Mahfud Md Nonton Ikatan Cinta, Fadli Zon Sentil Jokowi Soal Penanganan Pandemi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyentil Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas cuitan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. soal menonton sinetron Ikatan Cinta.

    Menurut Fadli, tindakan para menteri yang seakan berbeda-beda kesibukan ini imbas dari komando pengendalian Covid-19 yang tak langsung dipimpin Presiden.

    "Inilah kalau komando pengendalian Covid tidak langsung dipimpin Presiden. Ada yg sibuk, berjibaku di lapangan, ada yang asyik nonton sinetron Ikatan Cinta," cuit Fadli pada Kamis malam, 15 Juli 2021. Fadli juga mengirimkan tautan cuitannya itu lewat pesan kepada Tempo.

    Fadli menyarankan Presiden Jokowi mengambil alih kepemimpinan penanganan pandemi Covid-19 yang sekarang dalam kondisi darurat. Menurut dia, para menteri memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

    "Saran saya Pak @jokowi ambil alih kepemimpinan penanganan darurat Covid. Semua menteri ada tanggung jawab masing-masing. Selamat nonton Pak," tulis politikus Gerindra itu menanggapi cuitan Mahfud.

    Saat ini, komando penanganan pandemi Covid-19 ada di Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut memegang kendali penanganan pagebluk di Jawa Bali selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat.

    Sedangkan di luar Jawa Bali, penanganan pandemi berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjadi Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Namun dalam beberapa kesempatan, pemerintah mengklaim penanganan pandemi tetap di bawah komando Presiden, sedangkan para menteri hanya manajer lapangan.

    Sebelumnya, Mahfud memang mencuit membahas sinetron berjudul Ikatan Cinta yang dia tonton. Menurut Mahfud, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat memberinya kesempatan untuk nonton serial tersebut.

    "Asyik juga sih, meski agak muter-muter," begitu penggalan cuitan Mahfud pada Kamis malam kemarin.

    Menurut Mahfud, pemahaman hukum penulis cerita tersebut kurang pas. Sebab, seorang tokoh yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan dan meminta dihukum langsung ditahan oleh penegak hukum.

    Padahal, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, pengakuan dalam hukum pidana bukan bukti yang kuat. Ia mengatakan, dalam hukum pidana, seorang yang mengaku tak bisa sembarang ditahan.

    "Kalau begitu nanti banyak org berbuat jahat lalu menyuruh (membayar) orang untuk mengaku sehingga pelaku yang sebenarnya bebas," tulis Mahfud.

    Cuitan Mahfud ini juga menuai berbagai sindiran dari warganet. Netizen membandingkan Mahfud yang bisa asyik menonton sinetron dan tetap digaji, sedangkan banyak masyarakat sulit mencari makan di tengah PPKM darurat dan pandemi Covid-19 ini.

    Sindiran kepada Mahfud Md juga dilontarkan akun Koalisi Warga Lapor Covid-19. "Sudah episode berapa pak? Syukurlah kalau di Indonesia baru episode 2 ikatan pandemi nih pak," cuit akun @LaporCovid.

    Baca juga: Jokowi Blusukan Bagi Obat, Pandu Riono: Ngapain Sih, Itu Bukan Tugas Presiden


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.