MK Tidak Menerima Permohohan Denny Indrayana soal Gugatan PSU Pilkada Kalsel

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Wamenkumham, Denny Indrayana, penuhi panggilan penyidik Bareskrim sebagai tersangka di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 27 Maret 2015. Denny ditetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berkaitan pelaksanaan payment gateway pada Tahun Anggaran 2014, Kemenkum HAM. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Mantan Wamenkumham, Denny Indrayana, penuhi panggilan penyidik Bareskrim sebagai tersangka di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 27 Maret 2015. Denny ditetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berkaitan pelaksanaan payment gateway pada Tahun Anggaran 2014, Kemenkum HAM. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima permohonan atau gugatan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan  yang diajukan kubu pasangan calon nomor urut 2,  Denny Indrayana dan Difriadi Darjat. “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusan di Gedung MK Jakarta, Jumat, 30 Juli 2021.

    Dalam amar putusan, MK menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan MK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 17 Juni 2021.

    MK dalam putusannya juga memerintahkan pihak termohon, yakni KPU Kalimantan Selatan, untuk segera menetapkan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020.

    Sebelumnya, kubu Denny Indrayana dan Difiradi menggugat hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan ke Mahkamah Konstitusi pada 21 Juni lalu.

    Dalam pembacaan pokok permohonan saat sidang pada Rabu, 21 Juli 2021, Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum Denny Indrayana dan Difriadi menyebutkan beberapa dugaan kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 9 Juni 2021.

    Putusan MK diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021.

    “Diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Jumat 31 Juli 2021 selesai diucapkan pada pukul 16.02 WIB oleh delapan hakim konstitusi di atas,” ujar Anwar Usman ihwal gugatan yang diajukan kubu Denny Indrayana.

    Baca Juga: PSU Pilgub Kalsel: Denny Indrayana Buka Opsi Gugatan Lagi ke MK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.