Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AHY Ingatkan Tak Boleh Ada Penyalahgunaan Wewenang dalam Penanganan Pandemi

Reporter

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Rabu, 31 Maret 2021. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak perubahan kepengurusan dan AD/ART Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Rabu, 31 Maret 2021. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak perubahan kepengurusan dan AD/ART Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan agar pemerintah tak kehilangan fokus dalam menangani pandemi Covid-19. Pemerintah harus ingat bahwa dalam menangani pandemi negara tak boleh gagal fokus antara api dan asap.

"Dalam konteks ini, pandemi Covid-19 adalah apinya. Sedangkan tekanan ekonomi merupakan asapnya. Jangan kita habis-habisan menghilangkan asapnya sedangkan apinya gagal kita padamkan secara total. Selama ada api selalu akan ada asap," kata AHY dalam pidato kebangsaan di acara CSIS, yang disiarkan secara daring, Senin, 23 Agustus 2021.

AHY mengatakan tak ada yang lebih berharga dari manusia. Ekonomi bisa dipulihkan secara bertahap, tapi manusia yang mati tak bisa dihidupkan kembali. Ia mengatakan hal ini telah diingatkan sejak pandemi pertama kali berlangsung tahun lalu. Saat ini, AHY mengatakan kekhawatiran Partai Demokrat itu jadi nyata.

"Yang sulit diterima, jika dalam menghadapi ancaman serius dalam terhadap kesehatan publik seperti ini, masih ada yang mempertahankan agenda-agenda lainnya. Selain tak relevan, sebenarnya juga masih bisa ditunda. Karena tidak mengandung kegentingan yang memaksa," kata AHY.

Ia mencontohkan struktur belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ternyata masih lebih tinggi dibanding alokasi anggaran kesehatan. Menurut AHY, yang seharusnya menjadi prioritas nomor satu adalah meningkatkan kapasitas rumah sakit beserta fasilitas pendukungnya, juga meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan. Selain itu, menambah pasokan vaksin dan distribusinya.

AHY juga menyoroti kebijakan-kebijakan yang tak dijalankan secara terintegrasi dan tersinkronisasi dengan baik. Ia melihat di tingkat pusat cukup sering terjadi overlapping kebijakan penanganan antara lembaga stakeholder dan kebijakan daerah satu dengan lainnya yang sering kali tak berjalan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Selain membingungkan, hal ini tentu juga berbahaya. Ditambah persoalan terkait transparansi dan akurasi data yang menyulitkan diimplementasikannya kebijakan 3T secara efektif dan efisien," kata AHY.

Selain itu, AHY juga mengingatkan agar tak terjadi kesalahan prosedur dan penyalahgunaan kewenangan atas nama kegentingan penanganan pandemi. Perpu nomor 1 yang kemudian menjadi UU nomor 2 tahun 2020 memberikan otoritas penuh dan keleluasaan pada pemerintah untuk menggunakan segala sumber daya nasional untuk kecepatan menangani krisis pandemi. Ia mengingatkan agar ini tak menjadi sebuah kekuasaan yang absolut.

"Namun segenting apapun keadaan, tata kelola pemerintah yang akuntabel, serta mekanisme check and balances, harus tetap dijalankan," kata AHY.

AHY mengatakan Partai Demokrat akan terus memberikan masukan yang konstruktif untuk pemerintah, sekaligus menyuarakan harapan dan aspirasi masyarakat. Meski begitu, ia juga tak akan segan untuk memberikan apresiasi termasuk dukungan penuh terhadap kebijakan yang tepat sasaran dan berpihak pada rakyat. "Tapi kami juga akan bersuara lantang, termasuk menyampaikan kritik terhadap hal-hal yang tak tepat, apalagi menyimpan bom waktu," kata AHY.

Baca: Surya Paloh Sebut Politik Tanpa Mahar Sering Dianggap Kebohongan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

5 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.


Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

15 jam lalu

Dwina Septiani Wijaya. Dok. Peruri
Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.


Reaksi KIM Soal Peluang Parpol Lain Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

15 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Reaksi KIM Soal Peluang Parpol Lain Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menyatakan Prabowo selalu berpesan satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

17 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

18 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.


Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

19 jam lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

20 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.


Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung

22 jam lalu

Logo Partai Demokrat
Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung

Partai Demokrat akan mengikuti keputusan presiden terpilih Prabowo Subianto jika ingin menambah partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).


Soal Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Demokrat Utamakan AHY

22 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Soal Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Demokrat Utamakan AHY

Herzaky mengatakan Partai Demokrat akan mengutamakan AHY untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran mendatang.


Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Baru, Demokrat: Itu Kebutuhan, Bukan Bagi-bagi Kue

1 hari lalu

Dari kiri: Edhy Baskoro Yudhoyono berfoto dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Baru, Demokrat: Itu Kebutuhan, Bukan Bagi-bagi Kue

Partai Demokrat menegaskan langkah Prabowo yang akan menempatkan orang berdasarkan kebutuhan itu bukan sebagai bentuk politik bagi-bagi kue.