Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendikbud Sebut Peleburan Kemenristek Akan Perkuat Pendidikan Tinggi

image-gnews
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nizam, menyambut baik peleburan Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek dengan kementeriannya. Nizam mengatakan penggabungan fungsi riset dan teknologi tersebut tersebut justru akan memperkuat Ditjen Dikti.

"Kalau penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kembali ke Dikti tentu akan sangat memperkuat Dikti," kata Nizam kepada Tempo, Ahad, 11 April 2021.

Nizam mengatakan, sebelum dipisah dari Kementerian Pendidikan Nasional dan masuk ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, fungsi Ditjen Dikti mencakup tridharma pendidikan tinggi. Yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Ia pun mengatakan bahwa esensi pendidikan tinggi sebenarnya tak dapat dipisahkan dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini, kata Nizam, sesuai amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Namun saat Dikti dikembalikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 lalu, fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tertinggal di Kemenristek. "Kondisi tersebut sebetulnya malah tidak ideal," kata Nizam.

Alasannya, fungsi pendidikan tinggi akhirnya dikelola oleh dua kementerian padahal idealnya tridharma perguruan tinggi berada dalam satu kementerian. Nizam pun menilai, dari kacamata pendidikan atau perguruan tinggi kembalinya fungsi penelitian ke Kemendikbud sama saja mengembalikan jati diri Dikti.

"Karena selama ini staf penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dulu ada di Kemenristekdikti ditarik ke Kemenristek/BRIN," kata Nizam.

Meski begitu, Nizam mengatakan belum ada pembahasan lebih lanjut di kementeriannya terkait peleburan Kemenristek ke Kemendikbud ini. Ia pun mengaku belum tahu nasib lembaga penelitian di luar perguruan tinggi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Apakah fungsi tersebut berada di bawah BRIN ataukah dimasukkan ke Kemdikbud," ucap Nizam.

Berbeda dengan Nizam, pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia Eko Prasojo mengatakan peleburan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud akan menambah beban Kementerian Pendidikan. Ia juga berujar filosofi pendidikan berbeda dengan penelitian sehingga Kemenristek mestinya dipertahankan.

"Jika digabung, beban Kemdikbud sangat berat karena menangani pendidikan dasar, menengah dan tinggi, plus urusan kebudayaan," ujar Eko kepada Tempo, Rabu, 7 April lalu.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal menggabungkan Kemenristek dan Kemendikbud. Langkah ini sejalan dengan keputusan pemerintah memisahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional dari Kemenristek menjadi sebuah lembaga otonom.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: Pakar Kebijakan Sebut Kemenristek Mestinya Tak Dilebur ke Kemdikbud

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mahkamah Rakyat Bacakan Putusan Nawadosa Jokowi ke Kursi Kosong

4 jam lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Mahkamah Rakyat Bacakan Putusan Nawadosa Jokowi ke Kursi Kosong

Majelis Hakim mengatakan persidangan Mahkamah Rakyat Luar Biasa menunjukkan tak ada keraguan bahwa Jokowi telah melanggar sumpah presiden Republik Indonesia.


Soal Legalisasi Kratom, Anggota DPR Minta Tunggu Penelitian

5 jam lalu

Warga memetik daun kratom atau daun purik saat panen di perkarangan rumahnya di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu, 10 Februari 2024. Tanaman kratom (mitragyna speciosa) yang merupakan bahan baku minuman sejenis jamu khas Kabupaten Kapuas Hulu tersebut dijual warga setempat dalam bentuk daun mentah/basah seharga Rp2.500 - Rp3.000 per kilogram, dan remahan atau cacahan seharga Rp12 ribu per kilogram. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang
Soal Legalisasi Kratom, Anggota DPR Minta Tunggu Penelitian

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto legalisasi kratom masih menunggu penelitian dari BRIN yang didampingi BPOM.


Soroti Klaim BRIN soal Publikasi Jurnal Ilmiah, KIKA Minta Kualitas Karya Diperhatikan

5 jam lalu

Ilustrasi jurnal ilmiah. Shutterstock
Soroti Klaim BRIN soal Publikasi Jurnal Ilmiah, KIKA Minta Kualitas Karya Diperhatikan

KIKA mengkritik banyaknya peneliti dan akademisi Indonesia yang menerbitkan publikasi di jurnal predator dengan jaminan kualitas yang buruk.


Ini Upaya Presiden Jokowi Menolong Industri Tekstil dari Kebangkrutan

6 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan di Istana Kepresidenan jakarta, Senin, 25 Juni 2024, usai rapat internal mengenai industri tekstil. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Upaya Presiden Jokowi Menolong Industri Tekstil dari Kebangkrutan

Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 25 Mei 2024, untuk rapat internal tentang industri tekstil yang amb


Sidang Mahkamah Rakyat Adili Nawadosa Jokowi, Ini 9 Gugatannya

6 jam lalu

Majelis hakimi People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Sidang Mahkamah Rakyat Adili Nawadosa Jokowi, Ini 9 Gugatannya

Dalam sidang Mahkamah Rakyat ada sembilan gugatan yang disebut sebagai "Nawadosa" rezim Jokowi yang dilayangkan para penggugat kepada negara.


Syahrul yasin Limpo dalam Sidang Tipikor Sebut Nama Jokowi dan Firli Bahuri, Soal Apa?

7 jam lalu

Beredar foto Ketua KPK Firli Bahuri bertemu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firli maupun Yasin Limpo belum merespons saat dikonfirmasi mengenai foto ini. Istimewa
Syahrul yasin Limpo dalam Sidang Tipikor Sebut Nama Jokowi dan Firli Bahuri, Soal Apa?

Syahrul Yasin Limpo beralasan bahwa pemberian uang kepada Firli Bahuri hanya sebagai bentuk persahabatan. Lantas, apa katanya soal sembako Jokowi?


Istana Respons Mahkamah Rakyat Adili Jokowi: Lazim dalam Demokrasi

7 jam lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Istana Respons Mahkamah Rakyat Adili Jokowi: Lazim dalam Demokrasi

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana merespons Mahkamah Rakyat yang mengadili Jokowi. Apa katanya?


Pemerintahan Jokowi Berlakukan Bea Masuk dan Anti Dumping Atasi Masalah Industri Tekstil

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Pemerintahan Jokowi Berlakukan Bea Masuk dan Anti Dumping Atasi Masalah Industri Tekstil

Pemerintahan Jokowi sepakat memberlakukan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) dan Anti Dumping untuk merespons masalah tekstil dan produk tekstil.


Masuk Bursa Cawagub Jateng, Ahmad Luthfi Mengaku Belum Berkomunikasi dengan Parpol

9 jam lalu

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut melepas Presiden Joko Widodo bertolak menuju Jakarta melalui Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, pada Rabu, 19 Juni 2024. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara lepas landas sekitar pukul 15.10 WIB. Foto Sekretariat Presiden
Masuk Bursa Cawagub Jateng, Ahmad Luthfi Mengaku Belum Berkomunikasi dengan Parpol

Ahmad Luthfi mengatakan dia masih berfokus menjalankan tugasnya sebagai Kapolda Jateng.


Terkini: Jokowi Bahas Nasib Industri Tekstil yang Terpuruk, Sritex Dikabarkan Bangkrut

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi Bahas Nasib Industri Tekstil yang Terpuruk, Sritex Dikabarkan Bangkrut

Terkini: Presiden Joko Widodo atau Jokowi kumpulkan menteri untuk bahas nasib industri tekstil yang terpuruk. PT Sritex dikabarkan bangkrut.