Lapor Covid-19 Desak Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bansos

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga berfoto setelah mendapatkan bansos berupa uang tunai di Kantor Pos Merdeka Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 6 Mei 2020. ANTARA/Feny Selly

    Warga berfoto setelah mendapatkan bansos berupa uang tunai di Kantor Pos Merdeka Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 6 Mei 2020. ANTARA/Feny Selly

    TEMPO.CO, Jakarta - Lapor Covid-19 mendesak pemerintah memperbaiki data penerima bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat terdampak pandemi. Pasalnya, organisasi ini menemukan masih ada penerima yang tak tepat sasaran.

    Relawan Lapor Covid-19, Yemiko Happy Nandatama, mengatakan masih menemukan bahwa ada orang yang sudah lama meninggal, namun masih terdata sebagai penerima bantuan.

    Yemiko menilai pemerintah seharusnya menyiapkan bantuan tersebut sebelum PPKM Darurat ditetapkan. Artinya, pemerintah harus siaga. “Nah, kalau bansos diberikan hari-hari menuju PPKM berakhir, masyarakat dijamin apa hidupnya?” ujar Yemiko saat dihubungi pada Sabtu, 17 Juli 2021.

    Ia mengatakan organisasinya menerima laporan dari masyarakat mengenai bantuan sosial sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali dimulai. “Untuk laporannya, berkutat di pendataan dan penyaluran,” kata Yemiko.

    Yemiko menerangkan, sejauh ini baru ada 9 laporan yang masuk mengenai bantuan. Salah satunya ada yang sudah terdata dan terdapat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tidak menerima bantuan. Ada juga masyarakat yang mempertanyakan bantuan untuk usaha kecil dan menengah. “Ada juga yang selama isolasi mandiri tidak dapat bantuan dari lingkungan sekitar,” katanya.

    Menurut Yemiko, sedikitnya laporan mengenai bansos ini sangat mungkin terjadi karena sosialisasinya yang masih kurang selama PPKM Darurat. Ia memperkirakan, pelaporan akan lebih banyak jika informasi mengenai pencairan bantuan sudah mulai masif. Dari sejumlah laporan yang masuk, LaporCovid-19 mendata warga yang melapor paling banyak dari Jawa Barat dan DKI, seperti Tasikmalaya, Bogor, Bekasi, dan Jakarta Barat.

    Baca juga: Pemerintah Tambah Anggaran Bansos Rp 39,19 T dan Kesehatan Rp 33,21 T


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.