KPK Benarkan OTT, Bupati Probolinggo dan Suami Dikabarkan Ditangkap

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) bersama Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejakgung, Ali Mukartono (kiri) didampingi Deputi Bidang Penindakan KPK Brigjen Pol Karyoto (kanan), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 11 September 2020. KPK bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dan supervisi gelar perkara terkait penanganan skandal kasus tersangka Djoko Tjandra, yang menyeret sejumlah aparat penegak hukum di internal Polri dan Kejakgung. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) bersama Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejakgung, Ali Mukartono (kiri) didampingi Deputi Bidang Penindakan KPK Brigjen Pol Karyoto (kanan), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 11 September 2020. KPK bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dan supervisi gelar perkara terkait penanganan skandal kasus tersangka Djoko Tjandra, yang menyeret sejumlah aparat penegak hukum di internal Polri dan Kejakgung. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron membenarkan bahwa lembaganya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Namun, KPK belum menjelaskan siapa saja pihak yang ditangkap.

    “Sementara dapat saya sampaikan bahwa benar KPK telah melakukan giat penangkapan, selanjutnya nanti akan kami rilis,” kata Ghufron lewat pesan singkat, Senin, 30 Agustus 2021.

    Menurut sumber Tempo dari internal KPK, pihak yang diamankan adalah Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang menjabat anggota DPR.

    Kasus yang menjerat keduanya diduga adalah soal jual beli jabatan. Saat ini, pihak yang dijerat KPK dikabarkan masih akan diperiksa di Polda Jawa Timur.

    Baca juga: KPK Tetapkan Walkot Tanjungbalai Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.