Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eks Ketua DPC PKB Sebut Yenny Wahid dan Yaqut Jadi Kandidat Pengganti Cak Imin

Reporter

image-gnews
Komisaris independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Zannuba Arifah CH. R (Yenny Wahid) bersama Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk,Triawan Munaf memberikan keterangan usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2020. Dalam pertemuan ini Garuda meminta KPK untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap tata kelola perusahaan termasuk profesionalisme dan akutanbilitas di PT Garuda Indonesia (Persero), demi mencegah terjadinya kembali kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Komisaris independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Zannuba Arifah CH. R (Yenny Wahid) bersama Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk,Triawan Munaf memberikan keterangan usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2020. Dalam pertemuan ini Garuda meminta KPK untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap tata kelola perusahaan termasuk profesionalisme dan akutanbilitas di PT Garuda Indonesia (Persero), demi mencegah terjadinya kembali kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Ahmad Zamakhsyari mengatakan, beredarnya nama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid sebagai kandidat pengganti Muhaimin Iskandar merupakan aspirasi kader daerah.

Ahmad menceritakan bahwa hal itu bermula dari kekecewaan kader daerah karena banyak pelanggaran terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai hasil Muktamar di Bali, penggantian DPC dan DPW yang sepenuhnya diambil alih DPP.

"Dan riak-riak seperti itu mengarah kader-kader di bawah menginginkan Mbak Yenny dan Gus Yaqut untuk bisa tampil sebagai ketua umum atau sekjen," kata Ahmad kepada Tempo, Senin, 19 April 2021.

Menurut Ahmad, aspirasi kader daerah juga merupakan keinginan dirinya sebagai mantan Ketua GP Ansor cabang Karawang. "Saya enggak kenal sama Gus Yaqut kan. Anggap lah semua itu hanya keinginan seorang kader Ansor lama kepada beliau-beliau yang hari ini duduk di pengurus pusat," ujarnya.

Nama Yenny Wahid dan Yaqut sebelumnya digadang-gadang menjadi pengganti Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai ketua umum. Dalam pemberitaan Majalah Tempo edisi Senin, 19 April 2021, nama keduanya beredar di kalangan pengurus dan mantan pengurus PKB di daerah. Foto Yenny dan Yaqut juga terpampang dalam poster digital bertulisan "2021 saatnya PKB kembali ke Ciganjur".

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun Gus Yaqut membantah kabar ia bermanuver mendorong muktamar luar biasa. "Kok tiba-tiba dikesankan seolah-olah saya ada masalah atau sedang bermasalah. Enggak ada. PKB tuh kompak. Coba cek, PKB tuh solid," katanya usai menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

FRISKI RIANA

Baca: Barisan Sakit Hati Menggugat, Gerakan Muktamar Luar Biasa PKB Menguat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Istana Pastikan Tak Ada Lobi Jokowi Setop Hak Angket saat Bertemu Dua Menteri PKB

32 menit lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Pastikan Tak Ada Lobi Jokowi Setop Hak Angket saat Bertemu Dua Menteri PKB

Istana memastikan tidak ada lobi dari Presiden Joko Widodo untuk menghentikan hak angket DPR saat bertemu dua menteri asal PKB.


Temui Demonstran di DPR, PKS dan PKB Janji Ajukan Hak Angket

45 menit lalu

Ratusan massa demonstran GPKR berdemonstrasi menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Presiden Joko Widodo. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Temui Demonstran di DPR, PKS dan PKB Janji Ajukan Hak Angket

Presidium GPKR, Din Syamsuddin mengatakan, DPR harus mengusulkan hak angket.


Anies Unggah Foto bersama Cak Imin, Jubir Timnas AMIN: Menunjukkan Kedekatan

2 jam lalu

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. FOTO/Instagram
Anies Unggah Foto bersama Cak Imin, Jubir Timnas AMIN: Menunjukkan Kedekatan

Juru Bicara Timnas AMIN, Billy David Nerotumilena, merespons foto Anies Baswedan dan Cak Imin baru-baru ini.


NasDem Jajaki Koalisi Pilkada DKI 2024 dengan PKS dan PKB

3 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim memberikan keterangan pers usai menggelar rapat Partai Koalisi Perubahan di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 18 September 2023.  TEMPO/M Taufan Rengganis
NasDem Jajaki Koalisi Pilkada DKI 2024 dengan PKS dan PKB

Partai NasDem, PKB, dan PKS sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan.


Tunggu PDIP, PKB Enggan Maju Lebih Dulu Gulirkan Hak Angket Pemilu

3 jam lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tunggu PDIP, PKB Enggan Maju Lebih Dulu Gulirkan Hak Angket Pemilu

PKB menyatakan pengguliran hak angket di DPR perlu dilakukan bersama-sama.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

7 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


PKB Bakal Ajukan Hak Angket setelah 20 Maret: Tunggu Kesepakatan

14 jam lalu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah usai menemui para demonstran dari berbagai kepala desa di Indonesia yang menuntut pengesahan Revisi UU Desa sebelum Pemilu di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
PKB Bakal Ajukan Hak Angket setelah 20 Maret: Tunggu Kesepakatan

Pengajuan hak angket disebut masih menunggu kesepakatan.


Suara PKB di Jawa Barat Melonjak di Pemilu 2024, Syaiful Huda: Cak Imin Effect

20 jam lalu

Logo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Suara PKB di Jawa Barat Melonjak di Pemilu 2024, Syaiful Huda: Cak Imin Effect

Perolehan suara PKB di Jawa Barat meningkat drastis pada Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda


Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

20 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

Halim Iskandar mengatakan kepastian PKB masuk ke pemerintahan selanjutnya tergantung Cak Imin. Jokowi tak menyinggung masalah itu.


Abdul Halim PKB ke Istana, Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi untuk Stop Hak Angket

1 hari lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Abdul Halim PKB ke Istana, Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi untuk Stop Hak Angket

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Abdul Halim Iskandar, mengatakan tidak ada permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu di DPR.