Denny Indrayana Siapkan Kemungkinan Sengketa Pilgub Kalsel ke MK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandi selaku pemohon, Bambang Widjojanto (kanan) bersama Denny Indrayana melakukan wawancara bersama awak media usai sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 dengan agenda pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandi selaku pemohon, Bambang Widjojanto (kanan) bersama Denny Indrayana melakukan wawancara bersama awak media usai sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 dengan agenda pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana - Difriadi Drajat membuka sengketa hasil Pilkada 2020 ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Denny, antisipasi ini dilakukan lantaran selisih suara yang tipis dengan pasangan calon lawan, Sahbirin Noor-Muhidin.

    Hingga saat ini, perolehan suara Sahbirin Noor-Muhidin unggul sebesar 50,2 persen, sedangkan Denny-Difriadi 49,8 persen. Sebelumnya, Denny-Difriadi sempat unggul tipis dari Sahbirin-Muhidin.

    "Sengketa hasil di MK itu akhirnya terbuka lebar karena selisih hasil suara kemungkinan memang sangat tipis," kata Denny dikutip dari siaran di fanspage Denny Indrayana, Senin, 14 Desember 2020.

    Denny mengatakan, ia memiliki pengalaman bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, hal itu akan menjadi modal baginya berjuang dan memenangkan sengketa di MK.

    Denny juga kembali menyampaikan kecurigaan adanya kecurangan dalam penghitungan suara yang tengah berlangsung. Di antaranya ialah adanya penghitungan suara yang lambat di sejumlah kabupaten, seperti di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar. Di kabupaten yang penghitungannya lambat itu, kata Denny, ada tren perolehan suaranya tertinggal dibanding Sahbirin.

    Dia juga menduga ada upaya manipulasi untuk menaikkan perolehan suara Sahbirin-Muhidin. Denny menyebut ada pejabat pemerintah provinsi yang menelpon kepala wilayah untuk mengubah suara. Ada pula pengumpulan kepala daerah di suatu tempat untuk upaya yang sama.

    "Saya sampaikan hentikan, jangan dilanggar, karena konsekuensi hukumnya akan kami seriusi. Jangan kita melakukan langkah-langkah yang merusak demokrasi dan memanipulasi kemenangan dan kepercayaan rakyat," ujar dia.

    Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Susilo Bambang Yudhoyono ini lantas mengajak masyarakat berpartisipasi melaporkan bukti dugaan kecurangan. Ia meminta agar publik yang memiliki bukti, baik berupa foto, video, atau rekaman suara, untuk mengirimkan ke nomor hotline yang disediakan.

    "Saya sekarang meminta tolong dan memanggil partisipasi seluruh masyarakat untuk ikut peran mengawal proses ini, dalam rangka persiapan ke MK," kata Denny.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.