Kasus Covid-19 Tembus 54 Ribu saat PPKM Darurat, Epidemiolog: Harusnya 100 Ribu

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menginstruksikan pengendara untuk memutar arah saat penyekatan di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Rabu, 14 Juli 2021. Pihak kepolisian memperketat mobilitas masyarakat dengan memperluas penyekatan di masa PPKM Darurat. TEMPO/Subekti

    Petugas menginstruksikan pengendara untuk memutar arah saat penyekatan di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Rabu, 14 Juli 2021. Pihak kepolisian memperketat mobilitas masyarakat dengan memperluas penyekatan di masa PPKM Darurat. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, mengatakan lonjakan kasus Covid-19 selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab, kata dia, hal ini seiring dengan peningkatan testing oleh pemerintah.

    "Sekarang itu (seharusnya) sudah lebih dari 100 ribu kasus. Jadi kalau 100 ribu ditemukan, enggak usah kaget juga. Apalagi hanya 50 ribu. Apalagi test positivity rate kita jauh di atas 10 persen," kata Dicky saat dihubungi, Rabu, 14 Juli 2021.

    Dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini, seharusnya kapasitas testing minimal adalah 500 ribu per hari. Hal ini sejalan dengan wacana Kementerian Kesehatan yang menargetkan peningkatan testing hingga di angka 400 ribu.

    Meski begitu, tercatat per hari ini saja, testing baru mencapai 240 ribu. Dengan jumlah testing hari ini, tercatat ada penambahan kasus sebanyak 54 ribu lebih.

    Dicky mengatakan masih ada harapan bagi Indonesia untuk memperbaiki diri. Meski belum mampu menurunkan tingkat pertumbuhan kasus, ia melihat PPKM Darurat tidak sepenuhnya gagal.

    "Kalau kita terus konsisten dengan 3T, dengan pembatasannya, selama 2 minggu saja. Tapi harus lebih serius lagi. WFH 100 persen, itu yang akan sangat membantu. Itu yang harus dilakukan," kata Dicky.

    Sementara itu, pemerintah melihat ada dua alasan utama yang menyebabkan angka kasus Covid-19 di Indonesia meroket. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan yang pertama adalah karena tingkat kepatuhan masyarakat yang masih kurang pada saat awal penerapan PPKM Darurat.

    "Sehingga dampaknya terlihat sekarang. Namun tingkat kepatuhan masyarakat semakin membaik saat ini, harapannya kondisi ini akan konsisten bertahan agar dapat menekan penularan Covid-19," kata Jodi.

    Alasan kedua, adalah karena adanya perbaikan data. Ketika pemerintah menemukan ada data yang tidak valid di suatu wilayah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kerap memerintahkan adanya perbaikan data. "Sehingga tidak heran ketika jumlah kasus tersebut meningkat. Dengan perbaikan data ini kita memiliki data yang valid," kata Jodi soal kenaikan kasus Covid-19 selama PPKM Darurat.

    Baca juga: 10 Hari PPKM Darurat, Pemerintah Sebut Ada Penurunan Mobilitas di 3 Provinsi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.