TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati melihat langkah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyomasi Haris Azhar bisa membahayakan kebebasan berpendapat.
Asfin melihat somasi seharusnya dilayangkan warga atau masyarakat kepada pejabat publik atau pemerintah. Ia mengatakan pejabat publik memang seharusnya mendapat pengawasan dari masyarakat.
Ia meyakini upaya selama ini hanya akan menekan kebebasan berpendapat tumbuh di Indonesia. "Dengan adanya somasi, masyarakat akan cenderung berpikir berkali-kali sebelum melakukan kritik terhadap pemerintah," kata dia.
Asfin menduga langkah somasi sengaja dipilih agar para pejabat publik itu lebih mendapat simpati dari masyarakat dan dengan memainkan posisi menjadi korban (playing victim). "Sepertinya begitu. Setelah kritik di mana-mana tentang penghinaan pasal UU ITE," kata Asfin. "Jelas ini upaya menekan kebebasan berpendapat, coba membuat takut orang-orang yang mau melakukan hal serupa."
Sebelumnya, Luhut melayangkan somasi kepada Haris Azhar dan koordinator KontraS Fatia pada Kamis lalu. Pangkal somasi ini adalah dialog antara Haris dengan Fatia soal dugaan pensiunan jenderal yang memiliki bisnis tambang di Papua. Pengacara Luhut, Juniver Girsang, membantah kliennya punya konflik kepentingan lewat tambang di Papua.
Baca juga: Disomasi Luhut, Haris Azhar: Sumber Data Yang Dipakai Jelas
![Logo TikTok terlihat di smartphone di depan logo ByteDance yang ditampilkan dalam ilustrasi yang diambil pada 27 November 2019. [REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo]](https://statik.tempo.co/data/2020/08/03/id_956975/956975_720.jpg)