pembentukan Panja RUU tentang ASN. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menerbitkan aturan baru mengenai sistem kerja aparatur sipil negara atau ASN untuk work from office (WFO) dan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

    Aturan anyar itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas SE Menpan RB Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Selama Pemberlakuan PPKM pada Masa Pandemi Covid-19.

    Lewat SE ini, diatur sejumlah penyesuaian mengenai kapasitas masuk kantor atau work from office (WFO) dan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

    Berikut aturan lengkapnya:

    Sektor Non-Esensial

    Jawa-Bali:

    PPKM Level 1, sebanyak 75 persen WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.
    PPKM Level 2, sebanyak 50 persen WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.
    PPKM Level 3, sebanyak 25 persen WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.
    PPKM Level 4, 100 persen pegawai work from home (WFH).

    Luar Jawa-Bali:

    PPKM Level 1 dan 2 dengan kabupaten atau kota zona hijau, kuning, dan oranye diberlakukan 50 persen WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi. Sementara kabupaten atau kota zona merah diberlakukan 25 persen WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi

    PPKM Level 3, sebanyak 50 persen WFO dan diproritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. Jika ditemukan klaster Covid-19, maka akan ditutup selama lima hari

    PPKM Level 4, sebanyak 25 persen WFO dan diproritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. Jika ditemukan klaster Covid-19, maka akan ditutup selama lima hari.

    Sektor Esensial

    Jawa-Bali:
    PPKM Level 1, maksimal 100 persen WFO.
    PPKM Level 2, maksimal 75 persen WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.
    PPKM Level 3 dan 4, maksimal 50 persen WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.

    Luar Jawa-Bali:

    PPKM Level 3, maksimal 100 persen WFO dan diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.
    PPKM Level 4, maksimal 50 persen WFO dan diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.

    Sektor Kritikal

    Jawa-Bali:
    PPKM Level 1, maksimal 100 persen pegawai WFO
    PPKM Level 2, maksimal 100 persen pegawai WFO
    PPKM Level 3 dan 4, maksimal 100 persen pegawai WFO.

    Luar Jawa-Bali:
    PPKM Level 4, maksimal 100 persen pegawai WFO.

    Demikian penyesuaian kerja bagi ASN di masa PPKM.

    Baca juga: 15 RTH di Jakarta Pusat Dibuka Besok, dari Lapangan Banteng hingga Taman Lawang

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fitur Stiker

    Fitur "Add Yours" Instagram dapat mengundang pihak yang berniat buruk untuk menggali informasi pribadi pengguna. User harus tahu bahaya oversharing.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)