TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menilai pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) harus sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan nasional. Menurut dia DPR mendukung dan mendorong terpenuhinya kebutuhan alutsista TNI untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
"DPR RI mendukung dan mendorong kebutuhan alutsista untuk Republik Indonesia harus sesuai karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi," kata Puan dalam keterangannya saat memberi kuliah umum di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut di Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021.
Pernyataan Puan sekaligus menanggapi rancangan Peraturan Presiden Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).
Puan menuturkan rancangan Alpalhankam itu akan dibicarakan DPR melalui Komisi I. “Kami akan bicarakan melalui Komisi I, apa sih yang dibutuhkan oleh TNI? Tidak bisa lagi pengadaan alutsista tidak sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah negara," ujarnya.
Puan melihat kebutuhan alutsista TNI harus diperbarui dan dimodernisasi dengan merujuk pada rencana strategis Kekuatan Pokok Minimum atau MEF yang akan berakhir pada 2024. Puan berujar pemenuhan kebutuhan autsista harus disesuaikan degan kebutuhan dan karakteristik negara, potensi, ancaman, dan geopolitik.
"Sejak peristiwa KRI Nanggala, saya minta dan usulkan agar alutsista apa yang akan kita beli bukan barang bekas," katanya.
Puan menyampaikan bahwa membangun pertahanan negara membutuhkan cara pandang geopolitik yang menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan. Karena itu kebijakan strategis pertahanan negara juga diarahkan pada pembangunan pertahanan maritim Indonesia.
"Maka pembangunan kekuatan TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, sekaligus sebagai salah satu komponen kekuatan maritim, adalah suatu kebutuhan dalam pembangunan pertahanan negara," ujar Puan Maharani.
Baca Juga: Ini Alasan Kemenhan Libatkan PT TMI dalam Pengadaan Alutsista
