AHY Ingatkan Tak Boleh Ada Penyalahgunaan Wewenang dalam Penanganan Pandemi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Rabu, 31 Maret 2021. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak perubahan kepengurusan dan AD/ART Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Rabu, 31 Maret 2021. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak perubahan kepengurusan dan AD/ART Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan agar pemerintah tak kehilangan fokus dalam menangani pandemi Covid-19. Pemerintah harus ingat bahwa dalam menangani pandemi negara tak boleh gagal fokus antara api dan asap.

    "Dalam konteks ini, pandemi Covid-19 adalah apinya. Sedangkan tekanan ekonomi merupakan asapnya. Jangan kita habis-habisan menghilangkan asapnya sedangkan apinya gagal kita padamkan secara total. Selama ada api selalu akan ada asap," kata AHY dalam pidato kebangsaan di acara CSIS, yang disiarkan secara daring, Senin, 23 Agustus 2021.

    AHY mengatakan tak ada yang lebih berharga dari manusia. Ekonomi bisa dipulihkan secara bertahap, tapi manusia yang mati tak bisa dihidupkan kembali. Ia mengatakan hal ini telah diingatkan sejak pandemi pertama kali berlangsung tahun lalu. Saat ini, AHY mengatakan kekhawatiran Partai Demokrat itu jadi nyata.

    "Yang sulit diterima, jika dalam menghadapi ancaman serius dalam terhadap kesehatan publik seperti ini, masih ada yang mempertahankan agenda-agenda lainnya. Selain tak relevan, sebenarnya juga masih bisa ditunda. Karena tidak mengandung kegentingan yang memaksa," kata AHY.

    Ia mencontohkan struktur belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ternyata masih lebih tinggi dibanding alokasi anggaran kesehatan. Menurut AHY, yang seharusnya menjadi prioritas nomor satu adalah meningkatkan kapasitas rumah sakit beserta fasilitas pendukungnya, juga meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan. Selain itu, menambah pasokan vaksin dan distribusinya.

    AHY juga menyoroti kebijakan-kebijakan yang tak dijalankan secara terintegrasi dan tersinkronisasi dengan baik. Ia melihat di tingkat pusat cukup sering terjadi overlapping kebijakan penanganan antara lembaga stakeholder dan kebijakan daerah satu dengan lainnya yang sering kali tak berjalan.

    "Selain membingungkan, hal ini tentu juga berbahaya. Ditambah persoalan terkait transparansi dan akurasi data yang menyulitkan diimplementasikannya kebijakan 3T secara efektif dan efisien," kata AHY.

    Selain itu, AHY juga mengingatkan agar tak terjadi kesalahan prosedur dan penyalahgunaan kewenangan atas nama kegentingan penanganan pandemi. Perpu nomor 1 yang kemudian menjadi UU nomor 2 tahun 2020 memberikan otoritas penuh dan keleluasaan pada pemerintah untuk menggunakan segala sumber daya nasional untuk kecepatan menangani krisis pandemi. Ia mengingatkan agar ini tak menjadi sebuah kekuasaan yang absolut.

    "Namun segenting apapun keadaan, tata kelola pemerintah yang akuntabel, serta mekanisme check and balances, harus tetap dijalankan," kata AHY.

    AHY mengatakan Partai Demokrat akan terus memberikan masukan yang konstruktif untuk pemerintah, sekaligus menyuarakan harapan dan aspirasi masyarakat. Meski begitu, ia juga tak akan segan untuk memberikan apresiasi termasuk dukungan penuh terhadap kebijakan yang tepat sasaran dan berpihak pada rakyat. "Tapi kami juga akan bersuara lantang, termasuk menyampaikan kritik terhadap hal-hal yang tak tepat, apalagi menyimpan bom waktu," kata AHY.

    Baca: Surya Paloh Sebut Politik Tanpa Mahar Sering Dianggap Kebohongan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.