Donal Fariz Nilai Putusan MK Tegaskan Ada Kecurangan di Pilgub Kalsel

Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (tengah), Wahiduddin Adams (kiri) dan Manahan MP Sitompul (kanan) memimpin sidang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 24 November 2020. Sidang tersebut beragendakan perbaikan permohonan. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Donal Fariz, anggota tim kuasa hukum Denny Indrayana-Difriadi Drajat, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan kliennya tentang hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan atau Pilgub Kalsel 2020. Donal mengatakan putusan itu menegaskan terjadinya kecurangan di Pilgub Kalsel yang merugikan Denny Indrayana-Difriadi.

"Hal ini menegaskan bahwa Pilkada Kalimantan Selatan diwarnai terjadinya praktik kecurangan oleh pihak-pihak tertentu sehingga menghasilkan putusan PSU di enam kecamatan plus 24 TPS," kata Donal kepada Tempo, Jumat malam, 19 Maret 2021.

Putusan MK yang dibacakan pada Jumat petang kemarin memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di enam kecamatan, yakni Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar), dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin).

MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum mengangkat ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang baru untuk pelaksanaan PSU tersebut.

"Ini menurut kami menegaskan bahwa praktik kecurangan itu nyata dan terjadi sehingga hal itu yang membuat terjadinya kekalahan paslon Denny Indrayana dan Difri," kata Donal Fariz.

Donal mengatakan kecurangan yang terjadi sebelumnya berupa penggelembungan suara dan hasil suara yang aneh. Dia berharap proses PSU dapat dikawal oleh seluruh pihak, penyelenggara pemilu, dan masyarakat agar potensi kecurangan bisa dicegah.

Mantan Ketua Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) ini mendorong masyarakat untuk menolak praktik-praktik politik uang yang berpotensi terjadi saat pemungutan suara ulang. Donal berharap partisipasi publik lebih kuat dalam melaporkan pelanggaran dan menolak praktik politik uang itu.

"Karena PSU ini biasanya akan ditawari berbagai modus yang lebih menggiurkan untuk melakukan praktik politik uang, potensi intimidasi juga besar," ujar dia.

Adapun Denny Indrayana mengatakan pemungutan suara ulang ini Pilkada 2020 di Kalsel dapat menjadi momentum untuk membuktikan bahwa Kalimantan Selatan bisa menjadi pionir politik tanpa uang dan politik tanpa kecurangan. Dia menyerukan seluruh relawan, para kader partai pendukung, tokoh agama, tokoh masyarakat, habaib, ustaz, dan seluruh masyarakat untuk turut berjuang mengawal PSU hasil putusan Mahkamah Konstitusi.

"Ayo sama-sama kita berjuang, sama-sama kita buktikan di Kalimantan Selatan politik yang terhormat dan bermartabat masih ada dan layak diperjuangkan," ujar mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini menanggapi putusan Pilgub Kalsel di Pilkada 2020.

Baca juga: Bawaslu Siap Awasi Pemungutan Suara Ulang di Pilkada 2020 Kalimantan Selatan

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

5 hari lalu

Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

Prof Azyumardi Azra mengkritisi pemerintah mengenai pemindahan IKN dan menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi.


LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

8 hari lalu

LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

LHKP Muhammadiyah menilai wacana Jokowi jadi cawapres tak sehat untuk demokrasi.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

8 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

9 hari lalu

Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

Salah satu yang diatur dalam Perpres yang diteken Jokowi ini adalah jaminan atas hak kelompok penghayat kepercayaan dalam urusan pemajuan kebudayaan.


Wacana Jokowi jadi Cawapres, Relawan Anies Duga karena Kekhawatiran Program Presiden Tak Lanjut

9 hari lalu

Wacana Jokowi jadi Cawapres, Relawan Anies Duga karena Kekhawatiran Program Presiden Tak Lanjut

Raharja Waluya Jati menduga munculnya wacana Jokowi maju sebagai cawapres pada Pemilu 2024, karena kekhawatiran tak adanya keberlanjutan dari program Jokowi


Peluang Jokowi Jadi Cawapres, Projo: Itu Wacana di Negara Demokrasi

9 hari lalu

Peluang Jokowi Jadi Cawapres, Projo: Itu Wacana di Negara Demokrasi

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan mencuatnya isu Joko Widodo alias Jokowi menjadi cawapres merupakan sebuah wacana.


Isu Jadi Cawapres 2024, Jokowi: Itu dari Siapa?

9 hari lalu

Isu Jadi Cawapres 2024, Jokowi: Itu dari Siapa?

Jokowi menjelaskan, dirinya sudah pernah menjawab soal isu dirinya bakal menjabat tiga periode hingga perpanjangan masa jabatan.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

10 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

10 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

25 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.