Mensos Padukan Program Pahlawan Ekonomi dengan Pemberdayaan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mensos dalam acara bincang-bincang di Radio Suara Surabaya, Sabtu, 17 April 2021.

    Mensos dalam acara bincang-bincang di Radio Suara Surabaya, Sabtu, 17 April 2021.

    INFO NASIONAL - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berencana menerapkan program ‘Pahlawan Ekonomi’ untuk pemberdayaan penerima manfaat di Kementerian Sosial (Kemensos). Hal ini sudah disampaikannya dalam rapat kabinet bersama Presiden beberapa waktu lalu.

    “Di Kemensos ini kan ada Program Keluarga Harapan (PKH) dimana ada aspek pemberdayaan di situ. Nah saya waktu Wali Kota Surabaya kan mengembangkan Pahlawan Ekonomi. Jadi ini saya coba untuk dipadukan,” ujar Mensos dalam acara bincang-bincang di Radio Suara Surabaya, pada Sabtu, 17 April 2021.

    Menurut Mensos, hal ini sudah disampaikannya dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu dan mendapatkan tanggapan dari beberapa anggota kabinet. “Paparan saya mendapat tanggapan dari Bapak Kepala Bappenas. Pak Kepala Bappenas menyampaikan: ‘Bu pola ibu di Surabaya untuk pemberdayaan ekonomi kami adopsi ya’,” katanya.

    Dengan memadukan dua program ini, Mensos ingin melakukan akselerasi program pemberdayaan sosial. Menurutnya, dengan program bantuan tunai dengan indeks sebesar Rp 300 ribu/bulan, dibutuhkan intervensi tambahan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mandiri secara ekonomi.

    Program Pahlawan Ekonomi berfokus pada pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga prasejahtera di Surabaya. Program ini digagas Risma saat menyadari kemiskinan di Surabaya diketahui hampir seluruhnya dengan status suaminya bekerja. Pahlawan Ekonomi membidik perempuan (istri) sebagai potensi menggerakkan mesin kedua perekonomian keluarga.

    “Di Jakarta saya menemui beberapa pemulung. Saya tanya mereka pendapatannya sekitar Rp 30 ribu sudah berdua dengan suami-istri. Kalau sebulan mereka dapat Rp 900 ribu, ini tentu tidak mungkin mereka bisa mengakses perumahan. Maka yang yang kita lihat mereka kan tidur di gerobak,” kata Risma.

    Di lain pihak, PKH sebagai program Prioritas Nasional dalam percepatan penanggulangan kemiskinan mengadopsi berorientasi pada kemandirian KPM. Kemensos mengembangkan program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) yang menyasar KPM PKH graduasi dengan rintisan usaha.

    ProKUs adalah program lanjutan dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melatih secara mandiri para KPM dengan potensi usaha yang dimiliki, agar usaha mereka lebih berkembang lebih besar.

    ProKUS tidak hanya memberikan dana, namun juga bimbingan dari para mentor, sesuai jenis usaha KPM yang ditekuni oleh para KPM. Sejauh ini, ProKUS sudah banyak memberikan manfaat kepada penerima bantuan untuk membesarkan usahanya.

    Salah satu penerima ProKUS asal Cililin, Bandung Barat, Alif Riyawan bercerita manfaat ProKUS. Melalui rintisan usaha minuman teh tarik, Alif kini makin optimistis menatap masa depan di bidang kuliner. “Sebelumnya, ekonomi keluarga saya sedang down. Di 2020, ada ProKUS dari Kementerian Sosial dengan bantuan sebesar Rp 3,5 juta. Dari Sana, saya kembangkan usaha saya dari sisi produksi,” kata Alif.

    Pemerintah menetapkan dua program prioritas nasional dalam penanganan kemiskinan melalui Kemensos, yakni PKH dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). PKH dialokasikan anggaran sebesar Rp 28,7 triliun dengan target 10 juta KPM, dengan indeks tergantung pada komponen dalam keluarga.

    Sementara Program Sembako/BPNT dialokasikan anggaran Rp 45,12 triliun dengan target 18,8 juta KPM. Penyaluran dilakukan setiap bulan, selama 6 bulan (Januari-Desember) dengan indeks Rp 200.000/bulan/KPM.

    Hari ini Mensos melakukan serangkaian kunjungan di Surabaya. Selain hadir sebagai narasumber Program Kelana Kota di Suara Surabaya FM, Mensos juga dijadwalkan bertemu dengan pimpinan Universitas Airlangga, dan Institut Teknologi Sepuluh November. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.