Apresiasi Luhut Minta Maaf, Lapor Covid-19: Tapi Harus Diiringi Aksi Nyata

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Ketua KPK Firli Bahuri menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Ketua KPK Firli Bahuri menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Warga Lapor Covid-19 mengapresiasi sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta maaf atas tidak optimalnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk penanganan pandemi Covid-19. Meski begitu, Lapor Covid-19 mengatakan permintaan maaf itu harus diiringi aksi nyata.

    "Terima kasih atas permintaan maaf atas ketidakoptimalan PPKM darurat. Tapi kami ingin melihat juga permintaan maaf itu diiringi aksi nyata dan langkah luar biasa dalam mengendalikan angka penularan di tingka komunitas," kata Pendiri Lapor Covid-19, Irma Hidayana dalam konferensi pers, Ahad, 18 Juli 2021.

    Irma mengatakan, untuk mengendalikan laju penularan secara signifikan, pemerintah perlu menekan laju mobilitas warga dan membatasi pergerakan masyarakat.

    Dengan pembatasan pergerakan selama dua pekan atau dua kali dua pekan, kata Irma, petugas pelacakan dan pengetesan akan lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.

    "Jika hal ini dilakukan, jumlah pasien yang sakitnya parah dan harus dirawat di rumah sakit akan berkurang," ujar doktor bidang kesehatan masyarakat dari Columbia University ini.

    Selain itu, intervensi vaksinasi harus dilakukan secara serempak tanpa mengurangi akses warga terhadap vaksin. "Masyarakat harus memiliki hak yang sama dan setara dalam mengakses vaksin."

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya meminta maaf jika PPKM darurat belum optimal untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Koordinator PPKM darurat ini mengatakan, ia dan para menteri serta kepala lembaga akan terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran Covid-19 varian delta bisa diturunkan. "Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal," kata Luhut dalam konferensi pers, Sabtu, 17 Juli 2021.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | CAESAR AKBAR

    Baca juga: Lapor Covid-19 Desak Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bansos


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.