Puan Maharani Nilai Pelaksanaan Legislasi DPR Sudah Sejalan Konstitusi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan dokumen tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas pertanggung jawaban atas RUU APBN TA 2020 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-3 masa persidangan I tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Agustus 2021. Rapat Paripurna tersebut beragendakan mendengar tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang pertanggung jawaban atas RUU APBN TA 2020 dan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas RUU APBN TA 2022 beserta nota keuangannya. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan dokumen tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas pertanggung jawaban atas RUU APBN TA 2020 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-3 masa persidangan I tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Agustus 2021. Rapat Paripurna tersebut beragendakan mendengar tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang pertanggung jawaban atas RUU APBN TA 2020 dan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas RUU APBN TA 2022 beserta nota keuangannya. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani membeberkan capaian legislasi selama tahun 2020-2021. Menurut Puan, pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPR sudah sejalan dengan semangat konstitusi.

    Dia menyinggung adanya 79 perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau judicial review di Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun sidang 2020-2021. Dari jumlah itu, kata Puan, hanya 5 perkara yang dikabulkan oleh MK.

    "Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI telah sejalan dengan konstitusi negara," kata Puan dalam Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-76 DPR, Selasa, 31 Agustus 2021.

    Puan mengatakan, DPR dan pemerintah telah menetapkan target 246 target Rancangan Undang-Undang untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Adapun di tahun 2021 ini ada 33 RUU yang masuk dalam Prolegnas prioritas.

    Menurut Puan, DPR memiliki komitmen tinggi dalam menuntaskan Prolegnas untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional. Dia merinci, selama 2020-2021, DPR telah mengesahkan 9 RUU. Ada 14 RUU yang sedang dalam tahap pembicaraan tingkat I dan 17 RUU yang sedang dalam tahap penyusunan.

    Puan lantas mengungkit pengesahan UU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi Covid-19. Ia mengatakan aturan sapu jagad itu diharapkan menjadi pilar utama reformasi struktural di Indonesia.

    "Di tengah situasi pandemi yang penuh ketidakpastian dan dinamika aspirasi masyarakat yang tinggi, DPR RI telah menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan omnibus law pertama di Indonesia," ujarnya.

    Puan juga mengatakan DPR akan tetap berusaha menghasilkan produk-produk legislasi yang berkualitas di tengah pandemi Covid-19. Kendati ada pembatasan-pembatasan rapat, ia mengatakan seluruh anggota Dewan akan bekerja dengan optimal.

    Politikus PDI Perjuangan ini juga mengklaim, dalam menjalankan politik legislasi, DPR memperhatikan asas pembentukan perundang-undangan. "Yang meliputi tujuan pembentukan, substansi yang tepat, dapat dilaksanakan, bermanfaat, dan keterbukaan, sehingga dapat menghasilkan produk legislasi yang berkualitas," kata Puan Maharani.

    Baca juga: Jokowi Bicara Ibu Kota Baru saat Bertemu Pimpinan Lembaga Tinggi Negara

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.