Top Nasional: Pangkostrad Disebut Jadi KSAD, Bupati Banjarnegara Tersangka

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman dalam sesi foto usai mengikuti wawancara khusus dengan LKBN Antara di Wisma Antara, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2020. Nama Mayjen TNI Dudung Abdurachman sempat menjadi perbincangan setelah menyatakan pendapatnya mengenai pembubaran ormas Front Pembela Islam atau FPI. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman dalam sesi foto usai mengikuti wawancara khusus dengan LKBN Antara di Wisma Antara, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2020. Nama Mayjen TNI Dudung Abdurachman sempat menjadi perbincangan setelah menyatakan pendapatnya mengenai pembubaran ormas Front Pembela Islam atau FPI. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ada beberapa berita yang paling banyak dibaca di kanal Nasional Tempo.co pada Sabtu, 4 September 2021. Beberapa di antaranya adalah soal Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Dudung Abdurachman yang disebut bakal menjadi KSAD, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menjadi tersangka, dan 

    Berikut detailnya:

    1. Bupati Banjarnegara Tersangka

    Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono membantah menerima fee sebesar Rp2,1 miliar dari berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara seperti disebut dalam konstruksi perkara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    "Saya tadi diduga menerima uang Rp2,1 miliar. Mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa, kepada siapa, silakan ditunjukkan dan pemberinya siapa yang memberikan ke saya. Insya allah saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong semua," kata Budhi Sarwono di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 3 September 2021.

    KPK menetapkan Budhi bersama Kedy Afandi dari pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah, pada 2017-2018. "Saya tidak pernah menerima sama sekali. Tolong ditunjukkan yang memberi siapa," kata Budhi.

    Dia juga membantah memiliki perusahaan Bumi Redjo yang disebutnya dimiliki orangtuanya dan tidak pernah mengikuti proyek. "Perusahaan Bumi Redjo itu milik orangtua saya bukan milik saya. Tidak ikut (proyek)," kata Budhi.

    "Semua saya serahkan kepada hukum. Saya sebagai WNI (Warga Negara Indonesia) menaati peraturan hukum," ujar Budhi.

    Budhi dan Kedy disangka melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    2. Hasan Aminuddin Marah Disebut Siapkan Anaknya Jadi Bupati

    Anggota DPR RI Hasan Aminuddin disebut sempat marah-marah saat ditanya kader Partai NasDem ihwal apakah Zulmi Noor Hasani disiapkan sebagai regenerasi menggantikan ibunya, Puput Tantriana Sari jadi Bupati Probolinggo.

    Kisah ini diceritakan Ketua DPD NasDem Probolinggo, Ahmad Rifa'i saat dihubungi Tempo, Senin 30 Agustus 2021, sehari setelah kejadian OTT Bupati Tantri dan Hasan Aminuddin.

    "Saya pernah menghadap pak Hasan, awal 2020. Saya menjadi tumpuan pertanyaan masyarakat. Mas Zulmi ini setelah ada di Dewan Kesenian dan penasehat HIPMI sering turun ke masayarakat untuk membangun ekonomi kreatif di Dewan Kesenian. Apakah mas Zulmi ini nanti regenerasi yang disiapkan sebagai pengganti Ibu (Bupati Puput Tantriana Sari)," kata Rifai.

    Mendengar pertanyaan itu, kata Rifa'i, Hasan Aminuddin memarahinya. "Bapak marah ke saya. Koyok siktas belajar nang politisi (Seperti baru belajar hjadi politisi saja). Pilkada sudah berkali-kali. Zulmi itu anakku. Turun ke masyarakat, aku sudah syukur Alhamdulillah. Biar tahu dimana pojok kabupaten. Oh, sampai disini bapakku. Karena ibunya ini masih lama, masih empat tahun menjadi bupati. Gak usah diomongkan sekarang," kata Rifa'i menirukan Hasan Aminuddin.

    "Pada saatnya nanti, kalau memang Zulmi dicalonkan, maka saya tanyakan kalau mau ya biar nyalon, tapi kalau tidak mau ya sudah, sampai disini. Gantinya ibunya doakan bisa lebih baik meneruskan pondasi yang sudah dibangun. Cukup gak usah tanya-tanya lagi," ujar Hasan seperti ditirukan Rifa'i..

    3. Dudung Abdurrachman Disebut Jadi KSAD

    Politikus PDIP Effendi Simbolon menyebut Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Dudung Abdurachman akan diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dudung digadang-gadang bakal menggantikan KSAD saat ini, Jenderal Andika Perkasa yang disebut Effendi akan naik menjadi Panglima TNI.

    "Inshaallah. Semua akan terjadi dalam waktu dekat Jenderal Dudung Abdurachman menjadi KASAD dan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI," kata Effendi dalam pesan singkatnya, Jumat, 3 September 2021.

    Sebelum menjabat Pangkostrad, Dudung menduduki jabatan sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam Jaya dan sempat memimpin Akademi Militer pada periode 2018 hingga 2020. Effendi tak menanggapi saat ditanya lebih lanjut ihwal informasinya ini. Ia juga tak menjelaskan kapan pergantian akan dilakukan.

    masa jabatan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memang diketahui akan habis pada November 2021. Andika Perkasa merupakan salah satu nama kandidat yang disebut-sebut menggantikan Hadi. Ada pula nama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono yang juga punya potensi sama besarnya.

    Meski begitu, ucapan Effendi tak sepenuhnya diamini oleh koleganya di PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. Anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini menyatakan tidak mengetahui apakah Surat Presiden tentang calon Panglima TNI sudah masuk atau belum ke DPR. "Belum dengar saya," kata TB Hasanuddin.

    Pangkostrad Dudung sendiri telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1397/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021. Dudung yang sebelumnya berpangkat Mayor Jenderal setelah penetapan tersebut naik menjadi Letnan Jenderal. Selain Dudung ada 29 Perwira Tinggi lainnya yang menerima kenaikan pangkat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.