Luhut Somasi Haris Azhar, YLBHI: Menekan Kebebasan Berpendapat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Ketua KPK Firli Bahuri menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Ketua KPK Firli Bahuri menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati melihat langkah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyomasi Haris Azhar bisa membahayakan kebebasan berpendapat.

    Asfin melihat somasi seharusnya dilayangkan warga atau masyarakat kepada pejabat publik atau pemerintah. Ia mengatakan pejabat publik memang seharusnya mendapat pengawasan dari masyarakat. 

    Ia meyakini upaya selama ini hanya akan menekan kebebasan berpendapat tumbuh di Indonesia. "Dengan adanya somasi, masyarakat akan cenderung berpikir berkali-kali sebelum melakukan kritik terhadap pemerintah," kata dia.

    Asfin menduga langkah somasi sengaja dipilih agar para pejabat publik itu lebih mendapat simpati dari masyarakat dan dengan memainkan posisi menjadi korban (playing victim). "Sepertinya begitu. Setelah kritik di mana-mana tentang penghinaan pasal UU ITE," kata Asfin. "Jelas ini upaya menekan kebebasan berpendapat, coba membuat takut orang-orang yang mau melakukan hal serupa."

    Sebelumnya, Luhut melayangkan somasi kepada Haris Azhar dan koordinator KontraS Fatia pada Kamis lalu. Pangkal somasi ini adalah dialog antara Haris dengan Fatia soal dugaan pensiunan jenderal yang memiliki bisnis tambang di Papua. Pengacara Luhut, Juniver Girsang, membantah kliennya punya konflik kepentingan lewat tambang di Papua.

    Baca juga: Disomasi Luhut, Haris Azhar: Sumber Data Yang Dipakai Jelas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.