Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota Komisi VII DPR Berharap Bambang Brodjonegoro Jadi Kepala BRIN

image-gnews
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, 27 November 2017. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, 27 November 2017. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Maman Abdurrahman mengatakan penunjukan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Maman saat ditanya peluang reshuffle kabinet dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian dan badan.

Namun, Maman berharap posisi itu bakal dijabat oleh Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro. "Kepala BRIN memang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Namun saran saya tetap Pak Bambang Brodjonegoro saja," kata Maman kepada Tempo, Ahad, 11 April 2021.

Maman beralasan, latar belakang Bambang yang saat ini menjabat Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN akan membuat transisi kelembagaan BRIN menjadi lebih mudah dan cepat. Ia mengatakan belum tentu begitu halnya ketika posisi Kepala BRIN diisi oleh orang baru.

"Karena beliau (Bambang) sudah Menristek, kalau beliau ditunjuk menjadi Kepala BRIN, proses persiapan utk membangun lembaga BRIN ini menjadi lebih mudah karena beliau tidak perlu lagi beradaptasi, proses transisinya bagus," kata politikus Golkar ini.

Maman mengatakan pembentukan BRIN adalah perintah dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ia berujar, undang-undang itu mengamanatkan adanya penguatan lembaga BRIN menjadi sebuah badan otonom. Nantinya, kata Maman, riset-riset di setiap kementerian akan berada di bawah BRIN.

Maman pun berharap pemerintah menjalankan BRIN sesuai dengan UU Sisnas Iptek. Ia mengatakan perlunya keseriusan pemerintah agar kebijakan tersebut betul-betul berjalan dan tak ada lagi ego sektoral antarkementerian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Harapan saya kalau memang ristek dipindahkan ke Kemendikbud, harus ada political will yang serius dari pemerintah untuk betul-betul menjalankan BRIN sesuai UU Sisnas Iptek," ujar Maman. 

Seiring dengan perubahan BRIN menjadi lembaga otonom, Presiden Jokowi melebur Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Jumat, 9 April lalu, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan persetujuan atas rencana tersebut.

 
BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO

Baca: Kemendikbud Sebut Peleburan Kemenristek Akan Perkuat Pendidikan Tinggi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pensiunan Puspitek Sebut Permintaan Pengosongan Rumah Dinas Sudah Ada Sejak 2017, Namun Batal

24 menit lalu

Penutupan akses jalan di depan kantor BRIN di Jalan Raya Serpong-Parung gagal dilakukan, Kamis 11 April 2024. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Pensiunan Puspitek Sebut Permintaan Pengosongan Rumah Dinas Sudah Ada Sejak 2017, Namun Batal

Pensiunan Puspitek menyatakan Menristek saat itu, BJ Habibie, menyiapkan rumah dinas itu bagi para peneliti yang ditarik dari berbagai daerah.


Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

39 menit lalu

Momen warga di Banyuwangi, Jawa Timur, meminta Presiden Jokowi selesaikan masalah redistribusi tanah di wilayahnya, Selasa, 30 Oktober 2024. Tangkap layar YouTube Sekretariat Presiden
Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

Presiden Jokowi ditagih sertifikat tanah oleh warga dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur.


Jokowi dan Ma'ruf Amin Dukung Timnas U-23 Indonesia Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Usai Gagal ke Final Piala Asia U-23 2024

1 jam lalu

Suasana nonton bareng laga Timnas U-23 Indonesia lawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U-23 2024 Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri dan Relawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 29 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dukung Timnas U-23 Indonesia Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Usai Gagal ke Final Piala Asia U-23 2024

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetap memberikan dukungan semangat kepada Timnas U-23 Indonesia bisa lolos Olimpiade Paris 2024.


Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan, Berikut Sederet Kontroversi Bobby Nasution

2 jam lalu

Menantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali kota Medan, Bobby Nasution ketika ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 6 April, 2024. Tempo/Defara
Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan, Berikut Sederet Kontroversi Bobby Nasution

Bobby Nasution kembali menuai kontroversi setelah melantik pamannya menjadi Sekda Kota Medan. Ini deretan kontroversinya.


Jokowi Kunker ke Banyuwangi, Bakal Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berkunjung dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat yang kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Jokowi Kunker ke Banyuwangi, Bakal Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik

Presiden Jokowi bertolak ke Banyuwangi, Jawa Timur, untuk kunjungan kerja.


CEO Microsoft Temui Jokowi, Menkominfo: Komitmen Investasinya Rp 28 T

3 jam lalu

CEO Microsoft Satya Nadella (kiri) berbincang dengan Menkominfo Budi Arie Setiadi (kanan) usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 30 April 2024. Pertemuan tersebut diantaranya membahas investasi Microsoft di Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
CEO Microsoft Temui Jokowi, Menkominfo: Komitmen Investasinya Rp 28 T

Menteri komunikasi dan informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengungkap jumlah investasi Microsoft di Indonesia sebesar $1,7 miliar.


Ini Pertimbangan Hakim Tolak Gugatan terhadap Rocky Gerung

4 jam lalu

Rocky Gerung hadiri sidang pleidoi Haris Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 27 November 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Ini Pertimbangan Hakim Tolak Gugatan terhadap Rocky Gerung

Hakim menilai pernyataan Rocky Gerung sebagai kritik terhadap kebijakan publik, bukan serangan personal terhadap individu.


Pusat Riset Iklim BRIN Fokus Teliti Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pembangunan

4 jam lalu

Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Pusat Riset Iklim BRIN Fokus Teliti Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pembangunan

Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN fokus pada perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pembangunan.


Antusiasme Warga Nobar Timnas Indonesia Vs Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U-23 2024

5 jam lalu

Suasana nonton bareng laga Piala Asia Timnas U-23 Indonesia lawan Uzbekistan Presiden Joko Widodo bersama Menteri dan Relawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 29 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Antusiasme Warga Nobar Timnas Indonesia Vs Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U-23 2024

Jokowi dan beberapa menteri nonton bareng laga Timnas Indonesia vs Uzbekistan di Piala Asia U-23 2024. Nobar pun dilakukan di banyak tempat semalam.


Budi Arie Projo Klaim Tak Ada Cawe-cawe Jokowi di Pilkada 2024

6 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Budi Arie Projo Klaim Tak Ada Cawe-cawe Jokowi di Pilkada 2024

Ketum Projo Budi Arie juga mengatakan belum ada arahan khusus dari Jokowi mengenai pilkada.