Denny Indrayana Siapkan Kemungkinan Sengketa Pilgub Kalsel ke MK

Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandi selaku pemohon, Bambang Widjojanto (kanan) bersama Denny Indrayana melakukan wawancara bersama awak media usai sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 dengan agenda pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana - Difriadi Drajat membuka sengketa hasil Pilkada 2020 ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Denny, antisipasi ini dilakukan lantaran selisih suara yang tipis dengan pasangan calon lawan, Sahbirin Noor-Muhidin.

Hingga saat ini, perolehan suara Sahbirin Noor-Muhidin unggul sebesar 50,2 persen, sedangkan Denny-Difriadi 49,8 persen. Sebelumnya, Denny-Difriadi sempat unggul tipis dari Sahbirin-Muhidin.

"Sengketa hasil di MK itu akhirnya terbuka lebar karena selisih hasil suara kemungkinan memang sangat tipis," kata Denny dikutip dari siaran di fanspage Denny Indrayana, Senin, 14 Desember 2020.

Denny mengatakan, ia memiliki pengalaman bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, hal itu akan menjadi modal baginya berjuang dan memenangkan sengketa di MK.

Denny juga kembali menyampaikan kecurigaan adanya kecurangan dalam penghitungan suara yang tengah berlangsung. Di antaranya ialah adanya penghitungan suara yang lambat di sejumlah kabupaten, seperti di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar. Di kabupaten yang penghitungannya lambat itu, kata Denny, ada tren perolehan suaranya tertinggal dibanding Sahbirin.

Dia juga menduga ada upaya manipulasi untuk menaikkan perolehan suara Sahbirin-Muhidin. Denny menyebut ada pejabat pemerintah provinsi yang menelpon kepala wilayah untuk mengubah suara. Ada pula pengumpulan kepala daerah di suatu tempat untuk upaya yang sama.

"Saya sampaikan hentikan, jangan dilanggar, karena konsekuensi hukumnya akan kami seriusi. Jangan kita melakukan langkah-langkah yang merusak demokrasi dan memanipulasi kemenangan dan kepercayaan rakyat," ujar dia.

Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Susilo Bambang Yudhoyono ini lantas mengajak masyarakat berpartisipasi melaporkan bukti dugaan kecurangan. Ia meminta agar publik yang memiliki bukti, baik berupa foto, video, atau rekaman suara, untuk mengirimkan ke nomor hotline yang disediakan.

"Saya sekarang meminta tolong dan memanggil partisipasi seluruh masyarakat untuk ikut peran mengawal proses ini, dalam rangka persiapan ke MK," kata Denny.






Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

7 hari lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

14 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.


Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

14 hari lalu

Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

Sebelum diangkat menjadi Hakim Konstitusi, Guntur Hamzah diketahui sempat menjadi Sekretaris Jenderal MK dan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.


MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

15 hari lalu

MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Menurut MK, norma Pasal 169 huruf N UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional pemohon.


Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

15 hari lalu

Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

Ketua MK Anwar Usman mengatakan tentang pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan saat ditanya soal pelantikan Guntur Hamzah di tengah kontroversi.


Guntur Hamzah Dilantik, Koalisi Sipil Sebut Jokowi Ingkar Janji dan Tak Berani Berhadapan dengan DPR

15 hari lalu

Guntur Hamzah Dilantik, Koalisi Sipil Sebut Jokowi Ingkar Janji dan Tak Berani Berhadapan dengan DPR

Koalisi masyarakat sipil mengkritik pelantikan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah menjadi hakim konstitusi menggantikan Aswanto


Guntur Hamzah Hakim MK, Memiliki Kekayaan Senilai Rp 8,6 Miliar

15 hari lalu

Guntur Hamzah Hakim MK, Memiliki Kekayaan Senilai Rp 8,6 Miliar

Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah yang dilantik menggantikan Aswanto, memiliki total harta kekayaan senilai Rp 8,6 miliar.


Pengangkatannya Sebagai Hakim MK Tuai Kritik, Guntur Hamzah: Mohon Doa Saja

15 hari lalu

Pengangkatannya Sebagai Hakim MK Tuai Kritik, Guntur Hamzah: Mohon Doa Saja

Guntur Hamzah mengatakan dirinya langsung diminta mengikuti persidangan di MK usai dilantik Jokowi menjadi hakim konstitusi


Guntur Hamzah Tetap Dilantik Walau Dikritik, Mensesneg: Jokowi Tak Bisa Ubah Keputusan DPR

15 hari lalu

Guntur Hamzah Tetap Dilantik Walau Dikritik, Mensesneg: Jokowi Tak Bisa Ubah Keputusan DPR

Dalam pembacaan Keppres pengangkatan Guntur Hamzah pagi tadi, disebutkan Keppres tersebut sudah dibuat Jokowi sejak 3 November 2022


Resmi, Guntur Hamzah Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi Gantikan Aswanto

15 hari lalu

Resmi, Guntur Hamzah Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi Gantikan Aswanto

Guntur Hamzah resmi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi setelah dilantik oleh Presiden Jokowi.