Jadi Komisaris, Dirjen di Kemenkes Bantah Ada Konflik Kepentingan Harga Tes PCR

Fasilitas kesehatan layanan tes usap (swab) antigen dan PCR dikawasan Mampang Jakarta, Kamis, 22 Juli 2021. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sendiri telah menetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan swab test antigen sebesar Rp250.000 untuk Pulau Jawa dan Rp275.000 untuk daerah di luar Pulau Jawa. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir, menampik adanya konflik kepentingan dalam penetapan tarif tertinggi pemeriksaan polymerase chain reaction atau tes PCR. Sebelumnya, ICW mensinyalir ada potensi konflik kepentingan harga tes sebab Abdul Kadir merupakan Komisaris Utama PT Kimia Farma Tbk (Persero).

"Saya ini diangkat jadi komisaris baru tiga bulan. Jadi kalau dibilang sengaja misalnya memperlambat penurunan (harga tes PCR), saya saja baru diangkat. Jadi tidak ada konflik kepentingan disitu," ujar Kadir saat dihubungi Tempo, Jumat, 20 Agustus 2021.

Abdul Kadir meneken Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/3713/2020 yang menetapkan tarif tertinggi untuk pemeriksaan PCR sebesar Rp 900.000 pada 5 Oktober 2020. Akhirnya pemerintah menurunkan tarif PCR menjadi Rp 495 ribu beberapa hari lalu. Abdul Kadir ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Kimia Farma Tbk (Persero) pada 28 April 2021.

Menurut Abdul Kadir, penurunan tarif tes PCR baru bisa dilakukan karena harga reagen di pasaran mulai turun. "Harga-harga reagen di pasaran itu sudah jauh lebih turun dibandingkan tahap awal pandemi Covid-19. Karena itu ada evaluasi batas atas tarif PCR. Dan penetapan harga ini kan bukan hanya untuk Kimia Farma, tapi semua lab dan rumah sakit. Tidak ada hubungan dengan posisi saya," ujarnya.

Kadir menyebut evaluasi ini dilakukan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR. Evaluasi ini terdiri dari komponen-komponen berupa jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, overhead dan komponen lainnya yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

"Semua dihitung, sampai pakaian hazmat, listrik, air, gas, termasuk margin profit yang diberikan 15 persen kepada perusahaan," ujar Kadir.

Kendati demikian, kata dia, rincian biaya per komponen tes PCR tidak bisa disampaikan kepada publik karena merupakan rahasia BPKP. "Jadi sekali lagi, yang menghitung harga bukan Kementerian Kesehatan, tapi BPKP," tuturnya.

Baca juga: Rumah Sakit dan Klinik Turunkan Harga Tes PCR






Direktur Pengelolaan Imunisasi Jawab Wacana Vaksin Booster Berbayar

21 jam lalu

Direktur Pengelolaan Imunisasi Jawab Wacana Vaksin Booster Berbayar

Direktur Pengelolaan Imunisasi, Prima Yosephine Berliana, M.K.M menjawab wacana vaksin booster berbayar yang disampaikan Menteri Kesehatan.


Menteri BUMN Erick Thohir Rombak Direksi PT Pindad, Ini Susunan Barunya

1 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir Rombak Direksi PT Pindad, Ini Susunan Barunya

Menteri BUMN Erick Thohir mengganti direksi PT Pindad.


Begini Cara Mendapatkan Vaksin Booster Kedua, Tanpa tiket di PeduliLindungi

2 hari lalu

Begini Cara Mendapatkan Vaksin Booster Kedua, Tanpa tiket di PeduliLindungi

masyarakat umum sudah bisa mendapatkan vaksin booster kedua. Bagaimana cara mendapatkannya?


Alasan Kemenkes Tetapkan KLB Campak di Indonesia

7 hari lalu

Alasan Kemenkes Tetapkan KLB Campak di Indonesia

Kemenkes menyatakan KLB campak di Indonesia dilaporkan dari 31 provinsi di Indonesia hingga Desember 2022.


Kasus Campak Tahun 2022 Naik 32 Kali Lipat, Kemenkes Ungkap Penyebabnya

7 hari lalu

Kasus Campak Tahun 2022 Naik 32 Kali Lipat, Kemenkes Ungkap Penyebabnya

Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes Prima Yosephine membeberkan penyebab di balik naiknya Campak hingga 32 kali lipat kasus terkonfirmasi


Tema yang Dipilih Kemenkes untuk Hari Gizi Nasional 2023

8 hari lalu

Tema yang Dipilih Kemenkes untuk Hari Gizi Nasional 2023

Kemenkes memilih tema "Protein Hewani Cegah Stunting" untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya stunting pada Hari Gizi Nasional 2023.


Kemenkes Tetapkan KLB Campak, Pakar dari Unpad Ungkap Penyebabnya

8 hari lalu

Kemenkes Tetapkan KLB Campak, Pakar dari Unpad Ungkap Penyebabnya

Pakar dari Unpad mengatakan munculnya wabah campak salah satunya dipengaruhi pandemi Covid-19.


Kemenkes Umumkan KLB Campak di 31 Provinsi, Kenali Gejalanya

9 hari lalu

Kemenkes Umumkan KLB Campak di 31 Provinsi, Kenali Gejalanya

Siti Nadia menerangkan, ada lebih dari 3.000 kasus campak sepanjang tahun 2022 yang tersebar di 31 provinsi.


Direktur Utama PT Ancol Tak Tahu Perihal Pengunduran Diri Geisz Chalifa

9 hari lalu

Direktur Utama PT Ancol Tak Tahu Perihal Pengunduran Diri Geisz Chalifa

Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol Winarto mengatakan belum menerima surat pengunduran diri pendukung Anies Baswedan itu dari posisi komisaris Ancol.


Mundur dari Komisaris Ancol, Geisz Chalifah Sampaikan Kekhawatirannya pada Heru Budi

10 hari lalu

Mundur dari Komisaris Ancol, Geisz Chalifah Sampaikan Kekhawatirannya pada Heru Budi

Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Geisz Chalifah memutuskan mundur dari jabatannya. Dia menyampaikan kekhawatirannya pada Heru Budi.